ZIMBABWE

Negara Ini Kesulitan Membayar Gaji PNS

Redaksi DDTCNews | Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
Negara Ini Kesulitan Membayar Gaji PNS

Harare, DDTCNews – Zimbabwe mengaku kesulitan membayar gaji pegawai negeri sipilnya, yang memakan porsi 97% dari anggaran tahunan pemerintah di tengah memburuknya perekonomian negara tersebut.

Menteri Keuangan Zimbabwe Patrick Chinamasa merevisi tingkat pertumbuhan dari proyeksi 2,7% menjadi 1,2%. Ia menyebut penurunan tersebut akibat kekeringan yang masih berlangsung, kelangkaan investasi dan krisis uang tunai yang berlangsung lama.

“Perekonomian sedang menghadapi gejolak besar, dan tantangan utama sedang mendera aktivitas ekonomi dan bisnis selama semester pertama tahun ini dibandingkan dengan yang diantisipasi dalam anggaran nasional 2016,” ujarnya saat Saat mempresentasikan anggaran jangka menengah di parlemen, seperti dikutip bbc.com, (8/9).

Baca Juga:
Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

"Perkiraan tersebut, yang didasarkan pada status quo, menunjuk pada situasi di mana proyeksi pendapatan tidak memenuhi biaya tenaga kerja, tidak menyisakan anggaran untuk belanja operasional dan pemeliharaan serta beberapa proyek besar."

Dia memperkirakan defisit anggaran akan melebihi US$1 juta jika pada akhir tahun jika tren saat ini terus berlanjut. Krisis perekonomian ini juga telah memicu aksi protes terhadap Pemerintahan Presiden Robert Mugabe.

Seperti dilaporkan bbc.com, Zimbabwe tengah dihantam gelombang pasang pembayaran utang. Bunga bank yang melambung tinggi dengan laju perekonomian yang melembam telah mengkibatkan banyak warga kehilangan rumah karena tidak sanggup lagi mencicilnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Senin, 22 April 2024 | 11:50 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara