Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Naik Haji? Ini Aturan Kepabeanan yang Perlu Diperhatikan oleh Jemaah

A+
A-
2
A+
A-
2
Naik Haji? Ini Aturan Kepabeanan yang Perlu Diperhatikan oleh Jemaah

Sejumlah koper jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) pertama embarkasi Palembang dikumpulkan setibanya di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/6/2022). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengingatkan masyarakat tentang adanya ketentuan kepabeanan yang harus dipatuhi pelaku perjalanan dari luar negeri, termasuk para jamaah haji.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana mengatakan pemahaman tentang ketentuan kepabeanan dan cukai, khususnya untuk barang bawaan, akan membuat proses pemberangkatan dan kepulangan jamaah haji lebih lancar. Pasalnya, petugas DJBC akan melakukan pemeriksaan pabean secara selektif atas bawaan penumpang.

"Barang bawaan para jamaah haji mungkin harus melalui pemeriksaan pabean, khususnya jika ada yang membawa barang yang impor atau ekspornya dilarang atau dibatasi," katanya, Selasa (28/6/2022).

Baca Juga: Pentingnya Mengisi Customs Declaration

Hatta mengatakan DJBC sebagai instansi yang memiliki tugas pemeriksaan pabean atas barang bawaan penumpang berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal kepada para jamaah haji yang berangkat dan kembali di Indonesia. Pada prinsipnya, terhadap barang bawaan jamaah haji pada saat keberangkatan, tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas.

Pemeriksaan hanya dilakukan dalam hal terdapat kecurigaan dan atas dasar informasi intelijen terkait dengan barang-barang larangan dan pembatasan, yaitu barang yang tidak diizinkan dibawa atau boleh dibawa tetapi dengan dibatasi persyaratan dan perizinan dari instansi terkait.

Sedangkan pada saat kedatangan, terhadap jamaah haji yang tiba diberlakukan ketentuan sebagaimana lazimnya penumpang udara internasional. Pada saat kedatangan setelah selesai menjalankan ibadah haji, barang-barang yang diperbolehkan dibawa adalah barang-barang keperluan diri atau bekal jamaah haji serta buah tangan selama menjalankan ibadah haji, yang bukan termasuk barang larangan/pembatasan dengan nilai maksimum US$500.

Baca Juga: Apa Itu Costums Declaration?

Atas kelebihan dari nilai tersebut, akan dikenakan pungutan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) sesuai dengan ketentuan tentang barang bawaan penumpang yang tertuang dalam PMK 203/2017.

Apabila membawa uang tunai, nominalnya maksimum Rp100 juta atau mata uang lain yang nilainya setara. Lebih dari angka tersebut, jika ke luar wilayah Indonesia wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia, sedangkan ketika masuk ke wilayah Indonesia wajib melaporkan dan memeriksakan uang itu kepada petugas DJBC di tempat kedatangan.

Selain itu, atas barang bawaan handphone, komputer, dan tablet yang dibeli di luar negeri, diberlakukan tata cara pemberitahuan/pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) sesuai PER-13/BC/2021.

Baca Juga: Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor

Pendaftaran IMEI dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir permohonan secara elektronik kepada DJBC melalui laman situs beacukai.go.id atau melalui aplikasi Mobile Bea Cukai di Playstore.

Kemudian, bukti pengisian formulir elektronik yang berupa QR Code disampaikan kepada petugas saat kedatangan di Indonesia beserta paspor, boarding pass, invoice, dan identitas pendukung lainnya. Adapun jika penumpang telah keluar terminal kedatangan, bukti QR Code dapat disampaikan ke kantor DJBC terdekat.

"Seluruh jajaran Bea Cukai akan mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2022, mulai dari sosialisasi aturan kepabeanan dan cukai, pengecekan sarana pengangkut/planezoeking, dan pengawasan barang bawaan jamaah haji," ujar Hatta. (sap)

Baca Juga: Bea Cukai Indonesia-Malaysia Adakan Operasi 'Khusus', Begini Hasilnya

Topik : haji, umrah, kepabeanan, PMK 203/2017, PER-13/BC/2021

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 28 Juli 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea Cukai Tumbuh 37,2%, Menkeu: Bertahan Sejak Tahun Lalu

Kamis, 28 Juli 2022 | 09:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Incoterms dalam Perdagangan Internasional?

Senin, 25 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Reimpor?

Kamis, 21 Juli 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Daftar Barang Ekspor yang Dikecualikan dari Pengenaan Bea Keluar

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak