Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Pajak Karbon Masih Tertunda, Kepala BKF Beri Penjelasan

A+
A-
6
A+
A-
6
Pajak Karbon Masih Tertunda, Kepala BKF Beri Penjelasan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyatakan pemerintah masih melakukan kajian perihal jadwal penerapan pajak karbon. Terlebih, dunia saat ini tengah menghadapi tantangan karena kenaikan harga pangan dan energi.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan persiapan penerapan pajak karbon harus dilakukan secara matang karena menjadi bagian dari instrumen nilai ekonomi karbon atau carbon pricing untuk menurunkan emisi.

"Rencana penerapan pajak karbon terus akan kami kalibrasi mengingat masih tingginya ketidakpastian perekonomian global terutama akibat pandemi dan sekarang ada kondisi untuk harga pangan dan energi," katanya, dikutip pada Selasa (27/9/2022).

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Febrio menambahkan pemerintah juga masih perlu menyempurnakan peraturan pendukung yang diperlukan untuk implementasi pajak karbon. Menurutnya, penyusunan peraturan mengenai pajak karbon juga akan memperhatikan pengaturan soal perdagangan karbon.

Selain soal pengembangan pasar karbon, lanjutnya, hal lain yang juga menjadi perhatian di antaranya pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), kesiapan sektor usaha, serta kondisi perekonomian domestik dan global.

Saat ini, sambung Febrio, pemerintah tengah fokus dalam menahan tekanan kenaikan harga pangan dan energi pada masyarakat rentan. Sebab, kenaikan harga pangan dan energi akan berdampak pada laju inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

"Saat ini tentunya pemerintah tetap memprioritaskan fungsi APBN untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga energi dan pangan dalam negeri, termasuk pemberian subsidi untuk perlindungan sosial kepada rakyat miskin dan rentan," ujarnya.

Pajak karbon merupakan salah satu yang diatur dalam UU HPP sebagai bagian dari paket kebijakan komprehensif untuk memitigasi perubahan iklim. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan.

Sebagai langkah awal, pajak karbon bakal dikenakan pada PLTU batubara. Jenis pajak ini semula direncanakan berlaku mulai 1 April 2022. Namun, mundur menjadi 1 Juli 2022 karena menunggu kesiapan mekanisme pasar karbon.

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Meski demikian, sampai dengan saat ini, kebijakan pajak karbon tak kunjung diimplementasikan oleh pemerintah. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kepala BKF febrio kacaribu, pajak karbon, pajak, UU HPP, peraturan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Senin, 28 November 2022 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Produksi Rokok Turun Tapi Setoran Cukai Meningkat, Ini Perinciannya

Senin, 28 November 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP, Seller Online Perlu Siapkan Beberapa Dokumen Ini

Senin, 28 November 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dimulai! Konsultasi Publik RPP Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya