Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Omzet Belum Rp500 Juta, WP OP UMKM Bayar Pajak 3 Bulan? Ini Solusinya

A+
A-
46
A+
A-
46
Omzet Belum Rp500 Juta, WP OP UMKM Bayar Pajak 3 Bulan? Ini Solusinya

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan produksi dandang di Cikalang, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (9/5/2022). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan dapat diajukannya pemindahbukuan atau permohonan pengembalian jika wajib pajak orang pribadi UMKM terlanjur menyetorkan pajak penghasilan (PPh) final padahal masih beromzet di bawah Rp500 juta.

Contact center DJP, Kring Pajak, mengatakan mulai tahun pajak 2022, wajib pajak orang pribadi UMKM yang menggunakan rezim PPh final PP 23/2018 tidak dikenai pajak 0,5% atas bagian perederan bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak.

“Jika sudah terlanjur menyetorkan PPh final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak, … dapat diajukan pemindahbukuan atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang,” cuit Kring Pajak merespons pertanyaan warganet, Kamis (12/5/2022).

Baca Juga: Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Jika pembayaran sudah dilakukan sejak Januari—Maret 2022, wajib pajak orang pribadi UMKM dapat mengajukan pemindahbukuan atau permohonan pengembalian atas pembayaran pada masa pajak tersebut.

“Lalu, jika di masa April peredaran brutonya belum melebihi Rp500 juta maka tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5% atas peredaran bruto yang diterima,” imbuh Kring Pajak.

Sebagai informasi kembali, meskipun ada skema omzet tidak kena pajak, mekanisme pemotongan PPh final PP 23/2018 terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM yang bertransaksi dengan pemotong pajak masih menggunakan ketentuan dalam PMK 99/2018.

Baca Juga: Datangi Pembudidaya, Petugas Pajak Jelaskan Ketentuan NIK sebagai NPWP

Sepanjang wajib pajak orang pribadi UMKM tersebut menyerahkan fotokopi Surat Keterangan PP 23/2018 kepada pemotong pajak dan telah terkonfirmasi valid, atas setiap transaksi penyerahan jasa objek Potput PPh dilakukan pemotongan PPh sebesar 0,5%.

Pemotong pajak berkewajiban memotong, menyetorkan, dan melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi yang seharusnya dipotong PPh final sesuai PP 23/2018. DJP juga menegaskan tidak ada mekanisme penyetoran sendiri oleh wajib pajak orang pribadi UMKM jika bertransaksi dengan pemotong pajak.

Kendati demikian, DJP menegaskan atas PPh yang sudah dipotong oleh pemotong/pemungut pajak juga dapat diajukan pengembalian jika omzet wajib pajak orang pribadi UMKM tidak melebihi Rp500 juta dalam 1 tahun pajak. (kaw)

Baca Juga: PPS Sudah Berakhir, DJP Ingatkan WP Peserta Segera Repatriasi Harta

Topik : umkm, omzet tidak kena pajak, UU HPP, UU PPh, PP 23/2018

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak WP Ikut PPS, Menteri ATR Samakan Patuh Pajak dengan Bela Negara

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:30 WIB
KP2KP BENTENG

One on One dengan Usahawan, Tim KP2KP Ungkap Cara Hitung Pajak UMKM

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE