Berita
Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Hati-hati Tetapkan Subjek Pajak Karbon, Begini Alasannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Hati-hati Tetapkan Subjek Pajak Karbon, Begini Alasannya

Ilustrasi pajak karbon.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan bakal berhati-hati dalam menetapkan subjek pajak karbon.

Analis Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febri Pangestu mengatakan pengenaan pajak karbon telah diatur melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, pemerintah baru akan mengenakan pajak karbon pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara mulai 1 April 2022.

"Untuk penetapan suatu sektor dikenakan pajak karbon, tentu pemerintah cukup hati-hati karena kami perlu memperhatikan beberapa hal termasuk kesiapan sektor tersebut," katanya, dikutip Senin (18/10/2021).

Baca Juga: Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Febri mengatakan UU HPP mengatur pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Sementara itu, subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Dalam praktiknya, pemerintah tidak bisa langsung menetapkan suatu sektor menjadi subjek pajak karbon. Menurut Febri, penetapannya harus memperhatikan kesiapan suatu sektor menjadi subjek pajak karbon, serta sinkronisasi instrumen tersebut dengan kebijakan penurunan emisi lain yang telah berjalan pada sektor tersebut.

Kemudian, pemerintah perlu melihat bagaimana efektivitas pengenaan pajak karbon pada suatu sektor terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, ada persoalan administrasi dan ongkos yang dibutuhkan untuk mengumpulkan penerimaan suatu jenis pajak.

Baca Juga: Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

"Makanya agar pemerintah bisa menyiapkan perangkat-perangkat kesiapan sektor dan masyarakat, maka dalam ketentuan UU HPP disebutkan pemerintah perlu siapkan roadmap pajak karbon dengan di antaranya memperhatikan pasar karbon di masa depan," ujarnya.

Febri menambahkan Kemenkeu dalam menetapkan subjek pajak karbon akan tetap berkoordinasi dengan kementerian teknis yang menjadi pembina sektor penghasil emisi. Adapun dalam strategi implementasi Nationally Determined Contribution (NDC), disebutkan penurunan emisi di Indonesia akan berfokus pada 5 sektor yang berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca 2030 yaitu sektor energi, industri, kehutanan, pertanian, dan limbah.

Pemerintah melalui UU HPP akan mengenakan pajak karbon menggunakan mekanisme pajak karbon yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax). Tarif yang ditetapkan yakni senilai Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Baca Juga: PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Sebagai tahap awal, pajak karbon dikenakan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. (sap)

Topik : UU HPP, RUU KUP, pajak karbon, emisi, green economy, subjek pajak karbon

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 21:05 WIB
Pengenaan pajak karbon dpat di realokasikan untuk menerapkan konsep green budgeting untuk mendukung mitigasi perubahan lingkungan
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 29 November 2021 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HPP Dapat Cegah Penghindaran Pajak Lewat Transaksi Artifisial

Minggu, 28 November 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak Dapat SP2DK Bisa Ikut PPS? Ini Kata DJP

Minggu, 28 November 2021 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta APIP Mulai Pelajari Pajak Karbon, Ini Sebabnya

Sabtu, 27 November 2021 | 12:33 WIB
WEBINAR INSTITUT STIAMI

Dua Ketentuan Baru di UU HPP Jadi Keseriusan Pemerintah Dukung UMKM

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah