Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

OECD Minta Jepang Eksekusi Rencana Kenaikan Pajak Penjualan

0
0

Angel Gurría. 

TOKYO, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berpendapat bahwa Jepang harus segera meningkatkan tarif pajak penjualan (sales tax).

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria mengatakan para pembuat kebijakan perlu mengekang pengeluaran untuk biaya perawatan kesehatan sehingga pemerintah bisa meningkatkan pendapatan lebih banyak yang bisa juga dimanfaatkan untuk membayar utang.

“Rencana untuk meningkatkan tarif sales tax menjadi 10% dari yang berlaku saat ini 8% merupakan hal yang penting. Peningkatan ini harus diiringi dengan pengekangan pengeluaran dan beberapa langkah lain untuk mendorong pendapatan,” katanya seperti dikutip pada Senin (15/4/2019).

Baca Juga: Parlemen Minta Kenaikan Sales Tax Ditunda Lagi

Pengeluaran anggaran pemerintah untuk kesejahteraan dan layanan kesehatan di Jepang telah meningkat dua kali lipat menjadi 22% terhadap produk domestik bruto (PDB), dari sebelumnya yang berkisar 11% terhadap PDB selama 25 tahun terakhir.

Terlebih, pada 2017, dari 100 penduduk, ada 50 orang berusia 65 tahun dan sisanya berusia di kisaran 20 tahun hingga 64 tahun. Seperti dikutip dari Nasdaq, OECD memprediksi rasio ini akan meningkat menjadi 79 per 100 orang pada 2050 jika pemerintah Jepang tidak segera menerapkan kebijakan yang strategis.

Adapun utang pemerintah Jepang yang lebih dari dua kali lipat dari ukuran ekonominya sebesar US$5 triliun juga menjadi salah satu penyebab OECD menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif sales tax mengingat urgensi saat ini.

Baca Juga: OECD Minta Komentar Publik Soal Moral Pajak, Lihat Caranya di Sini

Namun, pemerintah Jepang tampak akan menggunakan kombinasi dari kebijakan keringanan pajak, pemberian voucher belanja dan penyesuaian tarif pajak lainnya pada sektor makanan untuk meringankan pengeluaran konsumen.

Berlawanan dengan asumsi Jepang, OECD justru menilai sebagian besar langkah itu tidak akan meningkatkan permintaan. Berbagai tarif pajak pada sektor makanan hanya akan lebih banyak menguntungkan rumah tangga berpenghasilan tinggi dibanding dengan warga berpenghasilan rendah.

Baca Juga: PM Abe: Tarif Sales Tax Tetap Harus Naik Oktober 2019

“Rencana untuk meningkatkan tarif sales tax menjadi 10% dari yang berlaku saat ini 8% merupakan hal yang penting. Peningkatan ini harus diiringi dengan pengekangan pengeluaran dan beberapa langkah lain untuk mendorong pendapatan,” katanya seperti dikutip pada Senin (15/4/2019).

Baca Juga: Parlemen Minta Kenaikan Sales Tax Ditunda Lagi

Pengeluaran anggaran pemerintah untuk kesejahteraan dan layanan kesehatan di Jepang telah meningkat dua kali lipat menjadi 22% terhadap produk domestik bruto (PDB), dari sebelumnya yang berkisar 11% terhadap PDB selama 25 tahun terakhir.

Terlebih, pada 2017, dari 100 penduduk, ada 50 orang berusia 65 tahun dan sisanya berusia di kisaran 20 tahun hingga 64 tahun. Seperti dikutip dari Nasdaq, OECD memprediksi rasio ini akan meningkat menjadi 79 per 100 orang pada 2050 jika pemerintah Jepang tidak segera menerapkan kebijakan yang strategis.

Adapun utang pemerintah Jepang yang lebih dari dua kali lipat dari ukuran ekonominya sebesar US$5 triliun juga menjadi salah satu penyebab OECD menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif sales tax mengingat urgensi saat ini.

Baca Juga: OECD Minta Komentar Publik Soal Moral Pajak, Lihat Caranya di Sini

Namun, pemerintah Jepang tampak akan menggunakan kombinasi dari kebijakan keringanan pajak, pemberian voucher belanja dan penyesuaian tarif pajak lainnya pada sektor makanan untuk meringankan pengeluaran konsumen.

Berlawanan dengan asumsi Jepang, OECD justru menilai sebagian besar langkah itu tidak akan meningkatkan permintaan. Berbagai tarif pajak pada sektor makanan hanya akan lebih banyak menguntungkan rumah tangga berpenghasilan tinggi dibanding dengan warga berpenghasilan rendah.

Baca Juga: PM Abe: Tarif Sales Tax Tetap Harus Naik Oktober 2019
Topik : OECD, Jepang, pajak penjualan, sales tax
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 17 Januari 2017 | 09:40 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 02 Oktober 2018 | 10:48 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Rabu, 31 Oktober 2018 | 11:58 WIB
ZIMBABWE