ZIMBABWE

Negara Ini Kesulitan Membayar Gaji PNS

Redaksi DDTCNews | Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
Negara Ini Kesulitan Membayar Gaji PNS

Harare, DDTCNews – Zimbabwe mengaku kesulitan membayar gaji pegawai negeri sipilnya, yang memakan porsi 97% dari anggaran tahunan pemerintah di tengah memburuknya perekonomian negara tersebut.

Menteri Keuangan Zimbabwe Patrick Chinamasa merevisi tingkat pertumbuhan dari proyeksi 2,7% menjadi 1,2%. Ia menyebut penurunan tersebut akibat kekeringan yang masih berlangsung, kelangkaan investasi dan krisis uang tunai yang berlangsung lama.

“Perekonomian sedang menghadapi gejolak besar, dan tantangan utama sedang mendera aktivitas ekonomi dan bisnis selama semester pertama tahun ini dibandingkan dengan yang diantisipasi dalam anggaran nasional 2016,” ujarnya saat Saat mempresentasikan anggaran jangka menengah di parlemen, seperti dikutip bbc.com, (8/9).

Baca Juga:
Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

"Perkiraan tersebut, yang didasarkan pada status quo, menunjuk pada situasi di mana proyeksi pendapatan tidak memenuhi biaya tenaga kerja, tidak menyisakan anggaran untuk belanja operasional dan pemeliharaan serta beberapa proyek besar."

Dia memperkirakan defisit anggaran akan melebihi US$1 juta jika pada akhir tahun jika tren saat ini terus berlanjut. Krisis perekonomian ini juga telah memicu aksi protes terhadap Pemerintahan Presiden Robert Mugabe.

Seperti dilaporkan bbc.com, Zimbabwe tengah dihantam gelombang pasang pembayaran utang. Bunga bank yang melambung tinggi dengan laju perekonomian yang melembam telah mengkibatkan banyak warga kehilangan rumah karena tidak sanggup lagi mencicilnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Minggu, 17 Maret 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Naikkan Tarif PPN Jadi 12%, Ini Kata Banggar DPR

Jumat, 15 Maret 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta ASN Gunakan THR untuk Belanja Produk-Produk Lokal

Jumat, 15 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tambah Lagi 4 Perusahaan Pemungut PPN PMSE, Ada Tencent Cloud

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 12:30 WIB KOTA YOGYAKARTA

Ringankan Beban WP, Pemkot Jogja Beri Pemutihan Denda dan Diskon PBB

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:21 WIB PENERIMAAN PAJAK

Turun 3,9 Persen, Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp269 Triliun

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 22,8 Triliun hingga 15 Maret 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Skema Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Selasa, 19 Maret 2024 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Menteri Investasi Bahlil: Smelter NPI Tak Lagi Dapat Tax Holiday

Selasa, 19 Maret 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Buka Layanan Pajak Luar Kantor di 1.426 Titik, Cek Jadwalnya

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:51 WIB LEBARAN 2024

Menaker Minta Gubernur Ikut Memantau Pencairan THR oleh Perusahaan

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:30 WIB LITERATUR PAJAK

Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR