Pemulihan Ekonomi, World Bank Sebut Reformasi Perpajakan Jadi Kunci

JAKARTA, DDTCNews—World Bank menyebut reformasi perpajakan perlu dilanjutkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia, sekaligus mengejar status sebagai negara berpenghasilan tinggi (high income country) pada 2045.

World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste Satu Kahkonen menekankan usaha menekan dampak pandemi Covid-19 memerlukan belanja anggaran yang besar untuk kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan.

"Untuk itu, reformasi perpajakan demi meningkatkan pendapatan menjadi penting. Tidak ada negara di dunia yang bisa mencapai status high income country apabila tax ratio-nya hanya satu digit atau kurang dari 10%," ujar Satu, Kamis (16/7/2020).

World Bank Lead Country Economist for Indonesia Frederico Gil Sanders menambahkan Indonesia saat ini dibayangi ancaman peningkatan tingkat utang. Oleh karena itu, reformasi perpajakan juga bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan tekanan utang.

Ada tiga langkah reformasi perpajakan yang perlu dilakukan. Pertama, meningkatkan jumlah usaha yang berkontribusi dalam penerimaan pajak baik dari pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penghasilan (PPh) badan.

"Ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) di Indonesia saat ini masih terlalu tinggi dan masih banyak usaha yang belum dikenai PPh badan secara maksimal karena fasilitas tertentu," kata Sanders.

Kedua, Indonesia perlu meningkatkan penerimaan pajak dari PPh orang pribadi. Ketiga, Indonesia harus melanjutkan ekstensifikasi cukai dengan menetapkan barang kena cukai baru seperti kantong plastik, minuman berpemanis, dan emisi.

Selain reformasi pajak, pemulihan ekonomi perlu didukung dengan menghapuskan hambatan investasi. RUU Omnibus Law Cipta Kerja bakal menjadi angin segar bagi investor global dan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia apabila sudah diundangkan.

Peranan BUMN untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mempersempit gap infrastruktur juga perlu ditingkatkan. Saat ini, gap infrastruktur Indonesia mencapai US$1,6 triliun.

Masalah gap infrastruktur ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah sendiri melalui belanja APBN ataupun oleh BUMN itu sendiri. Jalinan kemitraan antara BUMN dengan korporasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur perlu dilakukan. (rig)