Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Patroli Laut DJBC Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp906 Miliar

A+
A-
1
A+
A-
1
Patroli Laut DJBC Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp906 Miliar

Ilustrasi. Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai. (foto: beacukai.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea Cukai (DJBC) menyebutkan kegiatan penegahan barang yang dilakukan petugas patroli laut sepanjang tahun lalu berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp906,15 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan DJBC telah melakukan 321 kali kegiatan patroli laut sepanjang 2021. Dari kegiatan tersebut, barang yang berhasil ditegah mencapai Rp3,56 triliun.

"Kegiatan pengawasan laut DJBC tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi dan mengamankan wilayah perairan Indonesia dari tindakan penyelundupan yang dapat merugikan negara," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (6/1/2022).

Baca Juga: Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Nirwala menuturkan DJBC menjadi instansi yang diamanatkan undang-undang untuk mengamankan hak-hak keuangan negara. Menurutnya, peran DJBC tergolong strategis dalam menjaga wilayah perbatasan mengingat kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, DJBC terus melakukan pengawasan laut melalui patroli laut fiskal yang dilakukan dengan skema mandiri, terpadu, atau secara terkoordinasi.

Patroli laut berskema mandiri merupakan kegiatan patroli laut yang dilaksanakan satuan kerja vertikal DJBC yang memiliki wilayah pengawasan laut dan dilaksanakan sepanjang tahun. DJBC juga telah menggelar operasi patroli laut dengan skema terpadu yang dilaksanakan secara serentak.

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Operasi tersebut dikenal dengan sandi operasi patroli laut terpadu Bea Cukai Jaring Sriwijaya (JS) dan Jaring Wallacea (JW) yang terbagi menjadi dua periode di semester I dan semester II/2021. Dalam operasi tersebut, DJBC mengerahkan beberapa unsur di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Selain itu, DJBC juga menggelar koordinasi operasi patroli laut dengan aparat penegak hukum lainnya. DJBC menandatangani perjanjian kerja sama bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Hubungan Laut, dan Korpolairud Baharkam Polri.

Dalam praktiknya, Nirwala memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan karena setiap institusi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai undang-undang.

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

"Kegiatan ini juga sebagai implementasi konsep unity of effort yang telah berjalan lama dan semakin baik serta tidak pernah terjadi adanya tumpang tindih kewenangan dalam rangka penegakan hukum di laut," ujarnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : djbc, patroli laut, penegahan barang, kerugian negara, bea, cukai, patroli fiskal, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 26 Januari 2023 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Sebut Belanja PC-PEN Tembus Rp1.645 Triliun dalam 3 Tahun

Kamis, 26 Januari 2023 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

PMK 161/2022 Berlaku Mulai 13 Februari, DJBC Ingatkan Pengusaha BKC

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T