Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Penyampaian Tanggapan SP2DK Bisa Lewat Video Conference

A+
A-
11
A+
A-
11
Penyampaian Tanggapan SP2DK Bisa Lewat Video Conference

Ilustrasi. Gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Penyampaian tanggapan atas surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) dapat dilakukan melalui video conference. Hal ini dapat dilakukan apabila penyampaian tanggapan SP2DK tidak memungkinkan untuk dilakukan secara langsung/tatap muka.

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kegiatan pengawasan dan ekstensifikasi dalam tatanan kenormalan baru (new normal) di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2020.

“Dalam hal tidak memungkinkan untuk melakukan secara langsung/tatap muka, kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak dapat dilakukan melalui video conference atau saluran elektronik lainnya maupun pos dan/atau perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman,” demikian ketentuan dalam lampiran beleid tersebut.

Baca Juga: Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Namun, pelaksanaan ketentuan ini harus mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Wajib pajak (WP) juga harus memiliki alamat email aktif yang telah teregistrasi dalam akun DJP Online.

Selain itu, terdapat 8 ketentuan yang berlaku apabila menghendaki penyampaian tanggapan dan pembahasan SP2DK melalui video conference. Simak juga artikel ‘Ketentuan Penggunaan Saluran Elektronik Saat New Normal oleh DJP’.

Pertama, account representative (AR) menyampaikan pemberitahuan kepada WP bahwa pelaksanaan penyampaian tanggapan dan pembahasan akan dilakukan melalui video conference serta akan dilakukan perekaman.

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Kedua, apabila WP bersedia, AR membuat surat pernyataan penggunaan saluran elektronik sesuai dengan format yang ada pada Lampiran huruf G. AR kemudian mempersilakan WP untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

Ketiga, apabila WP tidak setuju, AR mempersilakan WP untuk menyampaikan tanggapan dan menghadiri pembahasan secara langsung/tatap muka. Keempat, AR menuliskan hasil tanggapan dan pembahasan melalui video conference tersebut dalam berita acara (BA) permintaan penjelasan.

AR selanjutnya mempersilahkan WP untuk menandatangani dokumen secara fisik ataupun secara softcopy sesuai ketentuan dalam butir E angka 3 huruf b beleid ini. Dokumen yang sudah ditandatangani tersebut selanjutnya dikirimkan kembali kepada KPP.

Baca Juga: Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Namun, apabila wajib pajak tidak menyetujui BA yang telah disusun oleh AR maka AR akan mepersilakan WP untuk menyampaikan tanggapan dan/atau dapat melaksanakan pembalasan kembali apabila diperlukan.

Kelima, apabila BA permintaan penjelasan tidak ditandatangani/ditolak atau tidak dikembalikan oleh WP hingga batas waktu yang telah ditentukan, AR akan membuat BA penolakan permintaan penjelasan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Keenam, apabila WP tidak memenuhi undangan penyampaian tanggapan dan pembahasan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui video conference, AR menindaklanjuti dengan menganalisis data dan/atau keterangan yang tersedia dan menentukan simpulan serta rekomendasi tindak lanjut.

Baca Juga: Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Ketujuh, berdasarkan pertimbangan Kepala KPP, penyampaian tanggapan dan pembahasan baik secara langsung/tatap muka maupun melalui video conference dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dengan memperhatikan angka waktu penyelesaian kegiatan permintaan penjelasan.

Kedelapan, AR menatausahakan dan mendokumentasikan kegiatan penyampaian tanggapan dan pembahasan dengan wajib pajak sehubungan pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan secara tertib administrasi.

Adapun yang dimaksud dengan SP2DK adalah surat yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan.

Baca Juga: Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Apabila disandingkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-39/PJ/2015, ketentuan dan tahapan permintaan penjelasan dan/atau keterangan di tatanan normal baru di tidak jauh berbeda. Namun, terdapat relaksasi dalam cara penyampaian tanggapan dan penandatanganan BA. Simak pula kamus ‘Apa itu SP2DK’. (kaw)

Topik : SE-34/2020, SE-33/2020, new normal, SP2DK, AR, video conference, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 10:08 WIB
PAJAK KARBON

Intact UK Gelar Webinar Soal Pajak Karbon, Ini Hasil Bahasannya

Senin, 18 Oktober 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki