INGGRIS
Perdana Menteri Ini Perintahkan Otoritas Pajak Periksa Ketua Partai
Vallencia | Jumat, 27 Januari 2023 | 09:01 WIB
Perdana Menteri Ini Perintahkan Otoritas Pajak Periksa Ketua Partai

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. ANTARA FOTO/REUTERS/John Sibley/AWW/djo

LONDON, DDTCNews – Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memerintahkan otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Conservative Party Nadhim Zahawi atas dugaan melakukan penggelapan pajak.

Sunak menyebutkan integritas dan akuntabilitas sangatlah penting baginya. Untuk itu, ia meminta Penasihat Etika Laurie Magnus untuk menyelidiki dugaan kasus penggelapan pajak bernilai jutaan poundsterling oleh Nadhim Zahawi.

“Integritas dan akuntabilitas sangat penting bagi saya. Ada pertanyaan yang perlu dijawab dan itulah mengapa saya meminta penasihat independen kami untuk menyelesaikan semuanya,” tuturnya, dikutip pada Jumat (27/1/2023).

Baca Juga:
Wajib Pajak Bisa Ajukan Koreksi SPPT PBB, Paling Lambat 31 Mei

Sebelumnya, Tax Policy Associates menyebut Zahawi tidak membayar pajak sepenuhnya atas penghasilan yang diterimanya dari penjualan saham Yougov senilai £20 juta. Zahawi diduga membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya senilai £3,7 juta.

Berdasarkan dugaan tersebut, Sunak menetapkan penyelidikan terhadap Zahawi. Menurutnya, Zahawi akan tetap diakui sebagai ketua partai selama pemeriksaan pajak berlangsung. Sementara itu, Zahawi mengaku siap bekerja sama dengan otoritas pajak.

Meski demikian, Labor Party menilai Sunak seharusnya mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Zahawi. Sebagai informasi, Sunak dan Zahawi sama-sama berasal dari Conservative Party.

Baca Juga:
Pegawai Pajak Datangi Lokasi WP, Cek Omzet Sebelum dan Sesudah Pandemi

“Semua orang tahu itu salah. Dia jelas tidak akan mengundurkan diri dan perdana menteri seharusnya perlu menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin," sebut Starmer dikutip dari aljazeera.com.

Dia menyebutkan kasus tersebut menjadi ujian bagi Sunak. Sebab, Sunak pernah berjanji integritas dan akuntabilitas menjadi yang utama. Janji tersebut seharusnya membuat Sunak mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Zahawi. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 April 2023 | 07:00 WIB KABUPATEN JOMBANG Wajib Pajak Bisa Ajukan Koreksi SPPT PBB, Paling Lambat 31 Mei
Sabtu, 01 April 2023 | 14:00 WIB KPP MADYA DENPASAR Pegawai Pajak Datangi Lokasi WP, Cek Omzet Sebelum dan Sesudah Pandemi
Sabtu, 01 April 2023 | 12:45 WIB KEPATUHAN PAJAK Sebanyak 11,6 Juta WP Orang Pribadi Sampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu
Sabtu, 01 April 2023 | 12:30 WIB PENEGAKAN HUKUM Penegakan Hukum DJP, Pemulihan Pendapatan Negara Sentuh Rp1,6 Triliun
BERITA PILIHAN
Minggu, 02 April 2023 | 06:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI Registrasi IMEI Sudah di e-CD, Sri Mulyani: Enggak Perlu Antre Lagi
Sabtu, 01 April 2023 | 14:00 WIB KPP MADYA DENPASAR Pegawai Pajak Datangi Lokasi WP, Cek Omzet Sebelum dan Sesudah Pandemi
Sabtu, 01 April 2023 | 12:45 WIB KEPATUHAN PAJAK Sebanyak 11,6 Juta WP Orang Pribadi Sampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu
Sabtu, 01 April 2023 | 12:30 WIB PENEGAKAN HUKUM Penegakan Hukum DJP, Pemulihan Pendapatan Negara Sentuh Rp1,6 Triliun
Sabtu, 01 April 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK Informasi yang Wajib Termuat dalam Surat Keterangan Bebas PPnBM
Sabtu, 01 April 2023 | 10:00 WIB PMK 155/2022 Catat! 5 Kesalahan Data PEB Ini Tak Bisa Dilakukan Pembetulan
Sabtu, 01 April 2023 | 09:15 WIB BINCANG ACADEMY Sengketa Pajak Biaya Promosi, Simak Penyebabnya dan Strateginya
Sabtu, 01 April 2023 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK Periode Lapor SPT Tahunan OP Sudah Lewat, Kalau Telat Kena Denda?
Sabtu, 01 April 2023 | 08:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN Laporan SPT Tahunan WP Bakal Diteliti, Penyampaian SP2DK Dievaluasi