Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Pembaruan Kode Cap Fasilitas PPN di Aplikasi e-Faktur, Ini Kata DJP

A+
A-
21
A+
A-
21
Pembaruan Kode Cap Fasilitas PPN di Aplikasi e-Faktur, Ini Kata DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan menyesuaikan aplikasi e-faktur dengan peraturan terbaru pajak pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (16/5/2022).

Salah satu penyesuaiannya menyangkut ketentuan pemberian fasilitas PPN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan keterangan atau kode cap fasilitas PPN akan terus diperbarui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbit.

“Keterangan atau kode cap dari fasilitas tidak dipungut, DTP (ditanggung pemerintah), atau dibebaskan akan diperbarui sesuai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan di aplikasi e-faktur,” ujarnya.

Baca Juga: Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Seperti diketahui, ketentuan mengenai pemberian fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN telah dimuat dalam Pasal 16B UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Fasilitas diberikan untuk kegiatan di kawasan tertentu dalam daerah pabean, penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) tertentu, impor BKP tertentu, pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Perincian pemberian fasilitas tidak dipungut sebagian/seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan PP yang dimaksud.

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Selain mengenai pembaruan keterangan atau kode cap dari fasilitas PPN, ada pula bahasan terkait dengan serapan anggaran pemberian insentif pajak. Kemudian, ada pula ulasan tentang reformasi perpajakan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Sinkronisasi Kode Cap pada Aplikasi e-Faktur

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan seiring dengan adanya pembaruan aplikasi e-faktur, PKP nantinya perlu melakukan sinkronisasi kode cap. Dengan demikian, aplikasi e-faktur tetap sesuai dengan ketentuan terbaru.

“Silakan lakukan sinkronisasi kode cap melalui menu Referensi > Sinkron Kode Cap di aplikasi saat hendak membuat faktur pajak dimaksud agar keterangan menjadi ter-update,” kata Neilmaldrin.

Baca Juga: Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sebagai informasi, sesuai dengan Pasal 20 PER-03/PJ/2022, keterangan mengenai PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, dibebaskan, atau DTP serta peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mendasarinya harus diberikan pada faktur pajak melalui aplikasi e-faktur. (DDTCNews)

Pemanfaatan Insentif Pajak

Pemerintah mencatat hingga 28 April 2022, pemanfaatan insentif perpajakan pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru Rp500 miliar. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pemanfaatan insentif perpajakan yang relatif sepi disebabkan tren pemulihan ekonomi.

“Yang belum pulih menjadi fokus pada 2022. Kalau ternyata dia pulih lebih cepat maka pemanfaatan insentif makin berkurang. Itu pertanda yang baik," katanya.

Baca Juga: Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Febrio menuturkan alokasi anggaran insentif perpajakan tercakup dalam klaster penguatan pemulihan ekonomi dalam program PEN. Secara umum, realisasi anggaran pada klaster tersebut juga tergolong masih rendah, yaitu Rp9,22 triliun atau 5,2% dari pagu Rp178,32 triliun. (DDTCNews)

Dampak Reformasi Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia kini dikenal karena berani melakukan reformasi perpajakan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, langkah reformasi tidak hanya akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan, tetapi juga kredibilitas APBN.

"[Indonesia] cukup memiliki reputasi karena bahkan di tengah-tengah pandemi kita melakukan reformasi di bidang pajak yang luar biasa," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Aplikasi M-Pajak

DJP kembali mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi M-Pajak. Melalui unggahannya di media sosial Twitter, DJP menyebut aplikasi M-Pajak akan memudahkan masyarakat memperoleh layanan perpajakan. Layanan perpajakan dapat dinikmati dengan mudah melalui gawai.

Salah satu fitur yang disediakan adalah pencatatan UMKM dan surat keterangan PP 23/2018. Kedua fitur itu ditambahkan untuk mempermudah wajib pajak UMKM. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, e-faktur, faktur pajak, PPN, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 16:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beri Kemudahan, Ini Ketentuan Pemindahbukuan Pakai e-Pbk DJP Online

Jum'at, 25 November 2022 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Realisasi Sudah Sentuh 98,9%, Menkeu: Kinerja PNBP akan Lampaui Target

Jum'at, 25 November 2022 | 16:15 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Artikel Panduan Pajak Berbahasa Inggris? Akses Perpajakan ID

Jum'at, 25 November 2022 | 16:00 WIB
TIPS METERAI

Cara Refund Kuota Meterai Elektronik

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP