BERITA TERKINI
Ilustrasi.Â
HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam secara resmi menyampaikan usulan kepada DPR mengenai perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% pada semester I/2024.
Menteri Keuangan Ho Duc Phoc mengatakan perpanjangan periode PPN 8% diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek. Melalui kebijakan ini, diharapkan konsumsi masyarakat terus mengalami pertumbuhan.
"Pengurangan PPN merupakan salah satu strategi menstimulasi perekonomian dalam jangka pendek. Oleh karena itu, tetap perlu mengambil solusi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan PDB," katanya, dikutip pada Sabtu (25/11/2023).
Phoc mengatakan kondisi ekonomi Vietnam sejauh ini masih tergolong stabil. Namun, pemerintah merasa tetap perlu memberikan insentif fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Kebijakan pemotongan PPN sebesar 2 poin persen juga berlaku pada periode Juli hingga Desember 2023. PPN bertarif 8% dikenakan atas barang dan jasa yang normalnya dikenakan PPN sebesar 10%, kecuali barang dan jasa tertentu.
Pada Juli hingga Oktober, dia memandang kebijakan pemotongan tarif PPN telah memberikan dukungan senilai total VND15,6 triliun kepada dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan ini dinilai berhasil menurunkan harga barang dan jasa, menstimulasi produksi dan perdagangan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi pekerja, serta meningkatkan permintaan konsumsi.
Apabila PPN 8% diterapkan pada Januari hingga Juni 2024, potensi penerimaan yang hilang mencapai VND25 triliun atau sekitar Rp16,04 triliun. Agar tidak terlalu menekan APBN, pemotongan PPN rencananya tidak akan diterapkan kelompok tertentu seperti telekomunikasi, teknologi informasi, jasa keuangan, perbankan, sekuritas, asuransi, bisnis real estat, produk logam, dan hasil pertambangan.
"Pemerintah menilai kebijakan terkait dengan pajak, retribusi, dan biaya sewa tanah yang telah diberikan pada 2023 perlu dilanjutkan pada 2024," ujarnya dilansir vietnamplus.vn. (sap)
