Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan Berlaku Hingga 30 November 2021

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan Berlaku Hingga 30 November 2021

Ilustrasi. 

DUMAI, DDTCNews – Pemerintah Kota Dumai, Riau mengadakan program pemutihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai Marjoko Santoso mengatakan pemkot ingin membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Program pemutihan itu berlaku sepanjang 1 April hingga 30 November 2021.

"Kebijakan yang diambil pemerintah dengan pertimbangan bahwa wabah virus Corona merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu," katanya, dikutip Kamis (17/6/2021).

Baca Juga: Buka Kamar Untuk Isoman, Pengusaha Hotel Bisa Dapat Pembebasan Pajak

Marjoko mengatakan kebijakan pemutihan PBB-P2 tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Dumai No.184/2021 yang diteken Wali Kota Paisal. Insentif yang diberikan berupa penghapusan sanksi administratif beserta bunga atau denda PBB-P2 periode 1994-2020.

Marjoko menilai program pemutihan PBB-P2 tersebut dapat membantu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di daerah. Dia berharap banyak masyarakat yang memanfaatkan program tersebut serta menyegerakan pembayaran PBB-P2 sebelum masa pemberlakuan insentif berakhir.

Pemkot Dumai tidak khawatir pemberian insentif pajak tersebut akan menggerus penerimaan PBB-P2. Alasannya, pemkot akan memperoleh penambahan pendapatan dari sektor PBB atas jalan tol wilayah Dumai sekitar Rp6-Rp7 miliar pada tahun ini.

Baca Juga: Longgarkan Arus Kas Pelaku Usaha, Tambahan Insentif Pajak Diberikan

Selain itu, potensi penerimaan tambahan juga berasal dari hasil penilaian individu lahan Pertamina seluas sekitar 108 hektare yang akan dikenakan pajak sekitar Rp3,8 miliar dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sekitar Rp5 miliar.

Dengan penambahan potensi tersebut, penerimaan PBB-P2 tahun ini diproyeksi mencapai lebih dari Rp178 miliar atau 109,2% dari dari target Rp163 miliar. Adapun hingga Mei 2021, realisasi PBB-P2 Dumai tercatat telah mencapai Rp87 miliar atau 53,3% dari target yang ditetapkan.

"Saya optimistis hingga di pengujung tahun, pendapatan dari PBB melebihi dari target awal sebab selama ini banyak potensi yang belum tergarap secara optimal," ujarnya, seperti dilansir riausky.com. (kaw)

Baca Juga: Tren Struktur Penerimaan Pajak di Tingkat Provinsi

Topik : Kota Dumai, pemutihan pajak, PBB-P2, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 09:47 WIB
KABUPATEN SRAGEN

Pemutihan Denda PBB Digelar, Saluran Pembayaran Pajak Ditambah

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:00 WIB
NUSA TENGGARA BARAT

Ada Program Autodebet Pajak Kendaraan, Pendapatan Daerah Meningkat

Rabu, 21 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOTA BATU

Bisnis Vila Jadi Sasaran Ekstensifikasi Pajak

Rabu, 21 Juli 2021 | 10:00 WIB
KABUPATEN BANDUNG

Bersiap! Program Pemutihan Pajak Bakal Diadakan Kembali

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun