Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penerapan Pajak atas Penghasilan Selain Uang Perlu Perhatikan Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Penerapan Pajak atas Penghasilan Selain Uang Perlu Perhatikan Ini

JAKARTA, DDTCNews – Implementasi pengenaan pajak atas natura (fringe benefit tax/FBT) akan menemui beberapa tantangan mendasar. Adapun kebijakan FBT sudah diamanatkan dalam perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Assistant Manager DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah mengatakan setidaknya ada 3 tantangan mendasar dari penerapan pajak atas penghasilan selain uang. Pertama, tidak semua semua imbalan dapat diatribusikan secara individual kepada karyawan.

“Hal ini terutama dalam kasus ketika imbalan tersebut dinikmati secara kolektif,” ujar Awwaliatul, Selasa (16/11/2021).

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Kedua, banyak tunjangan disamarkan sebagai penggantian atau pengeluaran lain-lain sehingga memungkinkan karyawan untuk ‘melarikan diri’ dari kewajiban pajak mereka. Ketiga, terdapat kesulitan dalam valuasi manfaat yang diterima.

Oleh karena itu, lanjut Awwaliatul, penentuan skema, cakupan, penghitungan tarif, basis pemajakan, dan pelaporannya perlu disusun dengan matang dan diatur lebih lanjut melalui aturan turunan. Adapun pengaturan tersebut tentunya juga perlu mempertimbangkan international best practices.

Pemerintah perlu mempertimbangkan hasil komparasi penerapan skema FBT di beberapa negara lain dalam menyusun aturan turunan. Simak ‘Melihat Skema Pajak atas Penghasilan Selain Uang di Negara Lain’.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Seperti diketahui, dalam aturan sebelumnya, natura dan/atau kenikmatan tidak dihitung sebagai biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak termasuk penghasilan kena pajak bagi penerima atau pekerja. Dengan menerapkan FBT, natura diperlakukan sebagai objek PPh bagi penerimanya (taxable income). Dengan demikian, atas biaya natura yang dikeluarkan perusahaan dapat dibiayakan secara fiskal (deductible expense).

Awwaliatul mengatakan prinsip taxable-deductible ini berarti apabila suatu penghasilan dapat dipajaki bagi pihak yang menerimanya, atas pengeluaran penghasilan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkannya.

“Aturan FBT pada umumnya dirancang untuk memastikan tunjangan dalam bentuk natura juga dikenai pajak secara efektif dengan tarif yang sama dengan gaji atau upah tunai,” katanya.

Baca Juga: KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Dia mengatakan pada dasarnya pengaturan ulang ketentuan pengenaan pajak atas natura ini patut diapresiasi dan didukung. Adanya ketentuan pemungutan pajak atas natura dapat mengimbangi ketimpangan antara tarif PPh orang pribadi dan PPh badan.

Hal tersebut dikarenakan berdasarkan pada perubahan Pasal 17 ayat (1) UU PPh yang tercantum dalam UU HPP, pemerintah telah menambahkan lapisan tarif baru PPh orang pribadi sebesar 35%. Di sisi lain, tarif umum PPh badan sudah turun menjadi 22%.

Menurutnya, penyesuaian tarif PPh orang pribadi tertinggi menjadi 35% ini mengakibatkan adanya selisih atau gap yang makin besar dengan tarif PPh badan. Pengenaan pajak atas natura dapat membantu mengurangi tax planning yang timbul dari gap tersebut.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Dia memberi contoh upaya perencanaan pajak dengan melakukan shifting penghasilan – tunai atau cash (seperti gaji dan tunjangan) ke bentuk natura guna mengurangi beban PPh orang pribadi – dapat diminimalkan.

“Dengan demikian, penerapan FBT ini dapat mendorong dan mengoptimalkan penerimaan PPh orang pribadi,” imbuh Awwaliatul.

Selain itu, penerapan FBT tersebut diharapkan juga dapat menjadi cara untuk memungut pajak atas natura dan kenikmatan yang diterima influencer, youtuber, dan content creator dari pihak pemberi kerja yang bekerja sama dengan mereka.

Baca Juga: Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Sebagaimana diketahui, mereka melakukan skema endorsement atas suatu produk dengan imbalan jasa berupa pemberian barang, kenikmatan, ataupun fasilitas tertentu. Transaksi semacam itu banyak terjadi dan memiliki potensi yang besar untuk dikenakan pajak. (kaw)

Topik : kebijakan pajak, UU HPP, natura, kenikmatan, fringe benefit, FBT, pajak, UU PPh, DDTC Fiscal Research

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:30 WIB
KOTA BENGKULU

Tagih Pajak PBB, Petugas Mulai Turun ke Lapangan

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Jenis-Jenis Audit Kepabeanan dan Cukai

Minggu, 05 Desember 2021 | 10:30 WIB
JEPANG

Gaji Karyawan Ditambah, Pemberi Kerja Dapat Keringanan Pajak

Minggu, 05 Desember 2021 | 10:00 WIB
FILIPINA

DPR Minta Otoritas Mudahkan Pekerja di Luar Negeri Buat NPWP

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Dukung Ketahanan Energi, DJBC Berikan Sederet Fasilitas Kepabeanan

Senin, 06 Desember 2021 | 11:25 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Dapatkan Meterai Elektronik, Peruri Jelaskan Dua Saluran Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 11:08 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Program Perluasan & Penguatan Basis Pajak Selama 2011-2020