Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

OECD Minta Masukan Publik Soal Pajak Digital, Lihat Caranya di Sini

1
1

Tampilan depan dokumen konsultasi publik.

JAKARTA, DDTCNews –  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meminta masukan publik tentang kemungkinan solusi yang bisa diambil untuk menjawab tantangan pajak dalam ekonomi digital. 

OECD meminta komentar publik tentang isu-isu utama yang telah diidentifikasi dalam dokumen konsultasi publik. Dokumen mencakup beberapa kemungkinan solusi terhadap tantangan pajak uang timbul dari ekonomi digital. (Download dokumen konsultasi publik itu di sini)

Dokumen konsultasi publik ini sudah diumumkan bersamaan dengan dikeluarkannya Policy Note yang dihasilkan oleh Kerangka Kerja Inklusif (Inclusive Framework) pada 29 Januari 2019. Anggota Inclusive Framework akan memerika proposal dengan melibatkan dua pilar. (Download Policy Note di sini)

Baca Juga: Prancis Perkenalkan Program Kepatuhan Kooperatif, Ini Kata OECD

Inclusive Framework terus berupaya menuju solusi jangka panjang berbasis konsensus pada 2020,” demikian pernyataan OECD, seperti dikutip dari laman resminya pada Kamis (14/2/2019).

Dua pilar yang dilibatkan mencakup pertama, fokus aturan pembagian hak untuk memajaki perusahaan multinasional di antara yurisdiksi (nexus dan alokasi profit). Kedua, fokus pada membahas masalah BEPS yang tersisa.

Seperti diketahui, berdasarkan mandat Menteri Keuangan G20 pada Maret 2017, Inclusive Framework on BEPS – melalui Task Force on the Digital Economy (TFDE) menyampaikan laporan sementara (interim report) pada Maret 2018 bertajuk tantangan pajak yang dihasilkan dari digitalisasi.

Baca Juga: Wah, DJP Kantongi Data Aset Keuangan Rp1.300 Triliun dari AEoI

Salah satu kesimpulan penting dari laporan ini adalah anggota sepakat untuk meninjau dampak digitalisasi pada aturan nexus dan alokasi laba. Anggota juga berkomitmen untuk terus bekerja bersama menuju laporan akhir pada 2020 untuk memberi solusi jangka panjang berbasis konsensus.

Sejak penyampaian laporan sementara itu, Inclusive Framework semakin mengintensifkan pekerjaannya. Beberapa proposal muncul dan bisa membentuk bagian dari solusi jangka panjang untuk tantangan yang lebih luas yang timbul dari ekonomi digital dan masalah BEPS yang tersisa.  

“Pekerjaan proposal ini dilakukan atas dasar ‘tanpa prasangka’. Pemeriksaan mereka tidak mewakili komitmen anggota Inclusive Framework manapun, mengekspolrasi proposal ini,” tegas OECD.

Baca Juga: Indonesia Tambah Lagi Negara Mitra Pertukaran Data Tahun Ini

Dalam konteks ini, Inclusive Framework setuju untuk mengadakan konsultasi publik mengenai pada 13 dan 14 Maret 2019 di Pusat Konferensi OECD di Paris, Prancis. Tujuan dari konsultasi publik adalah untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan eksternal berpendapat di awal proses.

Dokumen konsultasi menggambarkan proposal yang dibahas oleh Inclusive Framework di tingkat tinggi. OECD mencari komentar dari publik tentang sejumlah masalah kebijakan dan aspek teknis. Komentar yang diberikan akan membantu pengembangan solusi untuk laporan terakhir ke G20 pada 2020.

Seluruh pihak yang tertarik bisa mengirim komentar. Komentar harus dikirim paling lambat pada Jumat, 1 Maret 2019 ke TFDE@oecd.org dalam format Word untuk memfasilitasi distribusinya kepada pejabat pemerintah.

Baca Juga: Uni Eropa Tunda Pajak Digital Hingga 2020

Semua komentar yang diajukan harus ditujukan kepada Tax Policy and Statistics Division, Centre for Tax Policy and Administration. Semua komentar pada dokumen konsultasi ini akan tersedia untuk umum. Pembicara dan peserta lain pada konsultasi publik mendatang akan dipilih dari antara mereka yang memberikan komentar tertulis tepat waktu pada dokumen konsultasi.

OECD menegaskan proposal yang termasuk dalam dokumen konsultasi ini tidak mewakili pandangan konsensus dari Inclusive FrameworkCommittee on Fiscal Affairs (CFA), atau badan pendukungnya. (kaw)

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Global, Ini Tanggapan Darmin

Dokumen konsultasi publik ini sudah diumumkan bersamaan dengan dikeluarkannya Policy Note yang dihasilkan oleh Kerangka Kerja Inklusif (Inclusive Framework) pada 29 Januari 2019. Anggota Inclusive Framework akan memerika proposal dengan melibatkan dua pilar. (Download Policy Note di sini)

Baca Juga: Prancis Perkenalkan Program Kepatuhan Kooperatif, Ini Kata OECD

Inclusive Framework terus berupaya menuju solusi jangka panjang berbasis konsensus pada 2020,” demikian pernyataan OECD, seperti dikutip dari laman resminya pada Kamis (14/2/2019).

Dua pilar yang dilibatkan mencakup pertama, fokus aturan pembagian hak untuk memajaki perusahaan multinasional di antara yurisdiksi (nexus dan alokasi profit). Kedua, fokus pada membahas masalah BEPS yang tersisa.

Seperti diketahui, berdasarkan mandat Menteri Keuangan G20 pada Maret 2017, Inclusive Framework on BEPS – melalui Task Force on the Digital Economy (TFDE) menyampaikan laporan sementara (interim report) pada Maret 2018 bertajuk tantangan pajak yang dihasilkan dari digitalisasi.

Baca Juga: Wah, DJP Kantongi Data Aset Keuangan Rp1.300 Triliun dari AEoI

Salah satu kesimpulan penting dari laporan ini adalah anggota sepakat untuk meninjau dampak digitalisasi pada aturan nexus dan alokasi laba. Anggota juga berkomitmen untuk terus bekerja bersama menuju laporan akhir pada 2020 untuk memberi solusi jangka panjang berbasis konsensus.

Sejak penyampaian laporan sementara itu, Inclusive Framework semakin mengintensifkan pekerjaannya. Beberapa proposal muncul dan bisa membentuk bagian dari solusi jangka panjang untuk tantangan yang lebih luas yang timbul dari ekonomi digital dan masalah BEPS yang tersisa.  

“Pekerjaan proposal ini dilakukan atas dasar ‘tanpa prasangka’. Pemeriksaan mereka tidak mewakili komitmen anggota Inclusive Framework manapun, mengekspolrasi proposal ini,” tegas OECD.

Baca Juga: Indonesia Tambah Lagi Negara Mitra Pertukaran Data Tahun Ini

Dalam konteks ini, Inclusive Framework setuju untuk mengadakan konsultasi publik mengenai pada 13 dan 14 Maret 2019 di Pusat Konferensi OECD di Paris, Prancis. Tujuan dari konsultasi publik adalah untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan eksternal berpendapat di awal proses.

Dokumen konsultasi menggambarkan proposal yang dibahas oleh Inclusive Framework di tingkat tinggi. OECD mencari komentar dari publik tentang sejumlah masalah kebijakan dan aspek teknis. Komentar yang diberikan akan membantu pengembangan solusi untuk laporan terakhir ke G20 pada 2020.

Seluruh pihak yang tertarik bisa mengirim komentar. Komentar harus dikirim paling lambat pada Jumat, 1 Maret 2019 ke TFDE@oecd.org dalam format Word untuk memfasilitasi distribusinya kepada pejabat pemerintah.

Baca Juga: Uni Eropa Tunda Pajak Digital Hingga 2020

Semua komentar yang diajukan harus ditujukan kepada Tax Policy and Statistics Division, Centre for Tax Policy and Administration. Semua komentar pada dokumen konsultasi ini akan tersedia untuk umum. Pembicara dan peserta lain pada konsultasi publik mendatang akan dipilih dari antara mereka yang memberikan komentar tertulis tepat waktu pada dokumen konsultasi.

OECD menegaskan proposal yang termasuk dalam dokumen konsultasi ini tidak mewakili pandangan konsensus dari Inclusive FrameworkCommittee on Fiscal Affairs (CFA), atau badan pendukungnya. (kaw)

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Global, Ini Tanggapan Darmin
Topik : pajak digital, OECD, konsensus, policy note oecd
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Jum'at, 15 Maret 2019 | 17:07 WIB
BELANDA
Jum'at, 15 Maret 2019 | 16:27 WIB
OMAN
Jum'at, 15 Maret 2019 | 10:44 WIB
THAILAND
Kamis, 14 Maret 2019 | 13:45 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Kamis, 14 Maret 2019 | 11:46 WIB
KAZAKHSTAN
Kamis, 14 Maret 2019 | 11:00 WIB
NEGARA SUAKA PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:35 WIB
TIONGKOK