Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Pemerintah Berwenang Tetapkan Retribusi Baru, Salah Satunya Atas Sawit

A+
A-
16
A+
A-
16
Pemerintah Berwenang Tetapkan Retribusi Baru, Salah Satunya Atas Sawit

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah bakal punya kewenangan untuk menambah jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan opsi penetapan jenis retribusi baru tertuang dalam RUU HKPD untuk mendukung kapasitas fiskal daerah.

"RUU HKPD juga membuka opsi adanya tambahan retribusi untuk mendukung kapasitas fiskal daerah dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, termasuk layanan pengawasan dan pengendalian dalam rangka melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup, seperti retribusi pengendalian perkebunan kelapa sawit," ujar Sri Mulyani, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga: Cuma Sebulan! Program Penghapusan Denda PBB Akhirnya Diadakan

Merujuk pada Pasal 88 ayat (8) pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi melalui peraturan pemerintah (PP).

PP mengenai jenis retribusi baru tersebut nantinya bakal memuat ketentuan tentang objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, serta tata cara penghitungan retribusi.

Untuk diketahui, RUU HKPD sesungguhnya telah memangkas jenis retribusi di daerah dari yang awalnya sebanyak 32 jenis retribusi menjadi 18 jenis retribusi.

Baca Juga: Anies Sebut 85% Rumah di Jakarta Sudah Bebas Pajak, Ini Alasannya

Secara umum, retribusi terdiri dari 5 jenis retribusi jasa umum, 10 jenis retribusi jasa usaha, dan 3 jenis retribusi perizinan tertentu. Khusus retribusi jasa umum, pemda dapat tidak memungut retribusi tersebut dan memberikan pelayanan secara cuma-cuma bila potensi penerimaannya terlampau kecil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi akan ditetapkan oleh pemerintah melalui PP. (sap)

Baca Juga: Ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UU HKPD
Topik : RUU HKPD, opsen, PBJT, pajak daerah, keuangan daerah, PAD, dana transfer, retribusi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Ajukan Pemblokiran STNK Secara Online di DKI Jakarta

Senin, 08 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PROVINSI NTT

Sisa 3 Minggu Lagi! Tax Amnesty untuk PKB dan BBNKB di Provinsi Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cuma 3 Bulan! Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Oktober

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PROVINSI NTB

Manfaatkan! Ada Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gubernur BI Sebut Inflasi Harga Pangan Perlu Diturunkan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:50 WIB
HUT KE-15 DDTC

Investasi pada SDM, Ikhtiar DDTC Memunculkan Ahli Pajak di Indonesia

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Lakukan Penagihan Aktif, Kantor Pajak Sita 1 Mobil Milik WP

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Target Setoran Cukai 2023 Naik 9,5 Persen, Ini Strategi Pemerintah

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BLORA

Datangi WP Peternak Ayam, AR Kantor Pajak Malah Terima Usulan Ini

Kamis, 18 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bonus Demografi Jadi Momentum Tingkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela

Kamis, 18 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

DJBC Sebut Pita Cukai KLM Golongan I Sudah Dipesan Pabrikan Rokok

Kamis, 18 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PAJAK BERTUTUR 2022

Gelaran Pajak Bertutur 2022 Dimulai, Ini yang Ingin Dicapai DJP

Kamis, 18 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA MAROS

Tindaklanjuti Permohonan Pengusaha, Kantor Pajak Lakukan Pemeriksaan