Review
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Pendirian Tax Haven Perlu Diwaspadai

A+
A-
0
A+
A-
0
Pendirian Tax Haven Perlu Diwaspadai

Ilustrasi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih harus melakukan kajian dan mewaspadai dampak yang timbul jika ingin mendirikan wilayah tax haven di Indonesia.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Astera Prima Bhakti mengatakan pemerintah masih perlu meneliti keuntungan dan kerugian sebelum mendirikan tax haven di wilayah tertentu. Apalagi Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam G20 yang telah menyepakati transparansi informasi perpajakan.

"Ini berisiko jika Indonesia tidak siap menegakkan transparansi data pajak. Indonesia akan tidak dipercaya oleh sejumlah negara lain, serta akan dimasukkan ke daftar blacklist oleh G20," ujarnya di Jakarta, Rabu (7/9).

Baca Juga: Perusahaan Terdaftar di Tax Haven Tidak Mendapat Dana Bailout Covid-19

Menurutnya, pemberian insentif pajak tersebut dapat mencederai kesepakatan yang ada dan menimbulkan kompetisi tidak sehat antarnegara terkait tarif pajak.

Apalagi Automatic Exchange of Information (AEoI) yang diusung OECD pun sebentar lagi akan diberlakukan sebagai bentuk pertukaran data secara otomatis dalam kepentingan perpajakan pada tahun 2017 dan 2018. Hampir seluruh negara akan memberlakukan AEoI tersebut.

"Jika mendirikan tax haven, Indonesia bisa dianggap sebagai yurisdiksi yang tidak kooperatif," katanya.

Baca Juga: Perusahaan di Tax Haven Tetap Dapat Dana Talangan Virus Corona

Selan itu, AEoI akan mendorong transparansi keuangan yang akan bermanfaat dalam mengatasi arus keuangan ilegal yang telah merugikan beberapa negara berkembang, seperti Indonesia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan pendapat dalam pertemuan G-20 di Cina lalu. Menurutnya, pemerintah antarnegara khususnya yang tergabung di G20 perlu melakukan kerja sama dan menindaklanjuti segala upaya perbaikan, khususnya di bidang perpajakan.

Kerja sama itu yakni upaya untuk mencegah penghindaran pajak di masing-masing negara anggota G-20 guna menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan transparan. (Amu)

Baca Juga: Akses Dana Talangan Covid-19 Tertutup Bagi Perusahaan Cangkang
Topik : tax haven, offshore financial center, surga pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 13 Maret 2018 | 19:27 WIB
BAHAMA
Rabu, 28 Februari 2018 | 14:19 WIB
BLACKLIST SUAKA PAJAK
Kamis, 01 Februari 2018 | 17:59 WIB
STUDI GLOBAL TJN 2018:
berita pilihan
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:51 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 15:57 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 14:43 WIB
DKI JAKARTA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 14:16 WIB
AGENDA PAJAK
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:49 WIB
EKONOMI DIGITAL