Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 09 April 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 17:26 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:55 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 08 April 2021 | 17:59 WIB
CUKAI (8)
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Jamin Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik

A+
A-
3
A+
A-
3
Pemerintah Jamin Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik

Ilustrasi. Warga mencium sertifikat usai mengikuti penyerahan sertifikat tanah gratis oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. ANTARA FOTO/Jojon/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Agraria dan Tata Ruang memastikan keamanan sertifikat tanah elektronik yang akan menggantikan sertifikat berbentuk buku.

Kepala Biro Humas Kementerian ATR Yulia Jaya Nirmawati mengatakan data pertanahan yang didaftarkan akan disimpan dalam sistem yang aman di Kantor Pertanahan. Untuk itu, masyarakat tak perlu khawatir mengenai keamanan pendaftaran tanah secara elektronik tersebut.

"Penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan sistem elektronik ini dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Kementerian akan menyiapkan dengan matang," katanya, Rabu (3/3/2021).

Baca Juga: IMF Desak Pemerintah Naikkan PPN Hingga 16%

Yulia menuturkan penyelenggaraan sistem elektronik dalam pendaftaran tanah akan meliputi antara lain pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Nanti, masyarakat akan mendapatkan sertifikat tanah dalam bentuk dokumen elektronik.

Pendaftaran sertifikat tanah untuk pertama kalinya harus menyerahkan data fisik serta pembuktian hak melalui sistem elektronik. Pembuktian hak kepemilikan tanah itu dilakukan berdasarkan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah, baik melalui sistem elektronik maupun dokumen yang dilakukan alih media menjadi dokumen elektronik.

Beberapa data yang akan terhimpun dalam dokumen yakni gambar ukur; peta bidang tanah atau peta ruang; surat ukur, gambar denah satuan rumah susun atau surat ukur ruang; dan/atau dokumen lainnya yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik.

Baca Juga: Marak Praktik Pengalihan Laba, Kontribusi Pajak Korporasi Menurun

Yulia menyebut sertifikat elektronik itu juga akan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Selain praktis, tanda tangan elektronik ini sangat aman karena telah terautentikasi pada BSSN, jadi tidak dapat dipalsukan," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri ART No.1/2021 yang mengatur pendaftaran kepemilikan tanah secara elektronik. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik akan diberlakukan secara bertahap. (rig)

Baca Juga: Tindak Lanjut SP2DK, DJP Bakal Rampungkan 2,58 Juta LHP2DK Tahun Ini
Topik : kementerian agraria dan tata ruang, sertifikat tanah elektronik, kebijakan pemerintah, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 07 April 2021 | 15:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 07 April 2021 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 07 April 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 07 April 2021 | 11:36 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Sabtu, 10 April 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sabtu, 10 April 2021 | 13:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 10 April 2021 | 12:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN BADUNG
Sabtu, 10 April 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK