Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Optimalkan Pajak dari e-Commerce dan Influencer, Ini Kata Pakar

A+
A-
0
A+
A-
0
Optimalkan Pajak dari e-Commerce dan Influencer, Ini Kata Pakar

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dalam Market Review yang disiarkan IDX Channel, Kamis (15/7/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Tingginya penggunaan platform digital di Indonesia berdampak pada besarnya potensi pajak yang bisa didapatkan pemerintah.

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan pemajakan ekonomi digital bisa dilihat dari 2 aspek, yaitu pajak penghasilan (PPh) atas perusahaan lintas yurisdiksi dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

“Kedua aspek tersebut telah ada primary legistlation-nya dalam UU No.2/2020. Namun, yang saat ini belum sepenuhnya terdeteksi adalah terkait sharing and gig economy, e-commerce, dan fintech. Melihat berbagai data yang ada, tentu potensi pajak digital bisa lebih tinggi dari estimasi pemerintah,” ujar Bawono dalam Market Review yang disiarkan IDX Channel, Kamis (15/7/2021).

Baca Juga: UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

Menurut Bawono, setidaknya ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pajak dari ekosistem digital tersebut. Pertama, menggandeng platform digital untuk memberikan edukasi dan engagement. Kedua, kewajiban bagi platform digital agar memberikan data transaksinya untuk tujuan identifikasi dan profiling.

Ketiga, menunjuk platform digital sebagai pemungut pajak atas transaksi penyerahan dan penghasilan yang diterima setiap pihak dalam ekosistem platform tersebut. Bawono menjelaskan wacana penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak sudah diusulkan masuk dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Terkait dengan berbagai upaya dan kebijakan tersebut, menurutnya, pemerintah perlu mengadakan diskusi bersama penyedia platform. Dengan demikian, ada masukan yang bisa didapat dari diskusi tersebut.

Baca Juga: Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

“Dengan adanya data, pemerintah lebih tahu pihak mana yang mendapatkan penghasilan serta arus transaksi. Sangat baik jika di kemudian hari ada pembicaraan mengenai bagaimana respons platform digital atau asosiasi tentang rencana penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak,” ujar Bawono

Bawono menambahkan penting untuk melihat kesetaraan perlakuan antara bisnis konvensional dengan digital. Pasalnya, bisnis konvensional selama ini telah berkonstribusi besar pada penerimaan pajak. Sementara solusi untuk bisnis digital, terutama melalui media sosial, belum sepenuhnya optimal.

“Penting bagi pemerintah untuk melihat bagaimana equal tax treatment untuk seluruh transaksi di manapun atau melalui apapun juga,” ungkapnya

Baca Juga: Kemenkeu Petakan 6 Tantangan Pungut PPN PMSE, Apa Saja?

Terkait dengan pajak atas youtuber, Bawono menyebut pemerintah harus memahami jenis penghasilan yang diperoleh. Umumnya, youtuber memperoleh penghasilan dari iklan serta barang atau fasilitas (natura/kenikmatan) dari endorsement.

Kendati belum ada best practice, Bawono menguraikan baru-baru ini Amerika Serikat (AS) memaksa Google memberikan data dan informasi tetang besaran serta sumber penghasilan yang diperoleh youtuber dari pemirsa AS. Dari data tersebut, akan ada pemotongan pajak dengan tarif bertingkat antara 15% hingga 30%, tergantung kepatuhan.

“Tapi ini dimungkinkan karena pusat Google berada di AS sehingga mereka punya kekuatan. Ini belum tentu bisa diterapkan negara lain. Oleh karena itu, penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak ini merupakan jalan keluar,” jelas Bawono

Baca Juga: Memajaki Ekosistem Digital di Dalam Negeri, Begini Tantangannya

Sementara itu, untuk pemajakan atas natura yang diterima youtuber, pemerintah telah mewacanakan penerapan fringe benefit tax (FBT). Skema tersebut memungkinkan berbagai barang atau fasilitas yang diterima yotuber dari endorsement dikenakan pajak. Simak ulasan mengenai fringe benefit tax di sini. (kaw)

Topik : ekonomi digital, e-commerce, marketplace, influencer, youtuber

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 22 Juli 2021 | 08:30 WIB
Youtube dan influencer memang masih menjadi permasalahan karena merupakan sektor hard to tax yang diakibatkan belum adanya pengawasan secara lebih dalam. Selain itu juga, edukasi atau pengetahuan pajak pada kedua profesi tersebut dapat dikatakan masih rendah
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 11:59 WIB
GRAND CLOSING DDTC 14th ANNIVERSARY

Pengembangan Teknologi Bidang Perpajakan Sudah Jadi Keharusan

Selasa, 24 Agustus 2021 | 18:23 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Daftar 133 Negara yang Sepakati Proposal Pajak Digitalisasi Ekonomi

Kamis, 19 Agustus 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kantor Staf Presiden: Setoran Pajak dari Sektor Digital Bakal Dipacu

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan