Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pekerja Bergaji di Atas Rp3,5 Juta Bisa Dapat Subsidi Gaji, Asalkan...

A+
A-
1
A+
A-
1
Pekerja Bergaji di Atas Rp3,5 Juta Bisa Dapat Subsidi Gaji, Asalkan...

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16/2021 yang mengatur pemberian subsidi gaji/upah bagi pekerja berpenghasilan maksimum Rp3,5 juta per bulan yang terdampak pandemi Covid-19.

Namun, Ida juga memberikan pengecualian batasan gaji jika nominal upah minimum kabupaten/kota (UMK) di atas Rp3,5 juta per bulan. Pada kasus ini, syarat maksimum gaji pekerja akan mengacu pada UMR yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

"Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMK lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji/upah...menjadi paling banyak sebesar UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh," bunyi Pasal 3A ayat (3) beleid tersebut, dikutip pada Jumat (29/7/2021).

Baca Juga: Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Sebelumnya, Permenaker 16/2021 mengatur lima kriteria pekerja yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh subsidi upah. Salah satu kriterianya tersebut antara lain memiliki gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Pada kabupaten/kota yang tidak menetapkan UMK maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Ida memerinci 29 kabupaten/kota dari 6 provinsi yang mempunyai UMK lebih besar dari Rp3,5 juta sehingga batasannya dibulatkan ke atas. Pada 6 kota di DKI Jakarta, tercatat UMP-nya senilai Rp4,41 juta sehingga batas maksimum gaji pekerja penerima subsidi upah menjadi Rp4,5 juta.

Baca Juga: Lagi-Lagi Streamer asal China Mengelak Pajak, Kena Sanksi Rp239 Miliar

Pada 6 kabupaten/kota di Banten yang seluruh UMK-nya di atas Rp3,5 juta, ditetapkan pembulatan ke atas batas maksimum gaji pekerja berkisar Rp3,9 juta—Rp4,4 juta. Untuk 8 kabupaten/kota di Jawa Barat, batasan maksimum gaji pekerja ditetapkan Rp3,8 juta—Rp4,8 juta.

Pada 5 kabupaten/kota di Jawa Timur, batas maksimum gaji pekerja penerima subsidi upah ditetapkan senilai Rp4,3 juta—Rp4,4 juta. Lalu, pada 2 kabupaten/kota di Kepulauan Riau, batas maksimum gajinya adalah Rp3,7 juta—Rp4,2 juta.

Di Kabupaten Boven Digoel yang tidak memiliki UMK mengacu pada UMP Papua senilai Rp3,51 juta sehingga dibulatkan menjadi Rp3,6 juta. Kota Jayapura yang memiliki UMK Rp3,65 juta, batas maksimum gaji pekerja yang memperoleh subsidi upah dibulatkan menjadi Rp3,7 juta.

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Selain kriteria gaji, pekerja penerima subsidi upah juga harus seorang warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. Pekerja juga merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021.

Selain itu, pekerja bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 sesuai penetapan pemerintah. Lalu, subsidi upah mengutamakan pekerja yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, perdagangan, serta jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah...diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro," bunyi beleid tersebut.

Baca Juga: Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

Permenaker 16/2021 menyebut pemerintah akan memberikan subsidi upah senilai Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus. Adapun anggaran yang disiapkan untuk stimulus subsidi upah tahun ini senilai Rp8,8 triliun. (rig)

Topik : permenaker 16/2021, subsidi gaji, subsidi upah, bantuan sosial, menaker ida fauziyah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Juni 2022 | 19:00 WIB
APLIKASI PAJAK

Kepdirjen Belum Dicabut, PKP Dapat Terus Gunakan e-Faktur Host to Host

Kamis, 23 Juni 2022 | 18:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Soal Juknis Pembetulan dan Pembatalan Suket PPS, Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Kamis, 23 Juni 2022 | 15:37 WIB
KEBIJAKAN MONETER

BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5 Persen

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini