BRASIL

Pangkas Pajak BBM, Pemerintah Ingin Amandemen Konstitusi

Muhamad Wildan | Senin, 07 Februari 2022 | 14:00 WIB
Pangkas Pajak BBM, Pemerintah Ingin Amandemen Konstitusi

Ilustrasi.

BRASILIA, DDTCNews - Brasil berencana melakukan amandemen atas konstitusinya guna memperbolehkan pemerintah negara bagian dan pemerintah federal menurunkan pajak atas BBM.

Menteri Perekonomian Brazil Paulo Guedes mengatakan fleksibilitas ini diperlukan agar pemerintah dapat menggunakan instrumen pajak dalam menekan harga BBM.

"Penerimaan pajak Brazil secara struktural terus bertumbuh, terdapat ruang untuk menurunkan tarif pajak atas BBM sebesar 10% hingga 20%," ujar Guedes, dikutip Senin (7/2/2022).

Baca Juga:
Fenomena El Nino Berdampak ke Inflasi? Ini Kata Kemenkeu

Guedes mengatakan penerimaan pajak Brazil telah mengalami pertumbuhan signifikan, mencapai BRL300 miliar. Sepertiga dari penerimaan tersebut berasal dari pembayaran rutin.

Pajak atas BBM tercatat hanya senilai BRL17 miliar hingga BRL18 miliar per tahunnya. Dengan demikian, Brazil memiliki ruang yang besar untuk memangkas pajak BBM tersebut.

Pemangkasan tarif pajak atas BBM dinilai akan memberikan manfaat besar bagi sektor transportasi dan logistik dan hanya menimbulkan ongkos fiskal senilai BRL20 miliar bagi pemerintah.

Baca Juga:
Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

Untuk diketahui, Presiden Brazil Jair Bolsonaro mulai mewacanakan amandemen konstitusi guna memangkas pajak BBM sejak Januari 2022. Amandemen konstitusi memungkinkan pemerintah untuk memangkas atau bahkan menghapuskan pajak BBM.

Langkah ini diharapkan dapat menekan inflasi yang membumbung ke level 2 digit dan juga memperbaiki popularitas Bolsonaro menjelang pemilihan presiden tahun ini. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 25 September 2023 | 17:00 WIB INFLASI TAHUNAN

Fenomena El Nino Berdampak ke Inflasi? Ini Kata Kemenkeu

Senin, 25 September 2023 | 14:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

Senin, 25 September 2023 | 11:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Tren Kenaikan Harga Gula Pasir, BPS Ungkap Dampaknya ke Inflasi

BERITA PILIHAN
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:39 WIB LAYANAN PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kiriman Dokumen dari Luar Negeri Kena Bea Masuk? Simak Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 16:12 WIB DITJEN PAJAK

DJP Luncurkan Layanan Chatbot Pajak, Sudah Coba?

Selasa, 26 September 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda

Selasa, 26 September 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BEI Sediakan 4 Skema Perdagangan Karbon di IDXCarbon

Selasa, 26 September 2023 | 14:47 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Manis Bakal Berlaku 2024, Pemerintah Kebut Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 14:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Perluasan Basis Pajak dan Pemanfaatan Teknologi untuk Kerek Tax Ratio

Selasa, 26 September 2023 | 14:37 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan Diproyeksi Shortfall, Bea Cukai: Yang Penting Visi Berjalan