JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan tak hanya mengandalkan transfer ke daerah (TKD) dalam meningkatkan pendapatan daerah pada APBD.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan saat ini tak sedikit pemerintah daerah (pemda) yang belum mampu mengoptimalkan PAD karena belum mengukur potensi pajak dan retribusi daerah secara ilmiah.

"Jarang pemda yang punya peta potensi yang bagus. Potensi itu perlu dikaji secara mendalam agar tahu persis potensinya berapa," katanya, Jumat (16/12/2022).

Agus menjelaskan kebanyakan pemda masih menetapkan target PAD terlalu rendah agar lebih mudah dicapai oleh otoritas pajak daerah terkait. Pada gilirannya, realisasi PAD juga tidak mencapai potensi aslinya.

Saat ini, hanya segelintir daerah saja yang memiliki PAD lebih tinggi ketimbang TKD. Apabila pajak daerah dipungut sesuai dengan potensi, harapannya makin banyak daerah yang dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada PAD.

Tercatat hanya ada 14 provinsi, 5 kota, dan 1 kabupaten yang memiliki PAD di atas TKD dalam postur pendapatan APBD-nya. Simak 'Pemda Didorong Tetapkan Target Penerimaan Pajak Sesuai dengan Potensi'

"Ke depan, kami harapkan daerah-daerah ini makin banyak yang PAD-nya lebih besar dari dana transfer," ujar Fatoni.

Provinsi dengan PAD lebih tinggi dari TKD antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Sementara itu, kota dan kabupaten dengan nilai PAD lebih tinggi dibandingkan dengan TKD antara lain Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Batam, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Badung. (rig)