Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Optimalkan Pajak Daerah Lewat RUU HKPD, Ini Saran Periset

A+
A-
2
A+
A-
2
Optimalkan Pajak Daerah Lewat RUU HKPD, Ini Saran Periset

Ilustarsi. 

JAKARTA, DDTCNews – Bersamaan dengan momentum dua dekade desentralisasi fiskal, pemerintah dapat mengevaluasi implementasi pajak daerah.

Researcher DDTC Fiscal Research Lenida Ayumi mengatakan evaluasi itu bisa dijalankan bersamaan dengan reformasi struktural melalui Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Apalagi, hingga saat ini, peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) masih belum dilaksanakan secara optimal,” ujarnya, Selasa (14/9/2021).

Baca Juga: Hindari Denda 2% Per Bulan! Jatuh Tempo PBB DKI Tinggal Sepekan Lagi

Ada beberapa indikator belum optimalnya peran pajak daerah. Pertama, daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana perimbangan dengan rata-rata sebesar 58% dari total pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir. Dana perimbangan meningkat rata-rata 6,9% tiap tahun.

Kedua, penerimaan pungutan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) juga masih rendah. Berdasarkan kalkulasi DDTC Fiscal Research, rata-rata tax ratio seluruh daerah di Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pada 2015-2019 hanya mencapai 1,37%.

Ketiga, adanya ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah (fiscal imbalances) yang masih cenderung tinggi khususnya antara daerah kabupaten dan kota.

Baca Juga: Pemda Mulai Kebut Digitalisasi Pajak Daerah, Implementasi Dimulai 2022

Fenomena rendahnya kontribusi pajak serta adanya ketimpangan fiskal antardaerah menunjukkan desain kebijakan ke depan seharusnya perlu didasari kepada kebutuhan kebutuhan nyata, potensi, dan akar permasalahan yang terdapat di masing-masing daerah (desentralisasi asimetris).

Pasalnya, perlakuan desentralisasi yang sama dapat memunculkan outcome yang asimetris di setiap daerah. Daerah-daerah yang memiliki keunggulan komparatif berpotensi untuk mendapatkan manfaat lebih besar ketimbang daerah-daerah lainnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja pajak yang relatif lebih tinggi pada wilayah sentra pertumbuhan serta daerah dengan basis pajak yang besar seperti kawasan perkotaan.

Baca Juga: Diimbau Segera Bayar Pajak, WP Masih Bisa Manfaatkan Pemutihan Denda

Oleh karena itu, sambung Ayumi, rencana perluasan basis pajak dalam RUU HKPD idealnya dapat mengakomodasi perbedaan karakteristik antara daerah perkotaan dan kabupaten. Hal tersebut diperlukan untuk mempersempit ketimpangan fiskal horizontal.

Melalui RUU HKPD, pemerintah juga berencana meningkatkan penerimaan pajak melalui sinergi dan kolaborasi antartingkat pemerintahan melalui mekanisme opsen. Secara umum, ketentuan opsen akan menggantikan skema bagi hasil yang selama ini berjalan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Apabila diimplementasikan dengan baik, mekanisme ini dapat berpeluang untuk meminimalkan ketimpangan fiskal vertikal serta meningkatkan sinergi pengelolaan pajak daerah,” imbuh Ayumi.

Baca Juga: Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Namun demikian, sambungnya, terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan pemerintah dalam implementasi opsen. Pertama, kejelasan dalam pengaturan tarif opsen agar tidak memberatkan wajib pajak. Kedua, penentuan mekanisme administrasi opsen yang optimal.

Apabila opsen dipungut/diadministrasikan di tingkat kabupaten/kota, pemerintah juga perlu mempersiapkan pengelolaan administrasi. Hal ini penting agar pemungutan pajak yang selama ini sudah baik diadministrasikan di tingkat provinsi dapat dipertahankan, bahkan makin efektif dan efisien.

Selain dalam tataran kebijakan, evaluasi komprehensif melalui RUU HKPD juga perlu menyasar pada tata kelola ekonomi dan fiskal daerah. Berbagai menu perbaikan kebijakan tersebut, lanjut Ayumi, akan optimal apabila ditopang dengan tata kelola yang efektif dan efisien.

Baca Juga: Reklame Penunggak Pajak Diburu, Potensi Penerimaan Ratusan Juta

Ayumi mengatakan hal itu juga selaras dengan karakteristik pajak daerah di Indonesia yang cenderung elastis (buoyant) dan pro-cyclical terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, tata kelola pajak yang mendukung aktivitas perekonomian dan pembentukan investasi juga berpotensi untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah.

Dalam konteks tersebut, menurut dia, optimalisasi peran pajak sebagai instrumen pengaturan (regulerend) juga perlu untuk diseimbangkan. Pada gilirannya, desain peningkatan kapasitas pajak daerah yang ideal dapat mendukung agenda kebijakan nasional serta kesinambungan fiskal, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi.

Seperti diketahui, RUU HKPD merupakan salah satu bagian dari agenda reformasi struktural yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah. Melalui regulasi ini, pemerintah menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien.

Baca Juga: Diskon Pajak Daerah Masih Ramai, Pemutihan PBB-P2 Kembali Diadakan

Alokasi yang efisien itu dihasilkan melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

Tujuan tersebut diturunkan kembali ke dalam 4 pilar, salah satu di antaranya adalah penyesuaian terhadap UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pemungutan pajak.

Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui beberapa instrumen seperti perluasan basis pajak, simplifikasi struktur pajak, mekanisme opsen, serta harmonisasi pajak daerah untuk mendukung implementasi UU Cipta Kerja. (kaw)

Baca Juga: Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

Topik : RUU HKPD, desentralisasi fiskal, pajak daerah, kemandirian fiskal, fiskal daerah, DDTC Fiscal Research

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Oktober 2021 | 14:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Mekanisme Inventarisasi Pajak

Selasa, 12 Oktober 2021 | 13:30 WIB
KOTA CIMAHI

Pacu Penerimaan Pajak, Pemda Sasar Restoran

Selasa, 12 Oktober 2021 | 11:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Pelaporan dan Pembayaran 11 Jenis Pajak Ini Kini Bisa Lewat Aplikasi

Senin, 11 Oktober 2021 | 17:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PKB Terhadap Wajib Pajak Pemegang Kontrak Karya

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty