DDTC NEWSLETTER

Pengesahan MLI oleh Indonesia, Download Aturannya di Sini

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 14 Januari 2020 | 11:11 WIB
Pengesahan MLI oleh Indonesia, Download Aturannya di Sini

Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.03 | No.01 Januari 2020 bertajuk Realization of 2019 State Budget & Indonesia’s Position in MLI’.

JAKARTA, DDTCNews – Kondisi perekonomian global yang lesu turut berdampak pada penerimaan Indonesia terutama dari pos perpajakan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggelar konferensi pers terkait realisasi APBN 2019 pada Selasa, 7 Januari 2020.

Kendati demikian, pelaksanaan APBN 2019 dinilai berjalan cukup baik sebagai salah satu instrumen untuk menstimulus perekonomian. Dalam konferensi pers tersebut, Kementerian Keuangan menjabarkan realisasi pendapatan negara, belanja negara, hingga tingkat defisit anggaran.

Selain itu, pada 12 November 2019 Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden No.77/2019 tentang Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba.

Baca Juga:
DJPK Minta Pemda Tetapkan Target Pajak Daerah dengan Analisis Tren

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada 7 Juni 2017 di Paris, Prancis. Dengan keluarnya Peraturan Presiden No.77/2019, pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan konvensi multilateral instrument on tax treaty (MLI) itu sebagai dasar hukum domestik.

Adapun beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.03 | No.01 Januari 2020 bertajuk Realization of 2019 State Budget & Indonesia’s Position in MLI’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan itu di sini.

  • Realisasi APBN 2019

Melalui konferensi pers, Kementerian Keuangan menjabarkan pendapatan negara pada 2019 mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4% dari target APBN 2019 yang dipatok senilai Rp2.165,1 triliun. Hal ini berarti realisasi pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 0,7% (yoy).

Baca Juga:
Perpajakan DDTC Tawarkan Literatur Pajak Berbahasa Inggris ​

Secara lebih terperinci, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.545,3 triliun atau 86,5% dari target senilai Rp1.786,4 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penerimaan 2018 yang mencapai Rp1.518,8 triliun atau 93,86% dari target.

Selanjutnya, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp213,1 triliun, realisasi ini melampaui target yang ditetapkan senilai Rp208,8 triliun. Sementara itu, defisit anggaran APBN 2019 mencapai Rp353 triliun dari target yang ditetapkan senilai Rp296 triliun.

· Posisi Indonesia dalam Multilateral Instrument (MLI)

Baca Juga:
Demi Kejar Penerimaan, Pemkot Bentuk Tim Gerebek Pajak

Sebagai bagian dari upaya mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba (base erosion and profit shifting/BEPS) secara serentak, tersinkronisasi dan efisien, pemerintah Indonesia resmi mengesahkan multilateral instrument on tax treaty (MLI). Baca tentang MLI di sini.

Secara terperinci, lampiran Perpres tersebut memuat daftar 47 negara yang persetujuan penghindaran pajak bergandanya dicakup dalam konvensi ini. Selain itu, lampiran Perpres No.77/2019 ini juga menjabarkan bagaimana posisi indonesia dalam MLI.

MLI sendiri merupakan modifikasi P3B secara serentak tanpa melalui proses negosiasi bilateral. P3B yang akan dimodifikasi melalui MLI disebut dengan Covered Tax Agreement (CTA) yang mencakup 47 P3B dari total 69 P3B di Indonesia. Lihat infografis posisi Indonesia dalam MLI di sini. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Selasa, 23 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Perpajakan DDTC Tawarkan Literatur Pajak Berbahasa Inggris ​

Senin, 22 April 2024 | 18:00 WIB KOTA BENGKULU

Demi Kejar Penerimaan, Pemkot Bentuk Tim Gerebek Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT