Review
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 21 Juli 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Pemerintah Mau Perpanjang Durasi Insentif Pajak, Ini Masukan Pengusaha

A+
A-
5
A+
A-
5
Pemerintah Mau Perpanjang Durasi Insentif Pajak, Ini Masukan Pengusaha

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Pelaku usaha menyambut baik komitmen pemerintah mendukung kegiatan ekonomi selama masa pandemi dengan memperpanjang pemberian insentif pajak hingga akhir tahun nanti.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengatakan tekanan yang dihadapi pelaku usaha masih terjadi dan tak menutup kemungkinan masih berlanjut hingga tahun depan.

"Kami sambut baik prakarsa pemerintah. Kami juga mengusulkan karena kondisi dunia usaha belum pulih, dan diperkirakan memerlukan waktu bisa sampai lewat tahun [2020]," katanya Jumat (3/7/2020).

Baca Juga: Jaminan Kredit Dari Pemerintah Untuk Pelaku Usaha, Ini Tata Caranya

Siddhi menambahkan kebijakan fiskal yang bersifat khusus seperti insentif pajak diperlukan untuk mendukung pemulihan kegiatan ekonomi. Salah satu yang krusial dan menjadi beban pelaku usaha selama masa pandemi adalah angsuran PPh Pasal 25.

Menurutnya, insentif diskon 30% untuk angsuran PPh Pasal 25 perlu diperpanjang. Selain itu, perlu dimodifikasi yaitu adanya jaminan tidak ada pemeriksaan kepada wajib pajak bila status pembayaran PPh Pasal 25 di akhir tahun fiskal lebih bayar.

"Kami mohon kebijakan khusus bagi wajib pajak yang bila telah melakukan pembayaran PPh 25 dan nantinya lebih bayar maka tidak akan dilakukan pemeriksaan, serta kelebihan bayar tersebut bisa dikompensasi ke tahun pajak berikutnya," tutur Siddhi.

Baca Juga: DJP Kirim Email untuk 174.000 Wajib Pajak Strategis, Ada Apa?

Saran kebijakan tersebut, lanjut Siddhi, akan membuat tenang pelaku usaha selama masa pandemi dan periode pemulihan ekonomi. Selain itu, energi pelaku usaha bisa sepenuhnya diarahkan untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyatakan akan memperpanjang pemberian insentif pajak hingga akhir tahun ini menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2020 yang merevisi Perpres No. 54/2020.

Insentif pajak yang akan diperpanjang di antaranya seperti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 dan PPN atas impor untuk alat kesehatan, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). (rig)

Baca Juga: Diperpanjang! Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Hingga 31 Agustus

Topik : insentif pajak, angsuran PPh Pasal 25, diskon pajak, menteri keuangan sri mulyani, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 06:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 31 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Agustus 2020 | 19:22 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:38 WIB
CPNS KEMENKEU
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PMK 98/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PROVINSI JAMBI
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:11 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:13 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:10 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:54 WIB
PPN PRODUK DIGITAL