PENYIDIKAN PAJAK (12)

Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Penyidikan Pajak

Hamida Amri Safarina | Jumat, 06 Mei 2022 | 16:30 WIB
Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Penyidikan Pajak

MENJAGA kerahasiaan data nasabah merupakan hal yang urgen untuk dilakukan institusi perbankan. Dalam hal ini, semua informasi pribadi nasabah beserta data keuangannya yang tercatat di bank, wajib dirahasiakan dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain.

Hal tersebut juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah menyangkut keuangan dan data pribadinya (PPATK, 2019).

Namun, untuk kepentingan perpajakan, pihak bank dapat memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah bank kepada otoritas pajak. Salah satu kepentingan perpajakan yang dimaksud ialah dalam hal dilakukannya penyidikan pajak.

Baca Juga:
Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21

Dalam proses penyidikan pajak, tindakan pembukaan rahasia bank memang dapat dilakukan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan (SE-06/2014) beserta Lampirannya.

Sebagai informasi, rahasia bank dapat merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Definisi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU No. 7/1992 tentang Perbankan s.t.d.t.d. UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Perbankan).

Dalam Lampiran SE-06/2014, pembukaan rahasia bank dalam proses penyidikan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Pertama, melalui permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44A UU Perbankan.

Baca Juga:
Memahami Jenis Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Pasal 44A UU Perbankan mengatur bank wajib memberikan keterangan mengenai informasi nasabah penyimpan berdasarkan permintaan, persetujuan, atau kuasa yang diberikan dari nasabah bank tersebut yang dibuat secara tertulis.

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Kedua, melalui permohonan izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 UU Perbankan dan Pasal 69 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Baca Juga:
Tiap Kanwil DJP Bakal Punya Forensik Digital, Pengawasan Lebih Tokcer

Sebagai informasi, Pasal 41 UU Perbankan juncto Pasal 69 UU OJK menyatakan OJK berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan.

Dalam proses pembukaan rahasia bank melalui permohonan izin tertulis, penyidik mengajukan usul permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank kepada atasan penyidik. Adapun permintaan izin tersebut dapat diajukan tanpa menyebutkan nomor rekening wajib pajak atau nasabah penyimpan.

Permintaan pembukaan data nasabah bank dilakukan dengan mencantumkan identitas wajib pajak/nasabah penyimpan sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung.

Baca Juga:
DJP Optimalkan Forensik Digital untuk Penyidikan, Seperti Apa?

Dokumen-dokumen pendukung yang dimaksud ialah kartu tanda penduduk (KTP), paspor, kartu keluarga, atau akte pendirian/perubahan perusahaan.

Dalam hal unit pelaksana penyidikan pajak adalah Kanwil Ditjen Pajak (DJP), Kepala Kanwil DJP mengajukan surat permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank melalui Direktur Intelijen dan Penyidikan.

Selanjutnya, Direktur Intelijen dan Penyidikan menindaklanjuti surat permintaan izin tertulis dengan menerbitkan nota dinas permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank yang disampaikan kepada Dirjen Pajak.

Baca Juga:
Hindari Penagihan Aktif, Fiskus Imbau WP Segera Lunasi Tunggakan Pajak

Apabila unit pelaksana penyidikan pajak adalah Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Direktur Intelijen dan Penyidikan mengajukan nota dinas permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank kepada Dirjen Pajak.

Nanti, Dirjen Pajak meneruskan usul permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank tersebut kepada Menteri Keuangan. Berikutnya, Menteri Keuangan mengajukan surat permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank kepada OJK.

Kemudian, OJK akan memerintahkan bank yang dimintai keterangan mengenai nasabah penyimpan untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan surat-surat serta bukti-bukti terkait dengan keadaan keuangan nasabah penyimpan kepada penyidik pajak yang bertugas.

Untuk diperhatikan, keterangan, surat, dan bukti mengenai keadaan keuangan nasabah yang diminta penyidik pajak harus dituangkan dalam surat permintaan keterangan atau barang bukti.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Kursifiskus 08 Mei 2022 | 14:18 WIB

dasar hukum terbaru adalah uu 9/2017 dan peraturan pelaksanaannya, proses permintaan tidak lagi melalui direktur inteldik (sekarang direktur gakum) tetapi langsung oleh kepala UPBP/kepala unit penyidikan, untuk bank tertentu sudah disediakan sistem elektronik terintegrasi (tidak ada lagi cetakan surat permohonan)

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 01 Mei 2024 | 13:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (4)

Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21

Selasa, 02 April 2024 | 10:15 WIB KELAS PPH PASAL 21 (3)

Memahami Jenis Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Senin, 18 Maret 2024 | 08:37 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tiap Kanwil DJP Bakal Punya Forensik Digital, Pengawasan Lebih Tokcer

Sabtu, 16 Maret 2024 | 09:00 WIB LAPORAN KINERJA DJP 2023

DJP Optimalkan Forensik Digital untuk Penyidikan, Seperti Apa?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB