Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

OECD Minta Komentar Publik Soal Moral Pajak, Lihat Caranya di Sini

A+
A-
1
A+
A-
1
OECD Minta Komentar Publik Soal Moral Pajak, Lihat Caranya di Sini

Ilustrasi tampilan depan dokumen konsultasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meminta komentar publik terkait terkait moral pajak (tax morale). OECD akan merilis publikasi teranyar yang memperbarui riset What drives tax morale?’ pada 2013 silam.

Dalam laman resminya, OECD mengatakan draf analisis empiris tentang preferensi sosial dan sikap terhadap perpajakan telah disajikan dan dibahas dalam konferensi Role of Tax Morale in Developing Countries. Acara ini diselenggarakan Task Force on Tax and Development OECD pada 25 Januari 2019.

“Konferensi ini memberikan masukan lebih lanjut yang telah dimasukkan dalam versi ini untuk konsultasi publik,” tulis OECD, seperti dikutip pada Kamis (18/4/2019).

Baca Juga: Seperti Apa Kriteria Utama Orang Kaya atau HNWI di Berbagai Negara?

Bagaimanapun, pemahaman mengenai faktor yang memotivasi wajib pajak (WP) untuk berpartisipasi dan mematahui sistem pajak menjadi daya tarik universal. Semua negara dan pemangku kepentingan dapat mengambil manfaat untuk mendorong sistem pajak yang lebih efektif dan responsif.

Laporan ini berfokus pada negara-negara berkembang. Pada negara-negara tersebut, ada kebutuhan untuk mendukung mobilisasi sumber daya domestik (domestic resource mobilisation/DRM) yang lebih efektif dan efisien.

DRM merupakan jantung dari pembiayaan untuk pembangunan. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan tunggal terbesar di setiap tingkat pembangunan. Pasalnya, ada kesenjangan pembiayaan untuk Sustainable Development Goals (SDGs) diperkirakan antara US$3 triliun—US$14 triliun.

Baca Juga: PPN dalam Transaksi Digital Dikenakan 1 Juli 2020, PPh-nya Kapan?

SDGs dan Addis Ababa Action Agenda (AAAA) menekankan perlunya fokus universal agar kontribusi DRM dapat maksimal dalam menjembatai kesenjangan pembiayaan. Sampai sekarang, sebagian besar fokus DRM adalah kebijakan pajak internasional dan membangun kapasitas administrasi pajak.

Sejak krisis keuangan global 2008, perhatian signifikan telah diberikan pada kebijakan pajak internasional. Ada serangkaian instrumen dan pendekatan baru untuk mengatasi tantangan undeclared offshore wealth dan perencanaan pajak yang agresif oleh perusahaan multinasional.

Selain beberapa mekanisme baru yang menawarkan potensi signifikan bagi negara-negara maju dan berkembang, dunia menekankan pembentukan dan pengukuran blok-blok pembangun administrasi pajak yang efektif.

Baca Juga: Begini Strategi Menyukseskan Reformasi Pajak Menurut OECD

Sayangnya, upaya untuk meningkatkan moral pajak relatif diabaikan selama ini. Moral pajak, menurut OECD, didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Ini merupakan aspek yang vital dari sistem pajak karena ada ketergantungan yang besar pada kepatuhan sukarela wajib pajak,

“Meningkatkan moral pajak berpotensi menaikkan pendapatan dengan (relatif) sedikit usaha. Mengingat potensi ini, sangat mengejutkan bahwa moral pajak telah menerima perhatian yang relatif kecil,” jelasnya.

Laporan ini secara khusus berfokus pada moral pajak di negara-negara berkembang dan menggunakan sumber data baru untuk mengidentifikasi beberapa pendorong dan dinamika. Pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap sistem pajak dan kesediaan untuk membayar pajak adalah titik awal untuk meningkatkan moral pajak.

Baca Juga: DJP: Konsensus Global Pajak Digital Terancam Tidak Tercapai pada 2020

Dalam publikasi ini ada data kepastian pajak OECD yang digunakan untuk mempertimbangkan moral pajak di antara bisnis yang beroperasi di negara-negara berkembang. Publikasi mengidentifikasi sejumlah faktor sosial-ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi moral pajak pada individu, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah.

Melalui Centre for Tax Policy and Administration and the Development Centre, OECD memusatkan perhatian pada moral pajak sebagai cara untuk memahami dan merespons tantangan dan peluang untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik di negara-negara berkembang.

Bagi Anda yang tertarik untuk berkomentar pada dokumen konsultasi ini, Anda bisa mengirimkannya paling lambat 10 Mei 2019. Komentar dikirim ke [email protected] dalam format Word. Semua komentar yang diajukan harus ditujukan ke OECD Centre for Tax Policy and Administration.

Baca Juga: Metode Pengukuran Tax Expenditure

Komentar yang diajukan atas nama kelompok kolektif atau oleh siapa pun yang mengirimkan komentar atas nama orang lain atau sekelompok orang, harus mengidentifikasi semua perusahaan atau individu yang merupakan anggota kelompok kolektif itu atau orang tersebut (atas nama siapa komentator bertindak).

“Harap dicatat bahwa semua komentar pada dokumen konsultasi ini akan tersedia untuk umum. Proposal yang disertakan dalam dokumen konsultasi ini tidak mewakili pandangan konsensus OECD atau Task Force on Tax and Development,” jelas OECD. (kaw)

Baca Juga: Mengurai Penyebab Turunnya Buoyansi Pajak Negara Anggota OECD
Topik : moral pajak, tax morale, OECD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 05 April 2020 | 08:39 WIB
KELAS PPN
Jum'at, 27 Maret 2020 | 17:58 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK