Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Penghasilan dari Luar Negeri Masih Dipajaki? Simak Penjelasan Kemenkeu

A+
A-
16
A+
A-
16
Penghasilan dari Luar Negeri Masih Dipajaki? Simak Penjelasan Kemenkeu

Unggahan Kemenkeu terkait P3B di Instagram.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan kembali kepada wajib pajak agar segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021. Otoritas juga mengingatkan terkait dengan penghasilan wajib pajak yang berada di luar negeri.

Kemenkeu menyebut perkembangan era digitalisasi saat ini telah membuka kesempatan bagi wajib pajak dalam negeri mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Merespons perkembangan situasi ini, Indonesia sudah menjalin kerja sama dengan puluhan negara mitra untuk menghindari pengenaan pajak berganda.

Namun, meski ada sudah ada kerja sama dengan yurisdiksi mitra terkait tax treaty, wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri tetap harus tetap melaporkannya.

Baca Juga: Beban Pembuktian dalam Kasus Abuse of Law

"Kalau sudah dipotong pajak di luar negeri akan dikenakan pajak lagi di Indonesia? Sebenarnnya nggak perlu khawatir dalam perpajakan internasional [karena] terdapat persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty," kata Kemenkeu dilansir Instagram @kemenkeuri, Senin (14/2/2022).

Adapun harta dari luar negeri tersebut dapat berupa royalti, dividen, dan lain-lain. Saat ini Ditjen Pajak (DJP) mencatat terdapat 70 negara/yurisdikasi mitra P3B dengan Indonesia.

Lebih lanjut, DJP menjelaskan ada 5 tujuan tax treaty yaitu menghindari pajak berganda yang akan membebani dunia usaha, meningkatkan investasi asing, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), pertukaran informasi untuk mencegah pengelakan pajak (tax evasion), dan kedudukan antar negara adalah setara.

Baca Juga: Lagi-Lagi Streamer asal China Mengelak Pajak, Kena Sanksi Rp239 Miliar

Tax treaty memerlukan prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure (MAP) yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dan otoritas pajak negara atau yurisdiksi mitra P3B.

Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh wajib pajak melalui Dirjen Pajak, otoritas pajak negara mitra P3B, atau yurisdiksi mitra P3B dalam batas waktu pelaksanaan MAP.

Lebih lanjut, Dirjen Pajak dapat melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku.

Baca Juga: Puluhan Perusahaan Ini Diduga Menghindari Pajak, Begini Modusnya

Selain itu, Dirjen Pajak dapat meminta informasi kepada wajib pajak atau pihak lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan yang akan dipertukarkan.

Untuk informasi lebih jauh mengenai syarat P3B, klik tautan dari situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berikut ini: https://www.pajak.go.id/id/penerapan-persetujuan-penghindaran-pajak-berganda. (sap)

Baca Juga: Puluhan Ribu WP Diduga Mengelak Pajak, Otoritas Ini Minta Konfirmasi
Topik : kerja sama pajak, perjanjian pajak, P3B, tax treaty, penghindaran pajak, pengelakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Audina Pramesti

Senin, 14 Maret 2022 | 20:59 WIB
Untuk menghindari pengenaan pajak berganda, Indonesia juga memiliki solusi unilateral yang terdapat dalam pasal 24 UU Pajak Penghasilan, yaitu adanya pengkreditan pajak atas pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 27 Maret 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Investasi Bodong, Hotman Paris Sarankan DJP Bikin Divisi Khusus

Jum'at, 25 Maret 2022 | 13:00 WIB
KOREA SELATAN

Cegah Penghindaran Pajak, Korsel dan Inggris Sepakati Kerja Sama

Selasa, 22 Maret 2022 | 18:00 WIB
JEPANG

Otoritas Pajak akan Tagih Pajak Netflix Hingga Rp35,6 Miliar

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet