Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Pembaruan Kode Cap Fasilitas PPN di Aplikasi e-Faktur, Ini Kata DJP

A+
A-
14
A+
A-
14
Pembaruan Kode Cap Fasilitas PPN di Aplikasi e-Faktur, Ini Kata DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan menyesuaikan aplikasi e-faktur dengan peraturan terbaru pajak pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (16/5/2022).

Salah satu penyesuaiannya menyangkut ketentuan pemberian fasilitas PPN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan keterangan atau kode cap fasilitas PPN akan terus diperbarui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbit.

“Keterangan atau kode cap dari fasilitas tidak dipungut, DTP (ditanggung pemerintah), atau dibebaskan akan diperbarui sesuai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan di aplikasi e-faktur,” ujarnya.

Baca Juga: Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Seperti diketahui, ketentuan mengenai pemberian fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN telah dimuat dalam Pasal 16B UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Fasilitas diberikan untuk kegiatan di kawasan tertentu dalam daerah pabean, penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) tertentu, impor BKP tertentu, pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Perincian pemberian fasilitas tidak dipungut sebagian/seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan PP yang dimaksud.

Baca Juga: Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Selain mengenai pembaruan keterangan atau kode cap dari fasilitas PPN, ada pula bahasan terkait dengan serapan anggaran pemberian insentif pajak. Kemudian, ada pula ulasan tentang reformasi perpajakan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Sinkronisasi Kode Cap pada Aplikasi e-Faktur

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan seiring dengan adanya pembaruan aplikasi e-faktur, PKP nantinya perlu melakukan sinkronisasi kode cap. Dengan demikian, aplikasi e-faktur tetap sesuai dengan ketentuan terbaru.

“Silakan lakukan sinkronisasi kode cap melalui menu Referensi > Sinkron Kode Cap di aplikasi saat hendak membuat faktur pajak dimaksud agar keterangan menjadi ter-update,” kata Neilmaldrin.

Baca Juga: PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Sebagai informasi, sesuai dengan Pasal 20 PER-03/PJ/2022, keterangan mengenai PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, dibebaskan, atau DTP serta peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mendasarinya harus diberikan pada faktur pajak melalui aplikasi e-faktur. (DDTCNews)

Pemanfaatan Insentif Pajak

Pemerintah mencatat hingga 28 April 2022, pemanfaatan insentif perpajakan pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru Rp500 miliar. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pemanfaatan insentif perpajakan yang relatif sepi disebabkan tren pemulihan ekonomi.

“Yang belum pulih menjadi fokus pada 2022. Kalau ternyata dia pulih lebih cepat maka pemanfaatan insentif makin berkurang. Itu pertanda yang baik," katanya.

Baca Juga: Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Febrio menuturkan alokasi anggaran insentif perpajakan tercakup dalam klaster penguatan pemulihan ekonomi dalam program PEN. Secara umum, realisasi anggaran pada klaster tersebut juga tergolong masih rendah, yaitu Rp9,22 triliun atau 5,2% dari pagu Rp178,32 triliun. (DDTCNews)

Dampak Reformasi Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia kini dikenal karena berani melakukan reformasi perpajakan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, langkah reformasi tidak hanya akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan, tetapi juga kredibilitas APBN.

"[Indonesia] cukup memiliki reputasi karena bahkan di tengah-tengah pandemi kita melakukan reformasi di bidang pajak yang luar biasa," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2

Aplikasi M-Pajak

DJP kembali mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi M-Pajak. Melalui unggahannya di media sosial Twitter, DJP menyebut aplikasi M-Pajak akan memudahkan masyarakat memperoleh layanan perpajakan. Layanan perpajakan dapat dinikmati dengan mudah melalui gawai.

Salah satu fitur yang disediakan adalah pencatatan UMKM dan surat keterangan PP 23/2018. Kedua fitur itu ditambahkan untuk mempermudah wajib pajak UMKM. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Rancang Target Penerimaan Pajak 2023, Sri Mulyani: Kami Akan Hati-Hati
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, e-faktur, faktur pajak, PPN, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perhatian! Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Berakhir Hari Ini

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:22 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN

Ekspor Barang Pindahan Tidak Kena Bea Keluar, Bagaimana Ketentuannya?

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Dapat Surat Imbauan Tapi Tidak Ikut PPS, DJP Akan Tindaklanjuti

Kamis, 30 Juni 2022 | 15:47 WIB
PERPRES 98/2022

Perpres Revisi APBN 2022 Terbit, Target Perpajakan Resmi Naik

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2