Berita
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 15:16 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 15:06 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 14:55 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 14:41 WIB
RAPBN 2021
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 16:09 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BELARUS
Kamis, 13 Agustus 2020 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH (11)
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Pajak Milik Bersama & Kampanye Pilpres 2019

A+
A-
1
A+
A-
1
Pajak Milik Bersama & Kampanye Pilpres 2019

INDONESIA adalah salah satu negara besar yang ada saat ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya jumlah penduduk yang berada dalam lingkaran 5 terbesar dunia, jumlah pulau yang ada ribuan, potensi alam yang ada, dan masih banyak hal lagi.

Untuk mencapai itu semua tentu sudah melewati banyak proses. Kemerdekaan sudah dikantongi lebih dari 73 tahun. Selama lebih dari 73 tahun inilah pemerintah bekerja keras mengembangkan, mengelola dan mengatur kehidupan berbangsa menuju arah yang lebih baik.

Salah satu capaian yang dapat dilihat dari keberhasilan sebuah pemerintah adalah pembangunan, yang dalam beberapa kajian dibagi menjadi dua jenis pembangunan, yakni pembangunan fisik dan nonfisik.

Berkat Pajak
DALAM bahasa sederhana, pajak adalah iuran wajib warga negara yang diatur berdasarkan undang-undang. Iuran ini akan dikumpulkan dan dikelola untuk kepentingan bangsa dan negara. Perjalanan pembangunan di negeri ini menjadi bukti nyata realisasi dana pajak yang telah masuk ke negara.

Pembangunan jalan raya, infrastruktur pendidikan dan banyak layanan publik yang menggunakan pendanaan dari pajak. Jadi ibarat kata, pajak adalah dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat. Dan itu semua sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Per Oktober 2018, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.061 triliun. Angka ini menegaskan bahwa tahun ini menjadi capaian yang lebih baik dan stabil dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, menunjukan pula tingkat kesadaran pajak meningkat dari tahun sebelumnya.

Tentu pajak bukan tanpa masalah. Masih ada kesadaran wajib pajak yang rendah untuk membayar pajak. Hal yang lebih parah lagi, masih banyak mafia di dalam pajak yang melakukan tindak nonetis dalam bekerja menjalankan program pajak.

Pascapilpres
DINAMIKA sebuah negara tentu akan terus bergulir. Tahun ini bisa dikatakan sebagai tahun politik. Hal ini dirujukkan pada pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Momentum ini amat penting bagi kelanjutan pembangunan Indonesia.

Presiden akan menjadi tonggak utama pemerintahan, pemilik kebijakan dan kepala negara. Darinya kita berharap banyak tentang program perbaikan demi kemajuan bangsa ini. Termasuk program di bidang pajak, mengingat pentingnya pajak dalam perjalanan pembangunan bangsa dan negara.

Dua pasangan calon telah resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan calon itupun telah merancang berbaga program untuk memajukan Indonesia. Tak terkecuali program-program terkait dengan pajak.

Di satu sisi, sebagai petahana Jokowi-Ma’ruf akan melanjutkan program reformasi pajak, sedangkan pesaingnya Prabowo-Sandi akan menerapkan kebijakan fiskal. Program-program tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Masa-masa menjelang pemilu seperti ini kita akan banyak menjumpai pergesekan antargolongan, antarkelompok, bahkan antarindividu, yang dipicu karena perpedaan pilihan politik. Pergesekan ini amat dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan di masyarakat.

Perbedaan figur dan program menjadi alasan utama. Padahal, sejatinya, tak ada manusia yang sempurna. Pun dengan program yang dicanangkan kedua pasangan calon. Masing-masing dari mereka memiliki kekurangan dan kelebihan.

Karena itu, yang jauh lebih penting adalah menjaga kesatuan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dijalankan secara bahagia dan bersama-sama. Pemerintah merencanakan program dan mensosialisasikan. Rakyat pun mendukung dan berpartispasi aktif dalam menyukseskan.

Begitu pula dengan program pajak, kesadaran bersama akan pentingnya pajak perlu menjadi perhatian utama pascapemilu kali ini. Semua pihak perlu mendorong kesadaran wajib pajaknya dan kesadaran pengelola pajak itu sendiri, karena pajak milik bersama.*

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis artikel pajak, reformasi pajak, korupsi pajak, pemilu 2019
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 01 Oktober 2019 | 15:45 WIB
REFORMASI PAJAK
Senin, 09 September 2019 | 16:16 WIB
PERPAJAKAN GLOBAL
Kamis, 05 September 2019 | 18:44 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Kamis, 05 September 2019 | 12:38 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 15:16 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 15:06 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 14:55 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 14:41 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 13:53 WIB
UTANG LUAR NEGERI
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 13:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:38 WIB
KOTA SOLO
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:17 WIB
SIDANG BERSAMA DPR DAN DPD RI
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:05 WIB
KEP-368/PJ/2020