Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemda Diminta Cari Alternatif Sumber Setoran PAD di Tahun Depan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemda Diminta Cari Alternatif Sumber Setoran PAD di Tahun Depan

Ilustrasi.

CIREBON, DDTCNews - RAPBD 2022 Kota Cirebon mendapat sorotan dari sejumlah fraksi DPRD, khususnya terkait aspek pendapdatan dan pajak daerah.

Fraksi Partai Nasdem mengungkapkan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam proses pemulihan ekonomi lokal. Pemkot diminta mencari sumber penerimaan yang tidak mengalami tekanan signifikan akibat pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak luar biasa bagi kesehatan tapi juga sosial dan ekonomi masyarakat Kota Cirebon," kata M. Noupel dari F Partai Nasdem dikutip pada Senin (11/10/2021).

Baca Juga: Pemerintah Berwenang Tetapkan Retribusi Baru, Salah Satunya Atas Sawit

Dia menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa ditempuh pemkot. Saran kebijakan tersebut antara lain optimalisasi pungutan retribusi parkir dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Adapun agenda optimalisasi pendapatan dari pajak daerah adalah dengan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Pemkot perlu memperluas penerapan sistem pajak berbasis elektronik dalam pemungutan pajak.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat mendesak pemda agar mencari sumber alternatif pendapatan asli daerah (PAD) di luar pajak dan retribusi. Penggalian potensi penerimaan belum banyak dilakukan pemkot dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).

Baca Juga: RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

"Penggalian potensi untuk meningkatkan PAD, salah satunya melalui optimalisasi BUMD," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengatakan fokus APBD 2022 tetap memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Hal tersebut kemudian diterjemahkan dalam pagu belanja setiap organisasi perangkat daerah pada tahun depan.

"Pertemuan TPAD dan Banggar DPRD menyepakati APBD diorientasikan untuk kepentingan masyarakat. Itu yang menjadi pedoman," terangnya. (sap)

Baca Juga: Bupati Tebar Insentif Tambahan untuk Desa yang Capai Target PBB-P2

Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, PAD, penerimaan daerah, APBD, Cirebon

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Desember 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

DPRD Minta Pemprov Naikkan Target PAD Tahun 2022, Ini Alasannya

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ada MotoGP, Setoran PAD 2022 Diprediksi Bakal Meroket

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN PATI

Asyik! Pemda Bagi-Bagi Hadiah untuk Pembayar Pajak Tepat Waktu

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya