Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Rombak Skema Pemberian Bonus ASN, Seperti Apa?

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Rombak Skema Pemberian Bonus ASN, Seperti Apa?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah mengkaji skema bonus yang paling tepat untuk diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN).

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denni mengatakan bonus akan diberikan kepada ASN yang memenuhi parameter tertentu. Menurutnya, rencana tersebut tengah dikaji bersama Kementerian Keuangan.

"Saat ini kami sedang berdiskusi intensif dengan teman-teman di Kementerian Keuangan bagaimana kami mendesain total reward yang adil untuk ASN," katanya, Rabu (6/10/2021).

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

Alex menuturkan Kementerian PAN-RB telah menyusun arsitektur pengembangan SDM untuk mentransformasi ASN. Setidaknya terdapat 3 hal yang diharapkan dapat dicapai ASN dalam bekerja, yaitu dari aspek kinerja, peningkatan kapasitas, dan penyelarasan perilaku.

Tak ketinggalan, pemerintah juga akan mengimbangi ketiga tuntutan tersebut dengan memberikan ASN kesempatan untuk belajar, kesempatan mengembangkan diri, dan kesempatan mendapat keadilan dalam bonus.

Menurut Alex, skema bonus yang baru nantinya akan lebih memberikan rasa adil bagi PNS yang rajin dan dapat mengembangkan kapasitasnya. Meski demikian, ia belum menjelaskan lebih detail rencana tersebut.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

"Sehingga bukan lagi adil itu pintar [atau] enggak pintar pendapatan sama. Tentu ini, terkait dengan kinerja, kapasitas, dan perilaku," ujarnya.

Selama ini, ASN memperoleh tunjangan kinerja dengan besaran didasarkan pada nilai atau kelas jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi. Unsur penilaian dalam penentuan tunjangan kinerja misalnya absensi atau kehadiran, kinerja, dan disiplin pegawai. (rig)

Baca Juga: AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang
Topik : aparatur sipil negara, ASN, PNS, kementerian pan-rb, bonus pegawai, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP