Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

OECD Minta Jepang Eksekusi Rencana Kenaikan Pajak Penjualan

A+
A-
2
A+
A-
2
OECD Minta Jepang Eksekusi Rencana Kenaikan Pajak Penjualan

Angel Gurría. 

TOKYO, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berpendapat bahwa Jepang harus segera meningkatkan tarif pajak penjualan (sales tax).

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria mengatakan para pembuat kebijakan perlu mengekang pengeluaran untuk biaya perawatan kesehatan sehingga pemerintah bisa meningkatkan pendapatan lebih banyak yang bisa juga dimanfaatkan untuk membayar utang.

“Rencana untuk meningkatkan tarif sales tax menjadi 10% dari yang berlaku saat ini 8% merupakan hal yang penting. Peningkatan ini harus diiringi dengan pengekangan pengeluaran dan beberapa langkah lain untuk mendorong pendapatan,” katanya seperti dikutip pada Senin (15/4/2019).

Baca Juga: PPN Penggunaan Netflix Cs Diproyeksi Dongkrak Penerimaan Pajak 2020

Pengeluaran anggaran pemerintah untuk kesejahteraan dan layanan kesehatan di Jepang telah meningkat dua kali lipat menjadi 22% terhadap produk domestik bruto (PDB), dari sebelumnya yang berkisar 11% terhadap PDB selama 25 tahun terakhir.

Terlebih, pada 2017, dari 100 penduduk, ada 50 orang berusia 65 tahun dan sisanya berusia di kisaran 20 tahun hingga 64 tahun. Seperti dikutip dari Nasdaq, OECD memprediksi rasio ini akan meningkat menjadi 79 per 100 orang pada 2050 jika pemerintah Jepang tidak segera menerapkan kebijakan yang strategis.

Adapun utang pemerintah Jepang yang lebih dari dua kali lipat dari ukuran ekonominya sebesar US$5 triliun juga menjadi salah satu penyebab OECD menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif sales tax mengingat urgensi saat ini.

Baca Juga: DJP: Penerapan PPh Transaksi Digital Tak Dilarang tapi Ada Catatannya

Namun, pemerintah Jepang tampak akan menggunakan kombinasi dari kebijakan keringanan pajak, pemberian voucher belanja dan penyesuaian tarif pajak lainnya pada sektor makanan untuk meringankan pengeluaran konsumen.

Berlawanan dengan asumsi Jepang, OECD justru menilai sebagian besar langkah itu tidak akan meningkatkan permintaan. Berbagai tarif pajak pada sektor makanan hanya akan lebih banyak menguntungkan rumah tangga berpenghasilan tinggi dibanding dengan warga berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Seperti Apa Kriteria Utama Orang Kaya atau HNWI di Berbagai Negara?
Topik : OECD, Jepang, pajak penjualan, sales tax
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 22 April 2020 | 12:54 WIB
PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK
Kamis, 16 April 2020 | 18:22 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Minggu, 12 April 2020 | 12:50 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 08 April 2020 | 15:05 WIB
MALAYSIA
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR