EFEK VIRUS CORONA

Pemerintah Prediksi Jumlah Pengangguran Bertambah 2,9-5,2 Juta Orang

Dian Kurniati | Selasa, 14 April 2020 | 15:03 WIB
Pemerintah Prediksi Jumlah Pengangguran Bertambah 2,9-5,2 Juta Orang

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi tingkat pengangguran terbuka berpotensi bertambah hingga 5,2 juta orang tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prediksi jumlah pengangguran tersebut merupakan skenario terberat dari dampak Corona. Untuk skenario yang lebih ringan, jumlah pengangguran diperkirakan bertambah 2,9 juta orang.

“Pengangguran yang selama ini menurun dalam lima tahun terakhir, akan mengalami kenaikan. Jika skalanya berat bertambah 2,9 juta orang, dan jika lebih berat bisa 5,2 juta orang,” katanya, Selasa (14/4/2020).

Baca Juga:
KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Sri Mulyani mengatakan pengangguran yang bertambah itu disebabkan besarnya tekanan yang dialami pelbagai sektor usaha saat ini, sehingga terpaksa untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan untuk mencegah dampak Corona terhadap penghasilan masyarakat, sehingga tidak terlalu menekan kehidupan sosial masyarakat.

Pada Agustus 2019, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,05 juta orang atau 5,28%. Angka itu sudah menurun dari periode yang sama tahun 2018, saat angka pengangguran terbuka sebesar 5,34%.

Baca Juga:
Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Di sisi lain, Sri Mulyani memperkirakan virus Corona juga bisa menyebabkan peningkatan kemiskinan hingga 1,1 juta orang. Pada skenario terburuk, tambahan kemiskinan bahkan bisa mencapai 3,78 juta orang.

Pada September 2019, BPS mencatat penduduk miskin sebanyak 24,79 juta orang, atau 9,22 persen. Angka kemiskinan pertama kali mencapai single digit pada Mei Maret 2018, yaitu 9,82% atau 25,95 juta orang.

Saat ini pemerintah memiliki pelbagai program jaring pengaman sosial untuk mencegah dampak Corona terhadap kehidupan masyarakat. Misal, melalui program kartu prakerja untuk menambah keahlian masyarakat yang di-PHK.

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

“Indikasi kenaikan kemiskinan pada jangka pendek ada kartu pra-kerja yang kita naikkan anggarannya dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Ini bisa memberi pelatihan 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, ada program keluarga harapan dan kartu sembako untuk kelompok masyarakat paling bawah. Pemerintah pusat juga sempat mengklaim akan menyalurkan sembako kepada 1,77 juta kepala keluarga di DKI dan sekitarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah