Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Usulkan Penerapan Pajak Pariwisata Bagi Turis

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Usulkan Penerapan Pajak Pariwisata Bagi Turis

Ilustrasi.

CARDIFF, DDTCNews – Pemerintah Wales berencana memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk memungut pajak pariwisata demi menambah penerimaan, termasuk meningkatkan investasi pada sektor pariwisata.

Menteri Pertama Wales Mark Drakeford mengatakan pemerintah sudah mengusulkan kebijakan itu kepada parlemen pada pekan ini. Menurutnya, pajak pariwisata bukan pungutan baru di wilayah Inggris Raya.

Daerah yang telah menerapkan pajak bagi turis antara lain seperti Bath, Liverpool dan Aberdeen. "Ini tentang memberikan kewenangan kepada otoritas lokal untuk membuat keputusan dalam menerapkan retribusi pariwisata," katanya, dikutip pada Rabu (16/6/2021).

Baca Juga: Wow, Potensi Setoran Pajak dari Cryptocurrency Capai Rp404 Triliun

Drakeford menuturkan pajak pariwisata diperlukan karena selama ini warga lokal yang membayar retribusi untuk fasilitas publik seperti toilet, parkir dan meseum. Dia menyampaikan pajak pariwisata yang diterapkan dengan benar akan meningkatkan kegiatan pariwisata di Wales.

Terlebih, pemerintah daerah akan mendapatkan tambahan penerimaan dari setoran pajak pariwisata yang dibayar turis. Hasil pungutan tersebut dapat digunakan untuk investasi pada infrastruktur pendukung pariwisata.

Dia memastikan pemerintah daerah akan diberikan keleluasan dalam menentukan kebijakan pajak pariwisata. Pemerintah pusat akan berkonsultasi dengan parlemen untuk memberikan kewenangan fiskal tambahan bagi pemerintah daerah.

Baca Juga: Beban Pajak Ditambah, Harga BBM Langsung Melonjak Tahun Ini

"Saya merasa pajak pariwisata yang dilakukan dengan benar akan menguntungkan industri, karena apa yang dilakukan otoritas lokal adalah berinvestasi dalam hal yang membuat daerahnya menarik bagi wisatawan," tuturnya.

Sementara itu, Pemimpin Partai Konservatif Wales Andrew RT Davies menolak penerapan pajak pariwisata. Menurutnya, masyarakat Wales lebih membutuhkan dukungan pemerintah ketimbang penerapan pajak pariwisata bagi para turis.

"Keluarga dan bisnis di negara ini perlu mendapatkan dukungan pemerintah dan bukan pajak lagi," ujarnya seperti dilansir itv.com. (rig)

Baca Juga: Tren Struktur Penerimaan Pajak di Tingkat Provinsi

Topik : wales, pajak pariwisata, turis asing, penerimaan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 16:03 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya

Senin, 26 Juli 2021 | 15:30 WIB
ISRAEL

Sendok dan Garpu Berbahan Plastik Bakal Dikenai Cukai

Senin, 26 Juli 2021 | 15:01 WIB
KINERJA FISKAL

Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Pajak, Kinerja PPh Masih Minus

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun