Berita
Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO
Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19
Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI
Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Nomor Identitas Tunggal, NIK Nantinya Juga Digunakan Sebagai NPWP

A+
A-
19
A+
A-
19
Nomor Identitas Tunggal, NIK Nantinya Juga Digunakan Sebagai NPWP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menggelar audiensi terkait dengan pertukaran atau interoperabilitas data kedua instansi.

Dalam laman resminya, DJP menyatakan interoperabilitas data sangat diperlukan DJP dan Ditjen Dukcapil untuk mewujudkan ekosistem data yang baik. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Otoritas pajak menyatakan peranan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) – yang menjadi kewenangan Ditjen Dukcapil – digunakan DJP dalam memvalidasi data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak.

Baca Juga: Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

“Dan sejalan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan single identity number (SIN) atau nomor identitas tunggal, di mana NIK akan juga dipergunakan sebagai NPWP,” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Selasa (29/6/2021).

Melalui kolaborasi antarinstansi, DJP akan memiliki data yang makin lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menciptakan analis prediktif. Data juga dapat digunakan untuk merancang kebijakan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan Indonesia ke depan.

Tidak hanya itu, DJP menyatakan data yang akuntabel dan valid juga merupakan salah satu prasyarat untuk menjalankan administrasi perpajakan yang optimal. Hal tersebut untuk mendukung core tax administration system.

Baca Juga: Cara Mengaktifkan Fitur Portal Layanan di DJP Online

Melalui kolaborasi tersebut, data dari Ditjen Dukcapil diharapkan dapat melengkapi core tax administration system dan mendukung kerja DJP dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan kepatuhan, dan peningkatan penerimaan pajak secara optimal.

Sebagai informasi, audiensi tersebut dihadiri Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh, yang juga sebagai Ketua Pengendali Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Ada pula Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Iwan Djuniardi selaku Manajer Proyek PSIAP. Kemudian, ada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakhrulloh beserta tim.

Baca Juga: DJP Sarankan Peserta PPS Investasikan Harta pada SBN, Ini Sebabnya

Pada Mei 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih banyak identitas WNI dengan nomor yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu ada penataan dan konsolidasi data agar seluruh nomor identitas yang tersebar pada berbagai kementerian dan lembaga dapat diintegrasikan.

"Kami sedang berupaya sekarang dalam tahap selanjutnya, menyusun perpres untuk integrasi data keuangan dengan memperkenalkan dan menggunakan common identifier," kata Sri Mulyani. Simak ‘Sri Mulyani Sebut Perpres Integrasi Data Keuangan Sedang Disusun’.

Saat ini, DJP terus berupaya membangun fondasi integrasi data perpajakan dengan melakukan pencocokan data NIK dan NPWP. Dengan data yang terintegrasi, Sri Mulyani menilai proses analisis baik yang bersifat prediktif maupun preskriptif akan menjadi lebih mudah. (kaw)

Baca Juga: Data 27 Januari 2022: Sebanyak 8.699 Wajib Pajak Sudah Ungkap Hartanya

Topik : NPWP, NIK, Ditjen Pajak, DJP, Ditjen Dukcapil, SIN, nomor identitas tunggal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022

Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:24 WIB
PER-24/PJ/2021

Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengaktifkan Fitur Portal Layanan di DJP Online

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta TA Punya Harta Belum Dilaporkan, Ini Konsekuensi Tak Ikut PPS

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:00 WIB
UU HPP

Ada UU HPP, Bagaimana Ketentuan Lapisan Tarif PPh untuk Pesangon?