Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemprov Jabar Luncurkan Samsat J’bret, Apa Itu?

3
3

Suasana peluncuran Samsat J'bret. (foto: Pemprov Jabar)

BANDUNG, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merilis Samsat J’bret (Jawa Barat Ngabret) untuk memudahkan masyarakat dalam menyetor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan meningkatkan penerimaan daerah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan semakin banyaknya jumlah penduduk hingga mencapai 50 juta jiwa menjadi salah satu alasan peluncuran program tersebut. Banyaknya penduduk membuat antrean penyetoran PKB sangat menyita waktu. Ngabret merupakan bahasa Sunda yang artinya gesit atau cepat.

“Wajib pajak kerap mengantre cukup panjang untuk mengurus dokumen. Hal ini tidak produktif dan bisa diperbaiki melalui Samsat J’bret. Program ini menyediakan sejumlah metode pembayaran agar semakin mempermudah wajib pajak,” paparnya di Bandung, Senin (28/1/2019).

Baca Juga: Wah, Lebih dari Seribu Mobil Mewah Tunggak Pajak

Samsat J’bret menyediakan metode pembayaran PKB dengan sangat variatif, sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Pasalnya, pemerintah telah bersinergi dengan otoritas Kepolisian Jawa Barat hingga sejumlah pihak swasta.

Mengutip informasi dari laman resmi Pemprov Jabar, Samsat J’Bret memiliki lima inovasi layanan yang bisa dimanfaatkan wajib pajak dalam pembayaran PKB tahunan Jawa Barat Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.

Pertama, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Teller Bank BJB. Kedua, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui financial technologi (Fintech) industri startup seperti Tokopedia, Kaspro, Bukalapak, melalui Payment Point Online Bank (PPOB) dan melalui gerai modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret.

Baca Juga: Sipanji Dongrak Penerimaan Rp150 Juta Per Hari

Ketiga, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran secara elektronik (e-SKKP). Keempat, pencetakan validasi pengesahan STNK secara elektronik (e-Sah) melalui aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA). Kelima,pengesahan STNK oleh Unit Lantas Polsek di seluruh daerah hukum Polda Jabar dengan pemindaian QR Codemelalui aplikasi SAMBARA.

“Saya harap kemudahan dalam menyetor PKB melalui Samsat J’bret bisa mendorong kepatuhan para wajib pajak, sekaligus meningkatkan penerimaan PKB,” ungkap Ridwan Kamil.

Hal ini pun mendapat dukungan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin yang diundang dalam peresmian dan peluncuran Samsat J’bret. Syafruddin menilai program itu merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Baca Juga: Tunggak Pajak, 2 Restoran Ditutup Pemkab

“Penduduk Jabar yang merupakan terbanyak di Indonesia membuat masyarakatnya membutuhkan pelayanan yang sangat cepat, maka Samsat J’bret menjadi solusinya. Ini karena wajib pajak tidak perlu lagi berkutat pada sistem dan prosedur,” tutur Syafruddin.

Menteri PAN-RB ini berharap agar inovasi yang diluncurkan Pemprov Jabar bisa menjadi role model bagi pemerintah pusat maupun daerah lainnya. Samsat J’bret bisa menjadi salah satu reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka. (kaw)

Baca Juga: BPPD Tegaskan Tidak Sasar Warung Pecel Lele Tenda

“Wajib pajak kerap mengantre cukup panjang untuk mengurus dokumen. Hal ini tidak produktif dan bisa diperbaiki melalui Samsat J’bret. Program ini menyediakan sejumlah metode pembayaran agar semakin mempermudah wajib pajak,” paparnya di Bandung, Senin (28/1/2019).

Baca Juga: Wah, Lebih dari Seribu Mobil Mewah Tunggak Pajak

Samsat J’bret menyediakan metode pembayaran PKB dengan sangat variatif, sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Pasalnya, pemerintah telah bersinergi dengan otoritas Kepolisian Jawa Barat hingga sejumlah pihak swasta.

Mengutip informasi dari laman resmi Pemprov Jabar, Samsat J’Bret memiliki lima inovasi layanan yang bisa dimanfaatkan wajib pajak dalam pembayaran PKB tahunan Jawa Barat Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.

Pertama, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Teller Bank BJB. Kedua, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui financial technologi (Fintech) industri startup seperti Tokopedia, Kaspro, Bukalapak, melalui Payment Point Online Bank (PPOB) dan melalui gerai modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret.

Baca Juga: Sipanji Dongrak Penerimaan Rp150 Juta Per Hari

Ketiga, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran secara elektronik (e-SKKP). Keempat, pencetakan validasi pengesahan STNK secara elektronik (e-Sah) melalui aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA). Kelima,pengesahan STNK oleh Unit Lantas Polsek di seluruh daerah hukum Polda Jabar dengan pemindaian QR Codemelalui aplikasi SAMBARA.

“Saya harap kemudahan dalam menyetor PKB melalui Samsat J’bret bisa mendorong kepatuhan para wajib pajak, sekaligus meningkatkan penerimaan PKB,” ungkap Ridwan Kamil.

Hal ini pun mendapat dukungan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin yang diundang dalam peresmian dan peluncuran Samsat J’bret. Syafruddin menilai program itu merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Baca Juga: Tunggak Pajak, 2 Restoran Ditutup Pemkab

“Penduduk Jabar yang merupakan terbanyak di Indonesia membuat masyarakatnya membutuhkan pelayanan yang sangat cepat, maka Samsat J’bret menjadi solusinya. Ini karena wajib pajak tidak perlu lagi berkutat pada sistem dan prosedur,” tutur Syafruddin.

Menteri PAN-RB ini berharap agar inovasi yang diluncurkan Pemprov Jabar bisa menjadi role model bagi pemerintah pusat maupun daerah lainnya. Samsat J’bret bisa menjadi salah satu reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka. (kaw)

Baca Juga: BPPD Tegaskan Tidak Sasar Warung Pecel Lele Tenda
Topik : Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, Samsat Jbret, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI