Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Penagihan Pajak Dilanjutkan KPP Pratama Baru atau KPP Madya

A+
A-
10
A+
A-
10
Penagihan Pajak Dilanjutkan KPP Pratama Baru atau KPP Madya

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Penagihan atas utang pajak dari wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak (PKP) yang terdampak reorganisasi instansi vertikal DJP akan dilakukan KPP Pratama Baru atau KPP Madya. Ketentuan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (20/4/2021).

Sesuai dengan KEP-116/PJ/2021 dan KEP-117/PJ/2021, ribuan wajib pajak dan/atau PKP akan dipindahkan ke KPP Pratama Baru atau KPP Madya. Kemudian, PER-06/PJ/2021 memutuskan tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak dan/atau PKP dilanjutkan KPP Pratama Baru dan KPP Madya.

“Dalam hal pada saat SMT (saat mulai terdaftar), wajib pajak dan/atau PKP yang dipindahkan … memiliki utang pajak pada KPP Pratama Lama, tindakan penagihan pajak dilakukan atau dilanjutkan oleh KPP Pratama Baru atau KPP Madya,” bunyi Pasal 7 PER-06/PJ/2021.

Baca Juga: Pengecualian PPN dan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi Terpopuler

SMT adalah tanggal wajib pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Baru dan KPP Madya. Sesuai dengan PER-06/PJ/2021, SMT ditetapkan 3 Mei 2021. Namun, berdasarkan pada KEP-146/PJ/2021, waktu penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP) yang terdampak reorganisasi mundur menjadi 24 Mei 2021.

Selain mengenai dampak dari reorganisasi instansi vertikal DJP, ada pula bahasan terkait dengan rencana pemerintah mengenakan pajak atas mata uang digital (cryptocurrency). Ada pula bahasan tentang penambah jumlah pihak yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Pemain e-Sport Jadi Sasaran Pengawasan DJP Tahun Ini
  • Permohonan Pembetulan

Jika pada saat SMT, wajib pajak yang dipindahkan ke KPP Pratama Baru atau KPP Madya sedang mengajukan permohonan pembetulan sesuai dengan Pasal 16 UU KUP dan belum diterbitkan keputusan oleh KPP Pratama Lama, berlaku dua ketentuan.

Pertama, terhadap permohonan pembetulan yang jatuh temponya paling lama 1 bulan setelah SMT, Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan KPP Pratama Lama paling lambat 1 hari kerja sebelum SMT.

Kedua, terhadap permohonan pembetulan yang jatuh temponya lebih dari 1 bulan setelah SMT, Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan oleh KPP Pratama Baru atau KPP Madya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (DDTCNews)

Baca Juga: Kepatuhan WP Naik, Penerimaan Pajak Sudah 20,24% dari Target
  • Pajak atas Cryptocurrency

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama mengatakan pengenaan pajak atas cryptocurrency akan dilakukan bersamaan dengan rencana pembentukan bursa mata uang digital. Saat ini, ada 13 pedagang cryptocurrency yang terdaftar di Bappebti.

“Pungutan pajak ini masih dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Bisa dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) final atau PPh pada umumnya atas capital gain,” ujarnya. (Kontan)

  • Fintech Wajib Lapor ke PPATK

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 61/2021, penyelenggara fintech kini wajib untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Pemerintah menilai terdapat potensi digunakannya layanan jasa keuangan berbasis IT atau fintech sebagai sarana pencucian uang.

Baca Juga: Tidak Hanya DJP, Kemendag Juga Ikut Cermati Transaksi Cryptocurrency

Dalam aturan sebelumnya, yaitu PP 43/2015, penyedia jasa keuangan yang diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan antara lain seperti penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis IT atau pinjol.

Lalu, layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis IT dan penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis IT. Dengan beleid terbaru, fintech wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (DDTCNews)

  • Penipuan Modus Jual Buku Perpajakan

Otoritas meminta masyarakat berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan DJP. Otoritas memberi penegasan terkait adanya penipuan yang mengatasnamakan DJP dengan modus menjual buku-buku perpajakan untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Baca Juga: OSS dan Sistem DJP Terhubung, Pelaku Usaha Lebih Mudah Dapat NPWP

“DJP tidak melakukan permintaan sejumlah uang atas penerbitan buku perpajakan dalam rangka penyebarluasan informasi perpajakan ke masyarakat,” demikian salah satu penegasan Kanwil DJP Sumut I yang disampaikan melalui siaran pers. Simak ‘Penipuan Modus Jual Buku Perpajakan, DJP Minta Masyarakat Berhati-hati’. (DDTCNews)

  • Keringanan Pembayaran Piutang Negara

Pemerintah mencatat telah memberikan keringanan pembayaran piutang negara melalui skema crash program kepada 154 debitur hingga pertengahan April 2021 seperti yang diatur dalam PMK 15/2021.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN Kementerian Keuangan Lukman Effendi mengatakan dari total 154 debitur tersebut, sebanyak 87 debitur yang mendapatkan keringanan sudah melunasi piutangnya.

Baca Juga: Dari Data Setoran Pajak, Ini Produk Digital Asing yang Banyak Dipakai

"Artinya sudah ada 67 debitur sudah berikan persetujuan yang belum melunasi piutang," katanya. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, utang pajak, penagihan pajak, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 09 Mei 2021 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Mei 2021 | 12:01 WIB
PPN DIGITAL
Sabtu, 08 Mei 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 07 Mei 2021 | 18:20 WIB
DDTC NEWSLETTER
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL