Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pengesahan MLI oleh Indonesia, Download Aturannya di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2

Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.03 | No.01 Januari 2020 bertajuk Realization of 2019 State Budget & Indonesia’s Position in MLI’.

JAKARTA, DDTCNews – Kondisi perekonomian global yang lesu turut berdampak pada penerimaan Indonesia terutama dari pos perpajakan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggelar konferensi pers terkait realisasi APBN 2019 pada Selasa, 7 Januari 2020.

Kendati demikian, pelaksanaan APBN 2019 dinilai berjalan cukup baik sebagai salah satu instrumen untuk menstimulus perekonomian. Dalam konferensi pers tersebut, Kementerian Keuangan menjabarkan realisasi pendapatan negara, belanja negara, hingga tingkat defisit anggaran.

Selain itu, pada 12 November 2019 Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden No.77/2019 tentang Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba.

Baca Juga: Jurus-jurus Pemda Genjot Penerimaan Pajak Daerah, Seperti apa?

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada 7 Juni 2017 di Paris, Prancis. Dengan keluarnya Peraturan Presiden No.77/2019, pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan konvensi multilateral instrument on tax treaty (MLI) itu sebagai dasar hukum domestik.

Adapun beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.03 | No.01 Januari 2020 bertajuk Realization of 2019 State Budget & Indonesia’s Position in MLI’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan itu di sini.

  • Realisasi APBN 2019

Melalui konferensi pers, Kementerian Keuangan menjabarkan pendapatan negara pada 2019 mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4% dari target APBN 2019 yang dipatok senilai Rp2.165,1 triliun. Hal ini berarti realisasi pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 0,7% (yoy).

Baca Juga: Wah, DJP Sebut MLI Bisa Jadi Sarana Pajaki Ekonomi Digital

Secara lebih terperinci, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.545,3 triliun atau 86,5% dari target senilai Rp1.786,4 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penerimaan 2018 yang mencapai Rp1.518,8 triliun atau 93,86% dari target.

Selanjutnya, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp213,1 triliun, realisasi ini melampaui target yang ditetapkan senilai Rp208,8 triliun. Sementara itu, defisit anggaran APBN 2019 mencapai Rp353 triliun dari target yang ditetapkan senilai Rp296 triliun.

· Posisi Indonesia dalam Multilateral Instrument (MLI)

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument

Sebagai bagian dari upaya mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba (base erosion and profit shifting/BEPS) secara serentak, tersinkronisasi dan efisien, pemerintah Indonesia resmi mengesahkan multilateral instrument on tax treaty (MLI). Baca tentang MLI di sini.

Secara terperinci, lampiran Perpres tersebut memuat daftar 47 negara yang persetujuan penghindaran pajak bergandanya dicakup dalam konvensi ini. Selain itu, lampiran Perpres No.77/2019 ini juga menjabarkan bagaimana posisi indonesia dalam MLI.

MLI sendiri merupakan modifikasi P3B secara serentak tanpa melalui proses negosiasi bilateral. P3B yang akan dimodifikasi melalui MLI disebut dengan Covered Tax Agreement (CTA) yang mencakup 47 P3B dari total 69 P3B di Indonesia. Lihat infografis posisi Indonesia dalam MLI di sini. (kaw)

Baca Juga: Tingginya Penerimaan Pajak Sektor Pergudangan Munculkan Kekhawatiran

Selain itu, pada 12 November 2019 Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden No.77/2019 tentang Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba.

Baca Juga: Jurus-jurus Pemda Genjot Penerimaan Pajak Daerah, Seperti apa?

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada 7 Juni 2017 di Paris, Prancis. Dengan keluarnya Peraturan Presiden No.77/2019, pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan konvensi multilateral instrument on tax treaty (MLI) itu sebagai dasar hukum domestik.

Adapun beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.03 | No.01 Januari 2020 bertajuk Realization of 2019 State Budget & Indonesia’s Position in MLI’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan itu di sini.

  • Realisasi APBN 2019

Melalui konferensi pers, Kementerian Keuangan menjabarkan pendapatan negara pada 2019 mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4% dari target APBN 2019 yang dipatok senilai Rp2.165,1 triliun. Hal ini berarti realisasi pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 0,7% (yoy).

Baca Juga: Wah, DJP Sebut MLI Bisa Jadi Sarana Pajaki Ekonomi Digital

Secara lebih terperinci, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.545,3 triliun atau 86,5% dari target senilai Rp1.786,4 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penerimaan 2018 yang mencapai Rp1.518,8 triliun atau 93,86% dari target.

Selanjutnya, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp213,1 triliun, realisasi ini melampaui target yang ditetapkan senilai Rp208,8 triliun. Sementara itu, defisit anggaran APBN 2019 mencapai Rp353 triliun dari target yang ditetapkan senilai Rp296 triliun.

· Posisi Indonesia dalam Multilateral Instrument (MLI)

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument

Sebagai bagian dari upaya mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba (base erosion and profit shifting/BEPS) secara serentak, tersinkronisasi dan efisien, pemerintah Indonesia resmi mengesahkan multilateral instrument on tax treaty (MLI). Baca tentang MLI di sini.

Secara terperinci, lampiran Perpres tersebut memuat daftar 47 negara yang persetujuan penghindaran pajak bergandanya dicakup dalam konvensi ini. Selain itu, lampiran Perpres No.77/2019 ini juga menjabarkan bagaimana posisi indonesia dalam MLI.

MLI sendiri merupakan modifikasi P3B secara serentak tanpa melalui proses negosiasi bilateral. P3B yang akan dimodifikasi melalui MLI disebut dengan Covered Tax Agreement (CTA) yang mencakup 47 P3B dari total 69 P3B di Indonesia. Lihat infografis posisi Indonesia dalam MLI di sini. (kaw)

Baca Juga: Tingginya Penerimaan Pajak Sektor Pergudangan Munculkan Kekhawatiran
Topik : MLI, P3B, penerimaan pajak, APBN 2019, DDTC Newsletter
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 20 Desember 2019 | 16:31 WIB
DDTC NEWSLETTER
Kamis, 05 Desember 2019 | 17:07 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 15 November 2019 | 16:09 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 01 November 2019 | 18:54 WIB
DDTC NEWSLETTER
berita pilihan
Kamis, 21 Februari 2019 | 18:15 WIB
KEMUDAHAN EKSPOR
Selasa, 06 November 2018 | 16:14 WIB
FASILITAS TAX HOLIDAY
Kamis, 20 Juni 2019 | 16:01 WIB
PAJAK RUMAH
Jum'at, 23 Februari 2018 | 20:30 WIB
PERATURAN AEOI
Jum'at, 06 September 2019 | 16:30 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 02 Maret 2018 | 18:50 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 26 April 2019 | 17:53 WIB
RESTITUSI PAJAK
Kamis, 17 Januari 2019 | 16:39 WIB
PAJAK E-COMMERCE
Rabu, 26 Desember 2018 | 17:45 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK
Kamis, 04 Oktober 2018 | 16:15 WIB
PAJAK MINERAL & BATUBARA