Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pemda Mulai Melek Teknologi, Aturan Digitalisasi Pajak Daerah Disusun

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemda Mulai Melek Teknologi, Aturan Digitalisasi Pajak Daerah Disusun

Ilustrasi.

BARITO TIMUR, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) sebagai payung hukum penerapan metode pembayaran pajak secara online kepada DPRD.

Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas mengatakan raperda tersebut akan merevisi Perda 2/2018. Menurutnya, digitalisasi pembayaran pajak perlu dilakukan untuk memudahkan wajib pajak.

"Ini karena Perda 2/2018 sudah tidak relevan lagi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang harusnya bisa online untuk mempermudah masyarakat," katanya, Senin (1/11/2021).

Baca Juga: Hadir Kembali! Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan di Jawa Barat

Ampera mengatakan terdapat tiga keuntungan ketika pemkab menerapkan digitalisasi pajak daerah. Keuntungan tersebut yakni mempermudah pelayanan, mempersingkat waktu, dan mencegah terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Dia menjelaskan pemkab akan segera menyiapkan aplikasi aplikasi yang mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah. Aplikasi tersebut akan dapat beroperasi setelah raperda disahkan.

Ampera menilai adopsi teknologi digital dalam sistem pelayanan pajak dan retribusi online akan efektif meningkatkan PAD. Dia pun optimistis PAD 2022 yang menembus Rp100 miliar dapat tercapai.

Baca Juga: Pemprov DKI Tetapkan Tarif PBB Nol Persen untuk Objek Pajak Ini

Target tersebut terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Ampera menyebut beberapa sektor retribusi yang akan dioptimalkan di antaranya retribusi parkir, retribusi toko, dan retribusi kebersihan.

"Pemkab Barito Timur juga akan berupaya meningkatkan PAD melalui pelabuhan di Desa Telang Baru mudah-mudahan tahun depan sudah bisa," ujarnya, dilansir borneonews.co.id. (sap)

Baca Juga: Ajak Warga Ikut PPS, Wali Kota Ini Bilang Tarif Pajaknya Bersahabat
Topik : pajak daerah, digitalisasi, pendapatan asli daerah, PAD, retribusi, Barito Timur, Kalimantan Timur

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut