Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

PBB Rancang Panduan Pencegahan Sengketa Pajak Bagi Negara Berkembang

A+
A-
0
A+
A-
0
PBB Rancang Panduan Pencegahan Sengketa Pajak Bagi Negara Berkembang

Ilustrasi.

NEW YORK, DDTCNews – PBB melalui Komite Perpajakan atau UN Tax Committee merancang panduan baru perihal pencegahan dan penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam Handbook on Dispute Avoidance and Resolution.

"Handbook ini bertujuan untuk memberikan panduan mengenai beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mencegah sengketa perpajakan serta menyelesaikan sengketa perpajakan yang muncul," bunyi bab 1 dari handbook tersebut, dikutip Jumat (23/4/2021).

Komite menjelaskan panduan tersebut disusun dengan fokus untuk membantu negara berkembang dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak. Apalagi sengketa pajak tidak bisa sepenuhnya dihindari, terutama ketika bersinggungan dengan transaksi lintas batas yurisdiksi.

Baca Juga: Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Mengingat sengketa pajak tidak bisa sepenuhnya dihindari, komite memandang perlu ada suatu sistem yang didesain meminimalisasi timbulnya sengketa. Bila sengketa tetap muncul, perlu ada sistem yang mampu menyelesaikan sengketa secara adil dan efektif.

Isu sengketa pajak adalah masalah besar yang harus dihadapi negara berkembang. Tak seperti negara maju, negara berkembang menghadapi dua masalah sekaligus yakni kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan investasi asing.

Penyelesaian sengketa pajak sesungguhnya telah difasilitasi melalui mutual agreement procedure (MAP). Namun, kapabilitas negara berkembang dalam menerapkan MAP masih rendah akibat kurangnya pengalaman.

Baca Juga: Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

"Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas untuk menghadapi masalah perpajakan yang kompleks menandakan banyak isu yang sesungguhnya tidak dapat diselesaikan secara memadai," tulis komite pada Bab 1 handbook.

Saat ini, baru Bab 1 dari Handbook on Dispute Avoidance and Resolution yang telah disetujui oleh UN Tax Committee. Nanti, handbook tersebut akan terdiri dari 6 bab yang bisa menjadi pegangan bagi negara berkembang dalam membangun sistem pencegahan dan penyelesaian sengketa secara efektif. (rig)

Baca Juga: Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini
Topik : amerika serikat, pbb, sengketa pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 14:30 WIB
FILIPINA

Pemerintah Matangkan Pemajakan Orang Kaya Ala Duterte

Rabu, 22 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan

Rabu, 22 September 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Petakan 6 Tantangan Pungut PPN PMSE, Apa Saja?

Rabu, 22 September 2021 | 09:00 WIB
PAKISTAN

Tak Punya NPWP, Warga Bisa Kena Blokir Telepon Hingga Listrik

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan