Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengusaha Tolak Rencana Pengenaan Pajak Pariwisata

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengusaha Tolak Rencana Pengenaan Pajak Pariwisata

Taman Nasional Snowdonia. (foto: northwaleschronicle.co.uk)

CARDIFF, DDTCNews – Rencana Pemerintah Wales memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak pariwisata mendapatkan tanggapan beragam dari para pelaku usaha di Wales.

Ketua Aliansi Pariwisata Wales/Wales Tourism Alliance (WTA) Andrew Campbell menolak rencana pemerintah perihal pajak pariwisata. Menurutnya, beban pajak industri pariwisata terutama PPN saat ini sudah jauh lebih tinggi dari kebanyakan daerah di Inggris Raya.

"Semangat yang berkembang saat ini menolak pajak pariwisata," katanya, dikutip pada Senin (21/6/2021).

Baca Juga: Wow, Potensi Setoran Pajak dari Cryptocurrency Capai Rp404 Triliun

Menurut Campbell, rencana pajak pariwisata akan membuat pelaku usaha menjadi kurang kompetitif. Dia khawatir pungutan tersebut akan membuat turis berpikir ulang untuk pelesiran ke Wales lantaran biaya wisata yang mahal.

Selain itu, rencana pemerintah menerapkan pajak pariwisata juga kontraproduktif dengan upaya pemulihan usaha dari pandemi Covid-19. Menurutnya, pelaku usaha pariwisata tengah berjuang untuk memulihkan kegiatan bisnis kembali normal.

Pelaku usaha pariwisata, lanjut Campbell, memiliki kewajiban untuk membayar tagihan pajak yang diundur akibat pandemi Covid-19. Cicilan PPN wajib dikembalikan mulai September 2021 dan bantuan usaha juga harus dilunasi oleh pemilik bisnis pariwisata.

Baca Juga: Beban Pajak Ditambah, Harga BBM Langsung Melonjak Tahun Ini

"Daripada mengusulkan pajak baru, Pemerintah Wales harus fokus pada dukungan keuangan untuk membantu sektor ini [pariwisata]," tuturnya.

Sementara itu, perusahaan online penyedia jasa akomodasi Airbnb justru mendukung penuh rencana Pemerintah Wales. Jubir Airbnb menilai perusahaan memiliki pengalaman dalam mengadministrasikan pungutan pajak pariwisata di berbagai negara.

Menurutnya, total setoran pajak turis yang dilakukan melalui Airbnb secara global mencapai £2,5 miliar. Menurutnya, Pemerintah Wales hanya perlu memberikan perincian pungutan pajak yang akan langsung dipotong oleh aplikasi saat pelanggan memesan akomodasi di wilayah yurisdiksi Wales.

Baca Juga: Tren Struktur Penerimaan Pajak di Tingkat Provinsi

"Kami mendukung rencana pajak turis di Wales. Kami menantikan kerja sama dengan pemerintah untuk membuatnya menjadi kebijakan yang sukses, seperti yang telah kami lakukan di seluruh dunia," ujarnya seperti dilansir dailypost.co.uk. (rig)

Topik : wales, pajak pariwisata, turis asing, penerimaan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 16:03 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya

Senin, 26 Juli 2021 | 15:30 WIB
ISRAEL

Sendok dan Garpu Berbahan Plastik Bakal Dikenai Cukai

Senin, 26 Juli 2021 | 15:01 WIB
KINERJA FISKAL

Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Pajak, Kinerja PPh Masih Minus

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun