Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

A+
A-
0
A+
A-
0
Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Yudisial (KY) menyiapkan solusi terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam proses seleksi calon hakim agung (CHA) TUN khusus pajak.

Jubir KY Miko Ginting mengatakan komisi akan menjalin komunikasi dengan Mahkamah Agung (MA) perihal tantangan yang dihadapi dalam melakukan seleksi calon hakim agung TUN khusus pajak ke depannya.

"KY dan MA sudah lama membicarakan soal situasi ini. Namun, memang ada kendala dari aspek legislasi," katanya, Senin (2/8/2021).

Baca Juga: Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Miko menjabarkan terdapat dua solusi yang akan dilakukan KY untuk menghadapi proses seleksi CHA TUN khusus pajak. Pertama, intensif menjalin komunikasi dengan MA agar mengajukan kembali seleksi calon hakim agung kepada KY.

Hal tersebut untuk mengantisipasi situasi yang terjadi pascapengumuman seleksi CHA tahap III pekan lalu. Rapat pleno KY memutuskan tak ada satupun calon hakim agung TUN khusus pajak yang lolos. Sementara itu, terdapat kebutuhan 2 hakim agung untuk kamar TUN khusus pajak.

"Ke depan, KY akan mengomunikasikan kembali hal tersebut dengan MA. Termasuk secara proaktif meminta pengajuan kembali dari MA terkait dengan CHA TUN Pajak agar KY melakukan seleksi," tuturnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Kedua, lebih aktif melakukan sosialisasi dan jemput bola ke kampus dan lembaga terkait. Miko menilai hal tersebut perlu dilakukan bersama dengan MA untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas calon hakim agung TUN khusus pajak.

" KY dan MA akan bersama-sama secara proaktif memperluas sosialisasi dan menjemput bola ke kampus, kementerian keuangan, dan sumber-sumber lainnya untuk mendorong kuantitas dan kualitas kandidat untuk mendaftar," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN
Topik : seleksi hakim agung, asesmen calon hakim agung, komisi yudisial, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak