P2P Lending

OJK Tertibkan 182 Pelaku Fintech

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 September 2018 | 17:08 WIB
OJK Tertibkan 182 Pelaku Fintech

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Otoritas Jasa Keuangan menghentikan kegiatan182 perusahaan pinjam-meminjam secara digital atau peer to peer lending. Kegiataan perusahaan fintech ini masuk kategori ilegal karena tidak terdaftar dan memiliki izin operasi.

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L. Tobing mengatakan penghentian kegiatan usaha 182 fintech peer to peer (P2P) lending ini untuk melindungi konsumen. Penegakan hukum dilakukan atas aktivitas ekonomi yang tergolong baru ini.

“Kita tertibkan karena pelaku usaha tidak patuh pada aturan yang bisa berdampak negatif pada konsumen karena datanya bisa disalahgunakan. Selain itu, tidak ada penerimaan pajak dari kegiatan ilegal ini,” katanya di Kantor OJK, Jumat (7/9/2018).

Baca Juga:
Tahun Peralihan Pengawasan Kripto, Begini Komitmen Bappebti

Sebagai tindak lanjut dari keputusan ini, OJK akan terus lakukan pengawasan atas aktivitas P2P lending yang sudah ditutup. Dengan demikian, tidak ada celah untuk kembali beraktivitas dalam menghimpun dana dan mendistribusikan kepada masyarakat.

Selanjutnya, otoritas juga menghentikan aplikasi dan menghapus data layanan, baik di aplikasi maupun websiteyang memungkinkan adanya aktivitas. Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, pihaknya juga meminta Google untuk memblokir aplikasi di app-store.

Sebagai langkah pencegahan, Tongam meminta masyarakat untuk selektif dalam menggunakan layanan P2Plending. Hal ini krusial agar tidak menuai kerugian, baik yang bertindak sebagai investor maupun sebagai pengguna layanan.

Baca Juga:
DJP Terus Gali Potensi Pajak Fintech atas Bunga Pinjaman P2P Lending

"Melalui penghentian ini diharapkan market share yang ilegal dapat berkurang dan masyarakat gunakan P2P Lending yang legal. Saat sudah ada 67 entitas yang terdaftar dan berizin untuk lakukan operasional di wilayah NKRI,” tandasnya.

Melalui penghentian 182 entitas ini, secara akumulatif, OJK sudah memangkas 407 entitas P2P lending yang tidak mengantongi izin operasi dan terdaftar di OJK. Sebelumnya, sudah ada 227 entitas yang ditutup aktivitas bisnisnya karena masuk kategori ilegal. Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 13 April 2024 | 15:00 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Tahun Peralihan Pengawasan Kripto, Begini Komitmen Bappebti

Rabu, 10 April 2024 | 11:30 WIB DIGITALISASI EKONOMI

DJP Terus Gali Potensi Pajak Fintech atas Bunga Pinjaman P2P Lending

Minggu, 07 April 2024 | 10:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Ditjen Pajak Kumpulkan Rp 1,82 Triliun dari Pinjol dan Fintech

Selasa, 26 Maret 2024 | 11:30 WIB PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Tak Patuh Ketentuan DHE SDA, Bea Cukai Blokir Layanan 23 Eksportir

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M