Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Akademisi dan kandidat doktor dari University of Technology Sydney Business School Subagio Effendi  dalam webinar bertajuk Menumbuhkan Kepercayaan Milenial Terhadap Otoritas Pajak Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang diselenggarakan oleh Tax Center Universitas Jember (Unej), Minggu (26/9/2021).

JEMBER, DDTCNews - Pemberian insentif selama pandemi Covid-19 dinilai perlu dimanfaatkan pemerintah sebagai momentum untuk memperkuat ketentuan antipenghindaran pajak.

Akademisi dan kandidat doktor dari University of Technology Sydney Business School Subagio Effendi mengatakan masa pandemi bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah penghindaran pajak yang selama ini tidak dapat diselesaikan pemerintah.

Salah satu contoh langkah yang bisa diambil oleh pemerintah adalah dengan tidak memberikan insentif atau bantuan kepada korporasi-korporasi yang memiliki usaha di yurisdiksi suaka pajak atau tax haven.

Baca Juga: Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

"Inisiatif bagus dari negara-negara Eropa seperti Prancis, Polandia, Belgia, dan Denmark. Negara-negara tersebut tak mau memberikan bantuan keuangan ke perusahaan yang punya anak usaha di tax haven," katanya, Minggu (26/9/2021).

Subagio menilai inisiatif dari Eropa tersebut dapat ditiru Indonesia. Dalam penerapannya, korporasi-korporasi calon penerima insentif juga diberikan kesempatan untuk memindahkan anak usaha di tax haven sebelum bantuan diberikan.

"Ide yang diinisiasi oleh negara Eropa sangat bagus. Jadi, bantuannya tidak bisa dikasih ke semua orang, sebelum pandemi apakah dia berkontribusi ke penerimaan negara atau free rider? Kalau free rider, tak perlu dibantu," tuturnya.

Baca Juga: Besaran Supertax Deduction atas Kegiatan Litbang Tertentu

Selain mempertimbangkan faktor kepemilikan anak usaha di yurisdiksi suaka pajak, long-run effective tax rate (ETR) juga dapat dijadikan indikator untuk mendeteksi korporasi yang terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Dengan long-run ETR selama 9 hingga 10 tahun, pemerintah dapat melihat seperti apa perilaku dan kepatuhan wajib pajak pada masa sebelum pandemi. Bila nilai ETR rendah, seharusnya korporasi tersebut tidak berhak mendapatkan insentif dari pemerintah.

Sebagaimana yang dijabarkan pemerintah ketika mengusulkan RUU KUP kepada DPR, indikasi praktik penghindaran pajak juga tercermin dari banyaknya wajib pajak badan yang terus melaporkan kerugian selama 5 tahun berturut-turut.

Baca Juga: Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Tercatat, ada 5.199 perusahaan yang membukukan rugi fiskal selama 5 tahun berturut-turut sejak 2012 hingga 2016. Pada periode 2015 hingga 2019, wajib pajak yang membukukan kerugian secara berturut-turut selama 5 tahun pajak tersebut mencapai 9.496 wajib pajak.

Untuk itu, pemerintah mengusulkan klausul general anti avoidance rule (GAAR) dalam RUU KUP yang memberikan kewenangan bagi pemerintah mengoreksi transaksi-transaksi yang bertujuan untuk menghindari pajak. (rig)

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif
Topik : ketentuan pajak, antipenghindaran pajak, kebijakan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masih Pandemi, Pemerintah Disarankan Naikkan Nominal Bansos Tunai

Senin, 18 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PENGHARGAAN NOBEL

Pernah Terseret Penghindaran Pajak, Jurnalis Filipina Terima Nobel

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:08 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Selain Gali Potensi Pajak, Data Eksternal 2020 Dipakai DJP untuk Ini

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KINERJA FISKAL

Ditjen Pajak Terbitkan 2,4 Juta SP2DK Sepanjang 2020, Ini Perinciannya

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:30 WIB
MEKSIKO

Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:23 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Supertax Deduction atas Kegiatan Litbang Tertentu

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak