Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Paksa Bayar PPN, Negara Ini Dituding Melanggar Perjanjian Dagang

A+
A-
3
A+
A-
3
Paksa Bayar PPN, Negara Ini Dituding Melanggar Perjanjian Dagang

Ilustrasi. (DDTCNews)

WASHINGTON, DDTCNews – Ketentuan pajak digital yang akan diterapkan Meksiko berpotensi melanggar perjanjian dagang Meksiko bersama dengan AS dan Kanada bernama United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA).

Menurut Cato Institute, ketentuan yang memungkinkan Pemerintah Meksiko untuk memblokir akses perusahaan digital asing yang tidak memungut PPN tersebut berpotensi dinilai diskriminatif sehingga melanggar kesepakatan pada USMCA.

"Ketentuan pemblokiran akses bagi perusahaan digital asing tidak sejalan dengan Pasal 15.3, Pasal 18.3 dan Pasal 19.10 USMCA," tulis Cato Institute dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (22/12/2020).

Baca Juga: Diskon Pajak Mobil 100% Akhirnya Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Secara lebih terperinci, Pasal 15.3 USMCA melarang negara partisipan untuk menerapkan kebijakan yang diskriminatif atas korporasi yang beroperasi di yurisdiksi negara partisipan.

Apalagi, ketentuan pemblokiran akses internet yang diterapkan oleh Meksiko hanya berlaku pada perusahaan digital asing dan tidak berlaku pada perusahaan digital domestik sehingga pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 15.3 USMCA tersebut.

Selain itu, kebijakan yang mewajibkan perusahaan digital asing untuk menunjuk perwakilan di Meksiko juga melanggar Pasal 15.6 USMCA. Pada pasal tersebut, negara yang terikat dalam USMCA dilarang mewajibkan penyedia jasa untuk mendirikan perwakilan.

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Apabila pemblokiran akses internet atas perusahaan digital asing yang tidak memungut PPN benar-benar diterapkan, Meksiko juga berpotensi melanggar Pasal 18.3 USMCA yang secara khusus mengatur mengenai sektor telekomunikasi.

Pada pasal tersebut, negara-negara yang terikat dalam USMCA wajib menjamin ketersediaan akses komunikasi bagi korporasi dari negara mitra.

"Meski Meksiko berargumen pemutusan akses internet diberlakukan untuk menegakkan ketentuan pajak, tidak ada landasan yang dimiliki oleh Meksiko untuk membuktikan pemblokiran akses internet tersebut tidak bersifat diskriminatif," sebut Cato Institute.

Baca Juga: Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Tak hanya itu, Pemerintah Meksiko juga berpotensi melanggar Pasal 19.4 USMCA yang mewajibkan setiap negara untuk menciptakan perlakuan yang sama bagi korporasi digital asing dan domestik yang menawarkan produk digital.

"Dengan demikian, tidak ada landasan bagi Meksiko untuk memberlakukan ketentuan khusus bagi perusahaan digital asing," jelas Cato Institute. (rig)

Baca Juga: Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres
Topik : meksiko, kebijakan pajak, PPN, perjanjian dagang, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 12:15 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Brawijaya Adakan Seminar Nasional Perpajakan, Tertarik?

Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Opsen Pajak?

Rabu, 15 September 2021 | 09:30 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Presidensi G20, Indonesia Berpeluang Tentukan Kebijakan Ekonomi Global

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon Pajak Mobil 100% Akhirnya Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres