Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pembebasan Bea Masuk dan PDRI Alkes Tembus Rp799 Miliar

A+
A-
1
A+
A-
1
Pembebasan Bea Masuk dan PDRI Alkes Tembus Rp799 Miliar

Petugas menurunkan Alat Kesehatan (alkes) COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (17/8/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) memberikan insentif pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas pengadaan alat kesehatan (alkes) atau barang yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp799 miliar hingga 31 Juli 2021.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat mengatakan insentif diberikan untuk aktivitas impor alat kesehatan dengan nilai Rp4 triliun. Jenis barang yang paling banyak diimpor yakni reagent PCR, masker (bedah, nonbedah, N95), ventilator, alat pelindung diri (APD), obat-obatan, mesin in vitro untuk uji laboratorium, dan virus transfer media.

"Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain pemenuhan kebutuhan segera dan ketersediaan produsen di dalam negeri," katanya, Kamis (19/8/2021).

Baca Juga: Siap-Siap! Insentif untuk Perusahaan KITE IKM Bakal Diperluas

Syarif mengatakan Kementerian Keuangan melalui DJBC telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendukung ketersediaan alat kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak Maret 2020.

Menurutnya, penentuan jenis barang yang diberikan insentif tersebut berdasarkan pada masukan Kementerian Kesehatan dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Dia menjelaskan pemerintah pada awal pandemi mulai memberikan insentif fiskal atas impor 73 jenis barang melalui PMK 34/2020. Setelah melalui beberapa kali perubahan, saat ini terdapat 26 kelompok barang yang memperoleh insentif sesuai dengan PMK 92/2021.

Baca Juga: Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Menurut Syarif, PCR test menjadi salah satu jenis barang yang secara konsisten diberikan insentif kepabeanan sejak Maret 2020. Melalui insentif tersebut, dia berharap kebutuhan PCR test di dalam negeri tercukupi dengan harga yang murah untuk kebutuhan testing dan tracing Covid-19.

Insentif juga diberikan pada jenis barang lain yang dibutuhkan untuk proses testing PCR, di antaranya PCR test reagent, swab, virus transfer media, dan in vitro diagnostic equipment. Kemudian pada awal Juli 2021, pemerintah mulai memberikan fasilitas terhadap impor oksigen, oxyigen concentrator, oxygen generator, tabung oksigen, dan regulator. Pemberian fasilitas impor disesuaikan dengan permintaan yang meningkat.

"Selain insentif fiskal juga diberikan insentif prosedural berupa percepatan pengeluaran barang impor, dan penyederhanaan perizinan tata niaga impor. [Insentif ini] dapat diberikan oleh BNPB dengan pengajuan permohonan secara elektronik melalui Online Single Submission di laman www.insw.go.id," ujar Syarif.

Baca Juga: Insentif Fiskal untuk Impor Vaksin dan Alkes Sudah Tembus Rp1 Triliun

Syarif menambahkan masih banyak insentif fiskal lain yang juga memberikan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, selain yang diatur dalam PMK 92/2020 jo PMK 92/2021.

Misalnya, insentif kepabeanan untuk pengadaan obat-obatan melalui PMK 102/2007 serta insentif bea masuk ditanggung pemerintah untuk industri strategis yang terdampak Covid-19, khususnya sektor industri farmasi dan alat kesehatan melalui PMK 68/2021.

Kemudian, insentif atas impor barang hibah/hadiah untuk ibadah/amal/sosial melalui PMK 70/2012 serta fasilitas untuk impor vaksin Covid-19 melalui PMK 188/2020. (sap)

Baca Juga: Soal Pemeriksaan Kelayakan Penerima Tax Holiday, BPK Temukan Isu Ini

Topik : fasilitas impor, insentif fiskal, impor alat kesehatan, insentif impor

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 11 Februari 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon PPN Diperpanjang, Sri Mulyani: Ringankan Masyarakat Beli Rumah

Kamis, 10 Februari 2022 | 14:30 WIB
PMK 6/2022

Belum Peroleh Insentif Tahun Lalu, Rumah Bisa Dapat PPN DTP Tahun Ini

Selasa, 08 Februari 2022 | 14:49 WIB
PMK 6/2022

PKP Harus Daftar untuk Dapat Insentif PPN Rumah DTP, Simak Detailnya

Selasa, 08 Februari 2022 | 14:00 WIB
PMK 5/2022

Diskon PPnBM Hingga 100% untuk Mobil LCGC, Simak Pernyataan Kemenkeu

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP