DAMPAK PERANG DAGANG

Pangkas Pajak, Ini Rencana China Gairahkan Industri Otomotif

Kurniawan Agung Wicaksono | Selasa, 30 Oktober 2018 | 16:33 WIB
Pangkas Pajak, Ini Rencana China Gairahkan Industri Otomotif

Ilustrasi. (DDTCNews - foto: Daxue Research Hong Kong)

JAKARTA, DDTCNews – Setelah terkena dampak perang dagang China dan Amerika Serikat, industri otomotif di China mendapat angin segar rencana pemangkasan pajak pembelian mobil hingga 50%.

Badan perencanaan ekonomi tinggi China telah mengusulkan pemangkasan separuh pajak pembelian mobil dari 10% menjadi 5%. Menurut sumber internal, seperti dilansir dari Bloomberg, pemangkasan berlaku untuk mobil dengan mesin tidak lebih besar dari 1,6 liter.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China yang juga menjadi regulator utama telah mengajukan rencana tersebut, tapi belum menghasilkan keputusan apapun. Pertimbangan pemangkasan pajak ini tidak lain lagi untuk menghidupkan pasar otomotif yang lesu.

Baca Juga:
Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

“Menurut orang-orang yang akrab dengan masalah ini, [rencana pemangkasan pajak] memberikan dukungan kepada industri kunci yang telah dirusak oleh perang dagang dengan Amerika Serikat (AS),” demikian informasi yang dilansir pada Selasa (30/10/2018).

Saham perusahaan pembuat mobil pun terpantau mengalami lonjakan setelah ada informasi rencana pemangkasan pajak tersebut. Saham pembuat mobil China, seperti Great Wall Motor Co dan Geely Automobile Holdings Ltd mengalami kenaikan lebih dari 6%.

Bagaimanapun, langkah ini akan membantu menopang pasar otomotif terbesar di dunia yang menghadapi penurunan pertamanya dalam lebih dari dua dekade. Peningkatan tensi perang dagang juga telah membuat Volkswagen, Ford dan Renault SA menurunkan proyeksi penjualan.

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Menurut data Asosiasi Mobil Penumpang di China, pembelian mobil penumpang oleh dealer menurun 13% menjadi 1,9 juta unit pada September. Selama sembilan bulan pertama tahun ini, pengiriman turun 1,1%.

Perlambatan penjualan di China hanyalah salah satu tantangan yang dihadapi industri yang juga berkutat dengan ketatnya uji emisi yang ketat dan munculnya mobil listrik. Daimler, pembuat mobil mewah terbesar di dunia juga telah mengalami efek tantangan industri ini.

Seperti diketahui, China melakukan pemotongan serupa pada September 2015. Jika stimulus diumumkan dalam beberapa minggu mendatang, melihat pengalaman 2015, akan ada ekspektasi penjualan yang lebih tinggi pada tahun depan. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Senin, 22 April 2024 | 12:07 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara