Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Pengesahan MLI oleh Indonesia, Download Aturannya di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2
Pengesahan MLI oleh Indonesia, Download Aturannya di Sini

Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.03 | No.01 Januari 2020 bertajuk Realization of 2019 State Budget & Indonesia’s Position in MLI’.

JAKARTA, DDTCNews – Kondisi perekonomian global yang lesu turut berdampak pada penerimaan Indonesia terutama dari pos perpajakan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggelar konferensi pers terkait realisasi APBN 2019 pada Selasa, 7 Januari 2020.

Kendati demikian, pelaksanaan APBN 2019 dinilai berjalan cukup baik sebagai salah satu instrumen untuk menstimulus perekonomian. Dalam konferensi pers tersebut, Kementerian Keuangan menjabarkan realisasi pendapatan negara, belanja negara, hingga tingkat defisit anggaran.

Selain itu, pada 12 November 2019 Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden No.77/2019 tentang Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada 7 Juni 2017 di Paris, Prancis. Dengan keluarnya Peraturan Presiden No.77/2019, pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan konvensi multilateral instrument on tax treaty (MLI) itu sebagai dasar hukum domestik.

Adapun beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.03 | No.01 Januari 2020 bertajuk Realization of 2019 State Budget & Indonesia’s Position in MLI’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan itu di sini.

  • Realisasi APBN 2019

Melalui konferensi pers, Kementerian Keuangan menjabarkan pendapatan negara pada 2019 mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4% dari target APBN 2019 yang dipatok senilai Rp2.165,1 triliun. Hal ini berarti realisasi pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 0,7% (yoy).

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Secara lebih terperinci, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.545,3 triliun atau 86,5% dari target senilai Rp1.786,4 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penerimaan 2018 yang mencapai Rp1.518,8 triliun atau 93,86% dari target.

Selanjutnya, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp213,1 triliun, realisasi ini melampaui target yang ditetapkan senilai Rp208,8 triliun. Sementara itu, defisit anggaran APBN 2019 mencapai Rp353 triliun dari target yang ditetapkan senilai Rp296 triliun.

· Posisi Indonesia dalam Multilateral Instrument (MLI)

Baca Juga: Restitusi PPN Dipercepat, Kinerja Penerimaan Pajak China Terdampak

Sebagai bagian dari upaya mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba (base erosion and profit shifting/BEPS) secara serentak, tersinkronisasi dan efisien, pemerintah Indonesia resmi mengesahkan multilateral instrument on tax treaty (MLI). Baca tentang MLI di sini.

Secara terperinci, lampiran Perpres tersebut memuat daftar 47 negara yang persetujuan penghindaran pajak bergandanya dicakup dalam konvensi ini. Selain itu, lampiran Perpres No.77/2019 ini juga menjabarkan bagaimana posisi indonesia dalam MLI.

MLI sendiri merupakan modifikasi P3B secara serentak tanpa melalui proses negosiasi bilateral. P3B yang akan dimodifikasi melalui MLI disebut dengan Covered Tax Agreement (CTA) yang mencakup 47 P3B dari total 69 P3B di Indonesia. Lihat infografis posisi Indonesia dalam MLI di sini. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara 2023 Capai 11,7 Persen dari PDB

Topik : MLI, P3B, penerimaan pajak, APBN 2019, DDTC Newsletter

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 29 April 2022 | 09:30 WIB
KOTA KENDARI

Daerah Ini Targetkan Penerimaan PBB Rp22 Miliar, Strategi Disiapkan

Kamis, 28 April 2022 | 13:15 WIB
MUSRENBANGNAS 2022

Kepala Daerah Diminta Siap-Siap, Jokowi Prediksi Krisis Lebih Lama

Kamis, 28 April 2022 | 12:11 WIB
MUSRENBANGNAS 2022

Musrenbangnas 2022, Jokowi Serukan Optimalisasi Penerimaan Perpajakan

Rabu, 27 April 2022 | 13:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK

Begini Tren Penerimaan Pajak 1 Dekade Terakhir, 2021 Jadi Titik Balik

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 15:20 WIB
OPINI PAJAK

Mengintegrasikan Pajak dengan Zakat

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN

Senin, 23 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS