Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pelajaran dari Penerapan Kepatuhan Kooperatif di Negara Lain

A+
A-
6
A+
A-
6
Pelajaran dari Penerapan Kepatuhan Kooperatif di Negara Lain

KEPATUHAN kooperatif merupakan paradigma kepatuhan yang menjunjung tinggi jalinan kerja sama otoritas pajak dan wajib pajak. Oleh karena itu, langkah awal yang dapat menjadi fondasi penentu kesuksesan penerapannya terletak pada bagaimana interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak dijalankan.

Edisi kelas kepatuhan pajak sebelumnya telah menjabarkan lima prinsip yang harus dipenuhi dalam interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak agar kepatuhan kooperatif dapat terlaksana dengan baik. Anda dapat menyimaknya dalam artikel ‘Faktor Penentu Keberhasilan Kepatuhan Kooperatif’.

Guna memberikan gambaran penerapan kapatuhan koperatif yang lebih terperinci, edisi kali ini akan mengulas hasil studi komparasi terhadap lebih dari 20 negara yang telah mengimplementasikan kepatuhan kooperatif.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Studi ini dilakukan oleh Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, dan Denny Vissaro yang telah dimuat dalam buku ‘Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak’. Anda dapat mengunduh buku tersebut secara gratis di sini.

Berdasarkan hasil studi tersebut setidaknya terdapat 12 pelajaran yang dapat diambil. Pertama, pada umumnya perubahan paradigma menuju kepatuhan kooperatif berangkat dari adanya keinginan untuk memperbaiki hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Sebagai contoh, Rusia menerapkan program horizontal monitoring karena ingin memperbaiki pelayanan dan prosedur banding serta menggunakan teknologi secara lebih intens dalam sistem pajak (International Tax Review, 2013)

Baca Juga: Ditjen Pajak Diminta Gencar Periksa Influencer, Begini Respons Taxmin

Di sisi lain, Australia mengimplementasikan program Annual Compliance Arrangement (ACA) sebagai jawaban dari keluhan wajib pajak tentang tingginya ketidakpastian, biaya kepatuhan, dan rendahnya pendekatan komersil dari Australian Tax Office (ATO) (Bronzewska, 2006).

Kedua, implementasi kepatuhan kooperatif mensyaratkan adanya komunikasi dan dialog yang intens antara wajib pajak dan otoritas pajak. Contohnya, ruang lingkup program ACA di Australia meliputi dialog antara wajib pajak dan ATO terkait risiko pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

Ketiga, kepatuhan kooperatif pada umumnya diterapkan sebelum tahap pelaporan pajak. Sebagai contoh, Amerika Serikat menerapkan Compliance Assurance Program (CAP). Ini merupakan metode untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan isu pajak melalui interaksi yang kooperatif dan transparan antara otoritas pajak dengan wajib pajak kriteria tertentu sebelum mengisi SPT.

Baca Juga: Pegawai Kantor Pajak Mulai Terjun ke Lapangan, Simak Penjelasan DJP

Keempat, program kepatuhan kooperatif pada umumnya hanya diberikan untuk wajib pajak tertentu dengan kriteria yang cukup objektif, misalkan skala usaha ataupun kompleksitas sistem pajak yang mereka hadapi.

Contohnya di Irlandia, kepatuhan kooperatif hanya berlaku untuk wajib pajak badan besar yang berada di bawah pengelolaan Revenue’s Large Cases Division. Sementara itu, Belanda menawarkan program kepatuhan kooperatif kepada wajib pajak badan besar maupun usaha kecil menengah tetapi dengan format dan pendekatan yang berbeda (OECD, 2013).

Kelima, desain, prosedur, serta sasaran dari program kepatuhan kooperatif haruslah mempertimbangkan jumlah dan kapabilitas pegawai otoritas pajak. Pentingnya pengelolaan program ini juga mendorong dibentuknya unit organisasi baru, seperti pengelolaan kepatuhan kooperatif oleh Customer Relationship Manager (bagian dari Large Business Directorate) di Inggris (gov.uk, 2016)

Baca Juga: Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Keenam, implementasi program kepatuhan kooperatif biasanya dilakukan dalam bentuk langkah yang bertahap. Hal ini seperti dijumpai pada program horizontal monitoring di Belanda yang terdiri atas lima tahapan yaitu client profile, horizontal monitoring meeting, compliance scan, tax control and monitoring, serta improvement of tax control and monitoring.

Ketujuh, pada umumnya program kepatuhan kooperatif dimulai dengan melakukan pilot project. Hal ini lantaran, adanya pilot project yang hanya menyasar sebagian kecil wajib pajak pilihan dapat memberikan input terkait tepat atau tidaknya desain kebijakan yang dilakukan pemerintah (OECD, 2013).

Kedelapan, paradigma kepatuhan kooperatif pada hakikatnya bisa dituangkan dalam satu program khusus maupun dalam beberapa program sekaligus. Contohnya, seperti Rusia dan Belanda yang menerapkan horizontal monitoring sebagai program khusus (Bronzewska, 2006).

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kesembilan, penetapan pola keterlibatan wajib pajak dalam implementasi paradigma kepatuhan kooperatif. Banyak negara, diantaranya seperti Australia, Denmark, Belanda, dan Irlandia menetapkan wajib pajak dengan kriteria tertentu bisa secara sukarela terlibat dalam program kepatuhan kooperatif.

Sementara itu, Singapura, Norwegia, Selandia Baru, dan Swedia mengatur wajib pajak yang terlibat hanyalah mereka yang dipilih oleh otoritas pajak. Di sisi lain, Australia memilih untuk tidak melibatkan wajib pajak dengan risiko tinggi ke dalam program ACA.

Kesepuluh, kepatuhan kooperatif mensyaratkan adanya pengungkapan informasi dan keterbukaan dari wajib pajak. Sebagai contoh, pengungkapan informasi menjadi sesuatu yang bersifat wajib bagi wajib pajak Austria. Pasalnya, wajib pajak Austria yang tidak memberikan informasi yang relevan terkait dengan dokumen strategis tentang organisasi, sistem akuntansi, hingga dokumentasi transfer pricing di Austria, akan dikeluarkan dari program (OECD, 2013).

Baca Juga: Pakai Cara Ini, DJP Bisa Tahu Daftar Belanja WNI di Luar Negeri

Kesebelas, adanya kepatuhan kooperatif telah memberikan manfaat nyata bagi wajib pajak maupun otoritas. Sebagai contoh, ACA di Australia telah berhasil mengurangi biaya kepatuhan dan potensi sengketa wajib pajak

Kedua belas, salah satu kesulitan untuk mewujudkan hubungan kepatuhan bersifat kooperatif adalah keengganan sebagian besar wajib pajak, yang pada umumnya adalah wajib pajak kecil dan menengah, untuk memiliki interaksi yang intens dengan otoritas pajak.

Pasalnya, bagi mereka berhubungan dengan otoritas pajak adalah sesuatu yang perlu diminimalkan. Hal ini menunjukkan alasan program kepatuhan kooperatif tidak harus diimplementasikan kepada setiap kelompok wajib pajak.*

Baca Juga: Baru Beroperasi, 18 KPP Madya Ini Raup Penerimaan Pajak Rp42,7 Triliun

Topik : kelas pajak, kepatuhan pajak, kepatuhan kooperatif, cooperative compliance, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 09 September 2021 | 15:23 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Minta Saran Wajib Pajak, Anda Dapat Email Survei Online?

Kamis, 09 September 2021 | 13:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Lapor SPT Masa PPN Tidak Benar, Tersangka Diserahkan ke Kejari

Rabu, 08 September 2021 | 19:35 WIB
INSENTIF PAJAK

Awasi WP Penerima Insentif Pajak, Ini Imbauan DJP Soal Pengisian Data

Rabu, 08 September 2021 | 08:24 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Wajib Pajak Belum Diaudit Memiliki Risiko Kepatuhan Lebih Tinggi

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini