Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Pembebasan PPh atas Penghasilan LN Dihapus, Program Khusus Disiapkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pembebasan PPh atas Penghasilan LN Dihapus, Program Khusus Disiapkan

Ilustrasi.

PUTRAJAYA, DDTCNews - Otoritas Pajak Malaysia (Inland Revenue Board/IRB) berencana menawarkan Program Pengiriman Uang dari Pendapatan Khusus (PKPP) kepada penduduk Malaysia yang memiliki pendapatan yang disimpan di luar negeri.

IRB dalam pernyataan resminya menyatakan rencana itu sejalan dengan usulan penghapusan pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan dari luar negeri yang telah disampaikan Menteri Keuangan Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam rencana APBN 2022. Rencananya, program itu akan diadakan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

"Tarif pajak bruto sebesar 3% akan dikenakan atas pendapatan yang dipulangkan," bunyi pernyataan tersebut, Selasa (16/11/2021).

Baca Juga: Biden Harap DPR Segera Sepakati Pajak Korporasi Minimum 15 Persen

IRB menyatakan tidak akan melakukan audit review, investigasi, atau penalti atas pendapatan yang dibawa selama periode PKPP. Semua pendapatan yang masuk akan diterima dengan itikad baik oleh IRB.

IRB menyebut kriteria mengikuti PKPP yakni pendapatan harus dibawa atau disetorkan selama periode program. Kemudian, wajib pajak harus membuat pernyataan untuk berpartisipasi dalam PKPP selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu.

Selain itu, pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan tata cara pembayaran normal yang ditentukan untuk tahun penetapan 2022 atau 2023. Meski demikian, program PKPP tidak mencakup penghasilan yang berasal dari Malaysia.

Baca Juga: Pariwisata Masih Megap-Megap, Otoritas Ini Tunda Lagi Pajak Turis

Setelah periode PKPP berakhir, IRB akan meninjau dan memeriksa informasi pendapatan wajib pajak Malaysia yang disimpan di luar negeri melalui perjanjian pertukaran informasi pajak dengan negara lain.

"Jika dalam pemeriksaan ditemukan bahwa penghasilan yang disimpan di luar negeri yang berasal dari Malaysia tidak dilaporkan, dapat dikenakan penetapan tambahan beserta sanksi sesuai dengan UU Pajak Penghasilan," bunyi pernyataan IRB, dilansir malaymail.com.

IRB kemudian mengimbau wajib pajak bersiap mengikuti program PKPP untuk memperbarui data pendapatan yang dilaporkan.

Baca Juga: Kenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam pembacaan rencana APBN 2022 mengusulkan penghapusan pembebasan PPh atas pendapatan yang diperoleh dari luar negeri mulai 2022. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, seperti yang telah dilakukan Singapura dan Hongkong. (sap)

Topik : pajak internasional, PPh orang pribadi, pembebasan PPh, Malaysia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ingin Bangun 11 Pabrik Cip di AS, Samsung Minta Keringanan Pajak

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:00 WIB
SPANYOL

Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

Sabtu, 30 Juli 2022 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Usulan Pajak Minimum Senat AS Ditolak Industri, Tapi Didukung Ritel

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat