KAMBOJA

Otoritas Klaim Reformasi Pajak Ampuh Bantu Kamboja Tangani Covid-19

Dian Kurniati | Kamis, 16 Februari 2023 | 10:41 WIB
Otoritas Klaim Reformasi Pajak Ampuh Bantu Kamboja Tangani Covid-19

Ilustrasi. 

PHNOM PENH, DDTCNews - Otoritas pajak Kamboja menilai manfaat reformasi pajak telah dirasakan saat negara tersebut menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19.

Dirjen Pajak Kong Vibol mengatakan kinerja penerimaan negara makin membaik setelah pemerintah melaksanakan reformasi pajak. Dalam situasi pandemi, penerimaan pajak diklaim tetap optimal karena proses bisnis telah beralih menjadi serba elektronik.

"Peningkatan penerimaan pajak bukan hanya karena pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga karena kami mampu memperkuat transparansi pembayaran pajak," katanya, dikutip pada Kamis (16/2/2023).

Baca Juga:
Diliputi Ketidakpastian, Kemenkeu Bakal Lakukan Stress Test APBN 2024

Vibol mengatakan pemerintah Kamboja melaksanakan reformasi pajak secara besar-besaran sejak 2013. Reformasi tersebut mencakup bidang infrastruktur dan manajemen sumber daya manusia, penguatan pelayanan pajak, serta investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Menurutnya, saat ini hampir 100% pelayanan juga sudah memanfaatkan teknologi digital, khususnya penyediaan sistem e-filing untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak.

Merujuk data yang dirilis Kementerian Ekonomi dan Keuangan, realisasi pajak Kamboja selama Covid-19 tetap positif. Kondisi itu membuat pemerintah memiliki kemampuan untuk menangani pandemi dan melindungi masyarakat.

Baca Juga:
DDTCNews Terima Award dari DJP Atas Perannya Mendukung Reformasi Pajak

Selain itu, penerimaan pajak yang tinggi juga membantu Kamboja mengurangi ketergantungannya terhadap sumber pendanaan dari luar negeri.

"Situasi ekonomi Kamboja telah membaik. Perubahan dalam struktur penerimaan pajak memungkinkan Kamboja mengurangi ketergantungan pendanaan dari luar negeri dari 65% menjadi hanya 11%," ujarnya.

Vibol menyebut realisasi pajak dalam 5 tahun terakhir selalu melebihi perkiraan. Sebelum pandemi Covid-19, realisasi pajak mampu mencapai 123% pada 2019.

Baca Juga:
Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

Sementara pada 2020, ketika penerimaan pajak diprediksi terkontraksi 40%-50%, realisasinya justru mencapai 101% karena terdapat perusahaan yang terlambat menyetorkan pajak 2019. Sedangkan pada 2021, pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai 124%.

Dilansir phnompenhpost.com, Perdana Menteri Hun Sen baru-baru ini juga memuji otoritas karena mampu mengumpulkan pajak sekitar US$3,455 miliar atau Rp52,38 triliun pada 2022 atau setara 122,54% dari target. Penerimaan ini telah menopang APBN selama krisis kesehatan dan ketegangan geopolitik global.

Adapun pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak senilai US$3,571 miliar atau Rp54,14 triliun. (sap)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 25 September 2023 | 18:07 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Diliputi Ketidakpastian, Kemenkeu Bakal Lakukan Stress Test APBN 2024

Senin, 25 September 2023 | 16:45 WIB REFORMASI PAJAK

Target Pajak Terus Naik, DJP Komitmen Perbaiki Struktur Organisasi

Senin, 25 September 2023 | 14:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

BERITA PILIHAN
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:39 WIB LAYANAN PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kiriman Dokumen dari Luar Negeri Kena Bea Masuk? Simak Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 16:12 WIB DITJEN PAJAK

DJP Luncurkan Layanan Chatbot Pajak, Sudah Coba?

Selasa, 26 September 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda

Selasa, 26 September 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BEI Sediakan 4 Skema Perdagangan Karbon di IDXCarbon

Selasa, 26 September 2023 | 14:47 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Manis Bakal Berlaku 2024, Pemerintah Kebut Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 14:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Perluasan Basis Pajak dan Pemanfaatan Teknologi untuk Kerek Tax Ratio

Selasa, 26 September 2023 | 14:37 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan Diproyeksi Shortfall, Bea Cukai: Yang Penting Visi Berjalan