Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Penerbitan Surat Keputusan Keberatan

A+
A-
4
A+
A-
4
Penerbitan Surat Keputusan Keberatan

DALAM proses penyelesaian keberatan, otoritas pajak akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) yang akan diberikan kepada wajib pajak.

Melalui SPUH tersebut, otoritas pajak meminta wajib pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan wajib pajak. Simak ‘Penyelesaian Keberatan: Penerbitan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir’.

Apabila wajib pajak hadir, pemberian keterangan dari wajib pajak atau pemberian penjelasan oleh otoritas pajak atau peneliti keberatan akan dituangkan dalam berita acara kehadiran. Setelah itu, otoritas pajak selanjutnya akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Keberatan.

Baca Juga: Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 202/PMK.03/2015 (PMK 9/2013 stdd PMK 202/2015), Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.

Perlu diketahui, jangka waktu 12 bulan itu dihitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sampai dengan tanggal SK Keberatan diterbitkan. Lebih lanjut, keputusan atas keberatan yang diajukan tersebut diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan (LPK).

Kemudian, dalam hal wajib pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Dirjen Pajak yang menyatakan keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 bulan itu tertangguh. Penangguhan terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Dirjen Pajak tersebut kepada wajib pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Dirjen Pajak.

Baca Juga: KPK Perkuat Kerja Sama dengan Ditjen Pajak, Ada Apa?

Selain itu, untuk memberikan kepastian bagi wajib pajak, apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan Dirjen Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan. Kemudian, Dirjen Pajak menerbitkan SK Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak jangka waktu 12 bulan tersebut berakhir.

Sesuai Pasal 17 ayat (3) PMK 9/2013 sttd PMK 202/2015, keputusan atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam SK Keberatan. SK Keberatan dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII PMK 9/2013 sttd PMK 202/2015.

Lebih lanjut, SK Keberatan tersebut akan disampaikan kepada wajib pajak, baik secara langsung dengan bukti tanda terima, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, ataupun melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Baca Juga: DJP Sediakan Data Prepopulated dalam e-Faktur 3.0, Penentunya Tetap WP

Sanksi Administrasi
BERDASARKAN Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) PMK 9/2013 sttd PMK 202/2015, dalam hal pengajuan keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP.

Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% juga dikenakan terhadap wajib pajak dalam hal keputusan keberatan atas pengajuan keberatan wajib pajak menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Kendati demikian, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% tersebut tidak dikenakan dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan, pengajuan keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan, atau wajib pajak mengajukan permohonan banding atas SK Keberatan.*

Baca Juga: Simak, Ini Ketentuan Pemungutan BPHTB oleh Pemda

Topik : kelas pajak, keberatan, kebaratan pajak, SPUH, SK Keberatan, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Senin, 27 Juli 2020 | 10:01 WIB
Terimakasih Ilmunya DDTC
1
artikel terkait
Senin, 21 September 2020 | 15:36 WIB
PENINJAUAN KEMBALI (6)
Senin, 21 September 2020 | 14:23 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Senin, 21 September 2020 | 12:32 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 11:30 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK