Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pekerja Bergaji di Atas Rp3,5 Juta Bisa Dapat Subsidi Gaji, Asalkan...

A+
A-
1
A+
A-
1
Pekerja Bergaji di Atas Rp3,5 Juta Bisa Dapat Subsidi Gaji, Asalkan...

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16/2021 yang mengatur pemberian subsidi gaji/upah bagi pekerja berpenghasilan maksimum Rp3,5 juta per bulan yang terdampak pandemi Covid-19.

Namun, Ida juga memberikan pengecualian batasan gaji jika nominal upah minimum kabupaten/kota (UMK) di atas Rp3,5 juta per bulan. Pada kasus ini, syarat maksimum gaji pekerja akan mengacu pada UMR yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

"Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMK lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji/upah...menjadi paling banyak sebesar UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh," bunyi Pasal 3A ayat (3) beleid tersebut, dikutip pada Jumat (29/7/2021).

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sebelumnya, Permenaker 16/2021 mengatur lima kriteria pekerja yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh subsidi upah. Salah satu kriterianya tersebut antara lain memiliki gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Pada kabupaten/kota yang tidak menetapkan UMK maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Ida memerinci 29 kabupaten/kota dari 6 provinsi yang mempunyai UMK lebih besar dari Rp3,5 juta sehingga batasannya dibulatkan ke atas. Pada 6 kota di DKI Jakarta, tercatat UMP-nya senilai Rp4,41 juta sehingga batas maksimum gaji pekerja penerima subsidi upah menjadi Rp4,5 juta.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Pada 6 kabupaten/kota di Banten yang seluruh UMK-nya di atas Rp3,5 juta, ditetapkan pembulatan ke atas batas maksimum gaji pekerja berkisar Rp3,9 juta—Rp4,4 juta. Untuk 8 kabupaten/kota di Jawa Barat, batasan maksimum gaji pekerja ditetapkan Rp3,8 juta—Rp4,8 juta.

Pada 5 kabupaten/kota di Jawa Timur, batas maksimum gaji pekerja penerima subsidi upah ditetapkan senilai Rp4,3 juta—Rp4,4 juta. Lalu, pada 2 kabupaten/kota di Kepulauan Riau, batas maksimum gajinya adalah Rp3,7 juta—Rp4,2 juta.

Di Kabupaten Boven Digoel yang tidak memiliki UMK mengacu pada UMP Papua senilai Rp3,51 juta sehingga dibulatkan menjadi Rp3,6 juta. Kota Jayapura yang memiliki UMK Rp3,65 juta, batas maksimum gaji pekerja yang memperoleh subsidi upah dibulatkan menjadi Rp3,7 juta.

Baca Juga: Pengadilan Sebut Skema Insentif Pajak Untuk Korporasi Langgar Aturan

Selain kriteria gaji, pekerja penerima subsidi upah juga harus seorang warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. Pekerja juga merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021.

Selain itu, pekerja bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 sesuai penetapan pemerintah. Lalu, subsidi upah mengutamakan pekerja yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, perdagangan, serta jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah...diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro," bunyi beleid tersebut.

Baca Juga: 15 Ekonom Peraih Nobel Dukung 'Tax The Rich' Ala Joe Biden

Permenaker 16/2021 menyebut pemerintah akan memberikan subsidi upah senilai Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus. Adapun anggaran yang disiapkan untuk stimulus subsidi upah tahun ini senilai Rp8,8 triliun. (rig)

Topik : permenaker 16/2021, subsidi gaji, subsidi upah, bantuan sosial, menaker ida fauziyah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 16:30 WIB
THAILAND

Pikat Ekspatriat Kaya Raya, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Kamis, 16 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Manfaat Pengenaan PPN Produk Digital Tidak Hanya Soal Penerimaan

Kamis, 16 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diterapkan Tahun Depan, Cukai Kantong Plastik Dipatok Rp700/Lembar

Kamis, 16 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Mulai Oktober, Otoritas Wajibkan Produk Rokok Ditempel Stempel Khusus

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa