Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Penyidikan Pajak

A+
A-
38
A+
A-
38
Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Penyidikan Pajak

MENJAGA kerahasiaan data nasabah merupakan hal yang urgen untuk dilakukan institusi perbankan. Dalam hal ini, semua informasi pribadi nasabah beserta data keuangannya yang tercatat di bank, wajib dirahasiakan dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain.

Hal tersebut juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah menyangkut keuangan dan data pribadinya (PPATK, 2019).

Namun, untuk kepentingan perpajakan, pihak bank dapat memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah bank kepada otoritas pajak. Salah satu kepentingan perpajakan yang dimaksud ialah dalam hal dilakukannya penyidikan pajak.

Baca Juga: Mengenal Tindak Pidana Perpajakan Pasal 39 UU KUP

Dalam proses penyidikan pajak, tindakan pembukaan rahasia bank memang dapat dilakukan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan (SE-06/2014) beserta Lampirannya.

Sebagai informasi, rahasia bank dapat merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Definisi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU No. 7/1992 tentang Perbankan s.t.d.t.d. UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Perbankan).

Dalam Lampiran SE-06/2014, pembukaan rahasia bank dalam proses penyidikan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Pertama, melalui permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44A UU Perbankan.

Baca Juga: Bentuk Tindak Pidana Perpajakan karena Kealpaan serta Sanksinya

Pasal 44A UU Perbankan mengatur bank wajib memberikan keterangan mengenai informasi nasabah penyimpan berdasarkan permintaan, persetujuan, atau kuasa yang diberikan dari nasabah bank tersebut yang dibuat secara tertulis.

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Kedua, melalui permohonan izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 UU Perbankan dan Pasal 69 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Baca Juga: PPh Final atas Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri

Sebagai informasi, Pasal 41 UU Perbankan juncto Pasal 69 UU OJK menyatakan OJK berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan.

Dalam proses pembukaan rahasia bank melalui permohonan izin tertulis, penyidik mengajukan usul permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank kepada atasan penyidik. Adapun permintaan izin tersebut dapat diajukan tanpa menyebutkan nomor rekening wajib pajak atau nasabah penyimpan.

Permintaan pembukaan data nasabah bank dilakukan dengan mencantumkan identitas wajib pajak/nasabah penyimpan sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung.

Baca Juga: Mengenal Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Dokumen-dokumen pendukung yang dimaksud ialah kartu tanda penduduk (KTP), paspor, kartu keluarga, atau akte pendirian/perubahan perusahaan.

Dalam hal unit pelaksana penyidikan pajak adalah Kanwil Ditjen Pajak (DJP), Kepala Kanwil DJP mengajukan surat permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank melalui Direktur Intelijen dan Penyidikan.

Selanjutnya, Direktur Intelijen dan Penyidikan menindaklanjuti surat permintaan izin tertulis dengan menerbitkan nota dinas permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank yang disampaikan kepada Dirjen Pajak.

Baca Juga: Kurangi Kendala dalam Penyidikan Pajak, DJP Koordinasi dengan Polri

Apabila unit pelaksana penyidikan pajak adalah Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Direktur Intelijen dan Penyidikan mengajukan nota dinas permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank kepada Dirjen Pajak.

Nanti, Dirjen Pajak meneruskan usul permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank tersebut kepada Menteri Keuangan. Berikutnya, Menteri Keuangan mengajukan surat permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank kepada OJK.

Kemudian, OJK akan memerintahkan bank yang dimintai keterangan mengenai nasabah penyimpan untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan surat-surat serta bukti-bukti terkait dengan keadaan keuangan nasabah penyimpan kepada penyidik pajak yang bertugas.

Baca Juga: Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Untuk diperhatikan, keterangan, surat, dan bukti mengenai keadaan keuangan nasabah yang diminta penyidik pajak harus dituangkan dalam surat permintaan keterangan atau barang bukti.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelas pajak, penyidikan pajak, kelas penyidikan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Kursifiskus

Minggu, 08 Mei 2022 | 14:18 WIB
dasar hukum terbaru adalah uu 9/2017 dan peraturan pelaksanaannya, proses permintaan tidak lagi melalui direktur inteldik (sekarang direktur gakum) tetapi langsung oleh kepala UPBP/kepala unit penyidikan, untuk bank tertentu sudah disediakan sistem elektronik terintegrasi (tidak ada lagi cetakan sur ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 17 Maret 2022 | 18:14 WIB
TAX ALLOWANCE (8)

Pemeriksaan Lapangan dalam Proses Permohonan Tax Allowance

Jum'at, 11 Maret 2022 | 15:40 WIB
PPH FINAL (3)

Pajak atas Bunga Deposito, Obligasi, dan Simpanan Koperasi

Kamis, 24 Februari 2022 | 17:07 WIB
TAX ALLOWANCE (7)

Begini Cara Ajukan Permohonan Tax Allowance Secara Luring

Jum'at, 18 Februari 2022 | 16:01 WIB
PPH FINAL (2)

Sejarah Pengaturan PPh Final di Indonesia

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP