INSENTIF PAJAK

Pemerintah: Realisasi Insentif Pajak Untuk Dunia Usaha Baru 15%

Dian Kurniati | Jumat, 03 Juli 2020 | 11:18 WIB
Pemerintah: Realisasi Insentif Pajak Untuk Dunia Usaha Baru 15%

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah mencatat realisasi pemberian insentif pajak untuk pelaku usaha hingga 24 Juni 2020 baru mencapai 15% atau sebesar Rp18,09 triliun dari nilai anggaran yang dialokasikan sebesar Rp120,61 triliun.

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kunta Nugraha mengatakan pemerintah akan menggencarkan sosialisasi untuk memperbanyak jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak tersebut.

“Untuk insentif dunia usaha baru 15%. Makanya yang kita sampaikan ini perlu didorong lagi, lebih pada sosialisasi. Apalagi, beberapa insentif pajak akan diperpanjang hingga Desember 2020," katanya melalui konferensi video, Jumat (3/7/2020).

Baca Juga:
Dirjen Anggaran Sebut Surplus APBN 2024 Tak Bakal Setinggi Tahun Lalu

Kunta mengakui jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak masih belum optimal. Menurutnya, masih banyak wajib pajak yang berhak (eligible), tetapi belum mengajukan permohonan pemanfaatan insentif pajak tersebut.

Oleh karena itu, lanjutnya, sosialisasi tentang insentif pajak tersebut akan dilakukan secara lebih masif ke depannya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait.

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran Rp120,61 triliun untuk insentif pajak bagi dunia usaha tahun ini meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan percepatan restitusi PPN.

Baca Juga:
Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Khusus untuk insentif PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 dan PPN atas impor alat kesehatan, serta percepatan restitusi PPN akan diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Sementara itu, insentif lainnya berakhir pada September 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan Kementerian Keuangan akan membuat prosedur administrasi yang lebih sederhana agar semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak.

Menurut Menkeu, hal-hal terkait regulasi, metode pengumpulan data, hingga infrastruktur teknologi penunjang untuk program insentif pajak akan terus disempurnakan agar dapat dieksekusi secara optimal.

"Dalam implementasinya, kita sadar akan menghadapi banyak hal sebagai tantangan dan kita akan track terus seperti arahan Presiden," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara